Pramono Anung akan menyisihkan sedikitnya Rp2 triliun sampai Rp3 triliun dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jakarta untuk pendanaan program Jakarta Fund.

"Dana SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) APBD Jakarta yang rata-rata Rp5 triliun-Rp6 triliun setiap tahunnya kenapa enggak diambil Rp3 triliun untuk Jakarta Funding," ujarnya.

Pramono Anung mengatakan, Jakarta selama ini hanya mengandalkan pajak, retribusi, dan deviden Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pendapatan daerah. Karena itu, dia menilai, diperlukan terobosan baru untuk menambah pemasukan daerah.

"Jakarta harus mempunyai temuan-temuan baru inovasi baru untuk menambah income atau revenue," katanya.

Cagub Jakarta yang diusung PDIP itu menyatakan konsep dana abadi ini mirip dengan Indonesia Investment Authority (INA) atau lembaga Overeign Wealth Fund Indonesia yang digunakan untuk pembangunan.

Saat diinisiasi pada 2,5 tahun lalu, dana awal INA hanya sekitar Rp6 triliun, namun kini sudah berkembang menjadi Rp150 triliun dengan pengelolaan yang profesional dan terbuka.

Konsep serupa bisa diterapkan di Jakarta lewat dana abadi. Dengan total APBD sekitar Rp86 triliun, Jakarta dinilai memiliki modal dasar yang baik.

Jika dikelola secara profesional, dana ini nanti digunakan untuk keperluan seperti berkebudayaan, berkesenian dan lainnya termasuk pendidikan. Konsep dana abadi Jakarta akan mampu mendukung pengembangan kegiatan kesenian dan kebudayaan di Jakarta.

"Kalau itu bisa dilakukan, Indonesia (INA) saja bisa sampai Rp150 triliun. Kalau Jakarta Fund dikelola secara transparan dan terbuka, hire (mempekerjakan) orang-orang profesional, saya yakin enggak sampai dua tahun dapat Rp20 triliun itu, gampang sekali," ujar Pramono Anung.

(*)