Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra pertanyakan alasan mengapa Presiden Joko Widodo (Jokowi), lebih sering melakukan kunjungan di Jawa Tengah selama pelaksanaan Pemilu 2024.

Hal itu dia tanyakan kepada empat menteri yakni Menko PKM Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani dan Mensos Tri Rismaharini yang hadir dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK, Jakarta, Jumat 5 April 2024.

"Jadi kami harus menananyakan, apa sih kira-kira yang menjadi pertimbangan presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain?" kata Saldi Isra.

"Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya, itu yang didalilkan oleh pemohon," sambungnya.

Selengkapnya...

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai saksi dalam sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dalam kesaksiannya, Risma menjelaskan sejumlah hal terkait kebijakan pemerintah menjelang Pilpres 2024, salah satunya satunya mengenai bantuan sosial (Bansos) bencana El Nino.

Risma mengungkapkan bantuan sosial atau bansos terkait bencana El Nino seharusnya dibagikan paling lambat pada bulan Desember 2023.

"Tahun 2023 ada BLT El Nino yang sudah disetujui DPR. Dan ini harus selesai bulan Desember karena ini anggaran 2023," kata Risma dalam sidang lanjutan PHPU, MK, Jumat 5 April 2024.

Sementara pada 2024, Risma menyebut tak ada lagi alokasi anggaran untuk bantuan dampak El Nino.

Selengkapnya...

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjawab pertanyaan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terkait konflik pembagian bantuan sosial (bansos) selama masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Muhadjir mengklaim, para menteri berusaha amanah dalam pembagian bansos.

"Intinya kami ingin memastikan bahwa apa yang kami lakukan sebagai pejabat publik di dalam mengemban amanah, termasuk soal bansos ini, kami berusaha meminimalisir betul kemungkinan terjadinya eksternalitas negatif, terutama yang intended itu," kata Muhadjir dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres di MK, Jumat 5 April 2024.

Meski demikian, ia mengakui tak pernah ada orang atau pejabat yang netral. Semua orang pasti punya tedensi.

"Kalau ada orang bilang bahwa netral 100 persen itu pasti bohong, itu pasti bohong. Orang bilang 100 persen imparsial, pasti dia bohong, karena pada dasarnya manusia itu ditakdirkan Tuhan memiliki preferensi dan tendensi, tidak harus diperoleh secara akal sehat, pertimbangan rasional, tapi yang irasional pun bisa digunakan," kata Muhadjir.

Selengkapnya...