Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyebut bahwa pembuntutan yang dilakukan anggota Densus 88 bukanlah inisiatif sendiri, melainkan sebuah tugas.

“Itu kalau satu kegiatan pemantauan tentu tidak bisa berdiri sendiri, artinya bukan buat kepentingan perseorangan. Tetapi itu adalah tugas yang sedang dijalankan,” kata Sugeng.

Sugeng menjelaskan, pemantauan seperti itu memang suatu metode yang dipakai untuk mengumpulkan bahan keterangan. Namun jadi mengejutkan ketika yang dipantau adalah sosok pejabat dari Kejaksaan Agung.

“Nah ini agak mengejutkan memang ya, yang dipantau ini Jampidsus oleh Densus. Artinya ini satu sesuatu yang serius, IPW melihat dugaan ada dua isu,” ungkap dia.

Sugeng menyebut isu pertama adalah yang diduga terkait penguntitan ini adalah korupsi. Sementara isu kedua adalah terkait dengan adanya Konflik kewenangan antara dua lembaga penegak hukum, yakni Polisi dan Kejaksaan.

“Beberapa waktu lalu IPW mendapatkan informasi bahwa kejaksaan begitu intensif terlibat di dalam penanganan kasus tambang. Padahal kasus tambang itu bukan kewenangan kejaksaan, tetapi kejaksaan mengambil dari aspek korupsinya,” ujarnya.

“Karena kasus tambang itu adalah tindak pidana yang menjadi kewenangan Polri. Mulai dari kasus di konawe, kemudian tambang timah, kemudian sekarang IPW mendengar adanya jaksa yang turun di Kaltim. Ini informasi yang di dapat oleh IPW,” tambah dia.

Meski begitu, Sugeng menyatakan informasi dan pandangannya yang telah disampaikan itu masih perlu ditanyakan kepada kedua instansi Kejaksaan Agung dan Polri. Termasuk dengan kabar penguntitan kepada Jampidsus oleh Densus 88.

“Karena itu apakah ada kaitan dengan dua isu tersebut. Ya ditanyakan kepada masing-masing instansi saja,” tuturnya.

Sementara itu, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Yusuf Warsyim meyakini Polri dan Kejaksaan Agung dapat menyelesaikan persoalan kasus dugaan penguntitan Jampidsus Febrie Adriansyah oleh Densus 88 secara baik.

“Saya yakin terkait isu dugaan pembuntutan dapat selesaikan kedua belah pihak,” kata Yusuf.

Menurutnya, sebagai salah satu komisioner pengawas eksternal Polri sangat mendukung agar adanya penyelesaian secara baik dari kedua institusi penegak hukum tersebut.

“Ya kita mendukung saja, terutama keduanya tetap bersinergi dalam penegakan hukum,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal isu Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dikuntit oknum Densus 88 Antiteror Polri.

Jokowi mengaku telah memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk meminta penjelasan terkait isu tersebut.

"Sudah saya panggil tadi (Kapolri dan Jaksa Agung)," kata Jokowi kepada wartawan di Istora Senayan, Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Senin 27 Mei 2024.

Jokowi enggan mengungkapkan arahannya terkait isu tersebut. Dia meminta agar isu penguntitan Jampidsus oleh Densus 88 ditanya langsung kepada Kapolri.

"Tanyakan langsung ke kapolri. Kapolri ada. Kapolri? Kapolri ada. Tanyakan ke Kapolri langsung," ujarnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menanggapi singkat soal dugaan oknum Densus 88 menguntit Jampidsus. Listyo mengatakan tak ada masalah antara dirinya dan Jaksa Agung.

"Kan dengan Pak JA (Jaksa Agung) kan sudah sama-sama enggak ada masalah. Sudah enggak ada masalah memang enggak ada masalah apa-apa," jelas Listyo.

Di samping itu, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menilai, pemberitaan soal dugaan penguntitan Densus 88 Antiteror terhadap Jampidsus Kejaksaan Agung masih simpang siur. Hadi pun siap pasang badan dan membuka dialog jika benar berita simpang siur terjadi.

“Mungkin berita itu simpang siur saja. Biarlah saya nanti yang akan berbicara dengan keduanya. Percaya sama saya, nanti kalau ada apa-apa, saya akan bicara,” kata Hadi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin 27 Mei 2024.

Hadi menambahkan, besok akan dijadwalkan pertemuan rutin antara lembaga apart penegak hukum (APH) di kantornya. Dia memastikan segala hal terkait hukum akan dibahas, termasuk berita simpang-siur yang tengah ramai diperbincangkan.

“Besok juga bisa ketemu, karena kita ketemu dengan APH ya, itu jelas (membahas) masalah judi online, pornografi anak, seluruh permasalahan (terkecuali dugaan penguntitan Densus 88 ke Jampidsus Kejagung),” ungkap Hadi.

Hadi memastikan, dirinya selalu melakukan pertemuan rutin dengan Jaksa Agung ST Burhanunddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Maka dari itu, mantan Panglima TNI ini memastikan situasi antar lembaga tersebut adem-adem saja.

“Saya dengan Jaksa Agung dan Kapolri rutin setiap bulan ketemu di sini karena kita supaya tetap menjaga khususnya aparat penegak hukum kalau ada apa-apa pasti saya berkomunikasi langsung. Kapanpun, malam haripun kita tinggal japri terkait permasalahan-permasalahan di seluruh Indonesia semuanya, tapi adem semuanya,” Hadi menandasi.

Senada dengan pemerintah, Komisi III DPR RI juga akan memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Panggilan tersebut bertujuan untuk klarifikasi terkait penguntitan yang dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Ketua Komisi III DPR, Bambang Wuryanto, menyatakan bahwa pemanggilan ini dimaksudkan untuk menghindari munculnya spekulasi yang tidak diinginkan terkait peristiwa tersebut.

"Pemanggilan ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada spekulasi yang muncul, yang dapat menyerupai kasus-kasus sebelumnya seperti Sambo toh atau Duren Tiga. Kita butuh kejelasan, bukan opini atau persepsi yang keliru," ungkapnya kepada media di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 27 Mei 2024.

Bambang menegaskan bahwa Kapolri dan Jaksa Agung akan diundang secara resmi untuk memberikan klarifikasi terkait peristiwa tersebut.

"Kami akan mengundang mereka secara resmi, dan harapannya klarifikasi dari mereka akan menjelaskan semua kejadian ini dengan jelas," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa jadwal pemanggilan akan ditentukan setelah selesainya pembahasan anggaran dan rapat konsultasi pimpinan.

"Saat ini jadwal pemanggilan masih dalam proses penjadwalan, namun kami akan menyelesaikan proses anggaran terlebih dahulu sebelum melakukan rapat terbuka," tambahnya.

Puspom TNI Tingkatkan Keamanan Kejagung

Sebelumnya, Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI melakukan peningkatan eskalasi pengamanan di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) usai peristiwa dugaan penguntitan anggota Densus 88 Antiteror Polri terhadap Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah.

"Personel Puspom TNI lakukan pengamanan di Kejaksaan Agung RI. Situasi keamanan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengalami peningkatan pengawasan setelah adanya dugaan peristiwa penguntitan terhadap Jampidsus oleh anggota Densus 88," tulis Puspom TNI dalam akun Instagramnya yang dikutip Liputan6.com, Minggu, 26 Mei 2024.

Upaya tersebut dilakukan demi memastikan keamanan dan ketertiban di lingkungan Kejagung. Adapun personel Polisi Militer TNI yang dikerahkan untuk melakukan pengamanan khusus itu dipimpin oleh Lettu Pom Andri.

"Langkah ini diambil sebagai respons atas kekhawatiran dan ancaman yang dirasakan setelah kejadian tersebut. Personel Puspom TNI bekerja sama dengan pihak keamanan internal Kejaksaan Agung serta aparat penegak hukum lainnya untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi ancaman," tulis Puspom TNI.

Pengamanan Puspom TNI itu mencakup patroli rutin, pemeriksaan kendaraan, serta pengawasan terhadap individu yang keluar masuk area Kejagung.

"Langkah pengamanan ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam menjaga stabilitas dan ketertiban di institusi hukum tertinggi di Indonesia. Dengan adanya kolaborasi antara berbagai pihak, diharapkan situasi keamanan di Kejaksaan Agung dapat terjaga dengan baik, sehingga para penegak hukum dapat menjalankan tugasnya tanpa gangguan," tutup unggahan Puspom TNI.