Eddy berharap, sikap Muhammadiyah yang mengedepankan asas kehati-hatian ini bisa menjadi teladan untuk menyikapi aturan izin tambang untuk Ormas Keagamaan. 

"Walaupun sudah terbukti sukses mengelola ribuan rumah sakit, ratusan universitas dan ribuan sekolah di seluruh Indonesia, Muhammadiyah sangat prudent dan menerapkan asas kehati-hatian meski pintu terbuka lebar untuk mengelola izin pertambangan," jelasnya. 

Eddy mengaku berkomitmen untuk menjaga marwah dan reputasi Ormas Keagamaan yang selama ini merupakan teladan dan panduan untuk masyarakat. 

"Saya sampaikan sebelumnya bahwa, baik sebagai Sekjen PAN maupun Pimpinan Komisi VII DPR saya secara pribadi merasa terpanggil untuk menjaga marwah dan reputasi Ormas Keagamaan karena di dalamnya adalah mereka guru-guru kita, pendidik dan pemuka yang menjadi panutan warga,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menegaskan organisasinya tidak akan tergesa-gesa terkait konsesi tambang yang ditawarkan oleh pemerintah.

"Tidak akan tergesa-gesa dan mengukur diri agar tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara," ujarnya seperti dilansir Antara.

Abdul mengatakan Muhammadiyah belum ada keputusan akan menolak atau menerima konsesi tambang tersebut.

Organisasi keagamaan Islam non-pemerintah itu menegaskan akan mengkaji semuanya dari berbagai aspek dan sudut pandang yang menyeluruh.

"Keputusan sepenuhnya berada di tangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ormas keagamaan mengelola tambang tidak otomatis, tetapi melalui badan usaha disertai persyaratan yang harus dipenuhi," kata Abdul.