Liputan6.com, Jakarta - Hyundai sebagai salah satu jenama mobil ternama di Indonesia, penjualannya terkoreksi sepanjang 2024 hingga April lalu. Penjualan wholesales (distributor ke retailer) pada April hanya mencatatkan 1.485 unit, jauh dibandingkan bulan yang sama pada tahun lalu dengan angka 2.241 unit.

Banyak faktor yang mengakibatkan hal ini, salah satunya adalah merosotnya penjualan mobil listrik Hyundai. Chief Operating Officer Hyundai Motors Indonesia, Fransiscus Soerjopranoto, mengungkapkan ini berkaitan dengan psikologis konsumen dari regulasi-regulasi insentif yang simpang siur.

Regulasi insentif yang muncul satu per satu disebutkan Fransiscus sebagai salah satu faktor yang membuat konsumen menahan diri untuk memutuskan membeli mobil listrik.

"Sekarang pabrik atau customer itu semua menunggu kepastian dari regulasinya seperti apa gitu. Jadi kalau mau keluar (regulasinya) sebenarnya dalam timing waktu yang sama saja," buka Fransiscus beberapa waktu lalu saat ditemui di Pantai Indah Kapuk 2, Jakarta.

Paling baru, sejumlah produsen telah meraup insentif mobil listrik impor berkat regulasi insentif yang tertuang dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2023 sebagai pembaruan dari Perpres Nomor 55 sebelumnya.

Insentif tersebut memberi pengurangan harga mobil listrik yang didapat dari biaya 0 persen untuk Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan bea impor. Meski begitu, PPN-nya tidak dikenai insentif.

"Dalam hal ini menurut saya pemerintah sudah berada di posisi yang tepat karena dia membedakan antara CKD (rakitan lokal/Complete Knock Down) dan CBU (impor/Completely Built Up). Cuma problemnya adalah karena peraturan CBU-nya menyusul, sedangkan peraturan CKD-nya sudah ada sebelumnya, menyebabkan si konsumen berpikir apakah nanti ada regulasi baru tambahan itu," ungkapnya.

"Sayang kan kalau misalnya customer udah beli nih CBU, terus kemudian regulasi keluar misalnya bahwa ada keringanan untuk pajak CBU, harga mobilnya turun. Nah itu akan merugikan customer yang sudah beli di awal," dirinya mengimbuhi.

Regulasi keringanan pajak untuk mobil listrik CBU ini sejatinya diberikan pada produsen yang berkomitmen untuk segera memproduksi kendaraannya di dalam negeri dengan jumlah yang sama dengan kendaraan yang mereka impor hingga 2027.