Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), usai ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas atau Plt kepala otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut Basuki, ada PR yang harus dituntaskan yakni soal status tanah di IKN yang belum jelas.

"Yang masih perlu dipercepat adalah yang investasi tadi, semuanya karena status tanah belum jelas dan juga kerja sama yang belum jelas. Jadi itu kami tugasnya khusus percepatan tadi," jelas Basuki, Senin (3/6/2024).

Soal kepercayaan investor IKN yang dinilai semakin meragu usai Bambang Susantono dan Donny Rahajoe mundur sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, Basuki tidak mau ambil pusing. Dia mengaku hanya akan melanjutkan tugas yang sudah dikerjakan oleh keduanya.

"Saya kira kalau tugas Plt itu sama dengan kepala otorita IKN yang kemarin. Jadi yang saya bisa menjelaskan soal itu," kata Basuki.

Basuki memastikan, mundurnya Bambang Susantono dan Donny Rahajoe sebagai Kepala dan wakil Otorita IKN tidak akan berdampak kepada pembangunan di sana.

Menurut Basuki, saat ini pembangunan IKN sudah berjalan dengan dana 80 persen yang bersumber dari APBN untuk tahap satu dan dua.

"Kalau sekarang dari APBN sudah masuk 80% pembangunan batch 1 maupun 2," kata dia.

Basuki menambahkan, wujud dari pembangunan IKN semakin nyata dengan berdirinya rumah dinas menteri.

Bahkan pada agenda kunjungan ke IKN hari ini, Presiden Jokowi dipastikan tidak lagi bermukim di camp sementara karena sudah bisa menempati rumah dinas menteri tersebut.

"Nanti Pak presiden mau ke IKN nginepnya bukan di kamping lagi tapi sudah di rumah jabatan menteri, menunjukan bahwa ini sudah siap. Itu yang dari APBN," terang Basuki.

Status tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih bermasalah. Negara masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayahnya. Total ada 2.086 hektare lahan di IKN yang dinyatakan belum clear.

Menanggapi hal itu, Basuki Hadimuljono mengatakan, Presiden Jokowi sudah memberi arahan agar lahan tersebut segera dicarikan solusi terbaiknya. Salah satunya, dengan program Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) plus atau pemberian kompensasi.

"Itu harus kita laksanakan segera, arahan bapak presiden selesaikan dengan sebaik-baiknya kalau bisa diselesaikan dengan tetap di situ pembangunan oke atau (kalau tidak) IKN yang akan ngalah," kata dia.

Saat ditegaskan apakah cara terbaiknya adalah dengan menggusur warga, Basuki memastikan hal itu belum tentu menjadi pilihan. Artinya, warga yang akan menentukan nasib tanahnya sendiri. Bertahan atau pindah dengan menerima kompensasi.

"Belum tentu (menggusur warga). Tergantung nanti penyelesaiannya, kalau PDSK mereka terima ya tetap kita berikan warga, kalau tidak bisa nanti kepentingan warga harus diutamakan," beber Basuki.

Basuki mengungkapkan, saat ini pemerintah terus membuka komunikasi dengan warga IKN. Khususnya soal tempat tinggal dan fasilitas hidup lainnya ketika warga harus meninggalkan tanahnya seperti sekolah, rumah dan lainnya yang menjadi perhatian pemerintah.

"Jadi penyelesaian sosial itu tidak hanya diajak bicara, tapi juga penyelesaian butuh rumah, butuh sekolah, buruh jalan yang jadi kepentingan warga," papar dia.

Ada fokus pada percepatan investasi dan penyelesaian masalah lahan sebagai tugasnya. Basuki mengatakan, pada dasarnya tugas dia tak berbeda dengan Bambang Susantono sebelumnya.

Fokus utamanya pada kelanjutan dari pembangunan IKN. Hal itu akan dijalankan bersama Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni yang ditunjuk jadi Wakil Kepala Otorita IKN.

"Kami berdua ditugasin untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut yang sesuai dengan urban design, sesuai dengan hasil sayembara yang lalu urban design untuk pengembangan pembangunan IKN ini dengan konsep Negara Nusa Rimba yang pertama itu," ujar Basuki.

Dia menuturkan, pada konteks pembangunan ini ada dua hal krusial. Yakni, terkait investasi dan permasalahan lahan. Kedua hal itu menjadi alasan mendasar Menteri PUPR dan Wamen ATR/BPN ditunjuk jadi pelaksana tugas (Plt) Otorita IKN.

"Jadi, fokusnya pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau (Wamen ATR/BPN) dipilih sebagai wakil kepala IKN, karena ini menyangkut status tanah," ucapnya.

"Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di IKN ini, apakah dijual, disewa ataukah KPPU? Kami ingin mempercepat itu. Sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya," Basuki menambahkan.

Atas tindakan yang akan diambil kedepannya, Basuki Hadimuljono berharap nantinya status tanah yang jadi lokasi pembangunan akan semakin jelas. Ini digadang memberikan kepercayaan bagi para investor.

"Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka juga akan lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Itulah fokus utama di dalan kami mengemban tugas sebagai Plt Kepala dan Wakil Kepala IKN ini," beber dia.

Terakhir, Basuki Hadimuljono meyakini, investasi ke IKN tidak akan terganggu meski Bambang Susantono dan Donny Rahajoe mundur dari jabatan kepala dan wakil kepala otorita IKN.

Menurut Basuki, hal yang akan terjadi adalah sebaliknya yakni menambah kepercayaan mereka yang ingin berinvestasi di IKN karena saat ini yang menjabat sebagai ketuanya dan wakilnya adalah menteri dan wakil menteri.

"Mudah-mudahan justru mempertinggi kepercayaan karena yang menggantikan menteri dan wakil menteri," kata Basuki.

Basuki mengaku belum banyak berbicara dengan para calon investor sebab baru saja ditunjuk menjadi Plt Kepala Otorita IKN menggantikan Bambang Susantono.

"Belum (bertemu calon investor IKN). Tapi saya kira enggak ada masalah," jelas pria yang juga menjabat sebagai Menteri PUPR ini.