Oleh : Rista Simbolon | Diterbitkan Diperbarui 16 Mar 2024, 17:16 WIB | Short link: https://sumutkota.com/liputan6/news/read/5551941/kejar-gelar-doktor-sahroni-bahas-meminimalisasi-kerugian-negara-dari-kasus-korupsi.html

Bagikan Ke : Facebook Twitter

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, hari ini, Sabtu (16/3/2024), telah selesai menjalani ujian Seminar Hasil Penelitian (SHP) untuk disertasinya di Universitas Borobudur, Jakarta Timur.

Diketahui, Bendahara Umum ini tengah menyelesaikan pendidikannya sebagai mahasiswa Pascasarjana Program Doktor Hukum di Universitas Borobudur.

BACA JUGA: Tawuran Marak Tiap Ramadhan, Sahroni: Polisi Perlu Susun Kerjasama Pencegahan Lintas Sektor!

BACA JUGA: Ahmad Sahroni Diperiksa KPK, NasDem Diminta Kembalikan Uang Rp40 Juta dari SYL

Baca Juga

• Sahroni Minta Polda Metro Bantu Dishub DKI Tertibkan Parkir Liar di Jakarta
• Jaksa KPK Buka Peluang Hadirkan Bendum NasDem Sahroni di Sidang Syahrul Yasin Limpo
• KPK Belum Terima Uang Rp40 Juta dari Bendahara NasDem Ahmad Sahroni Terkait TPPU SYL

"Hasil penelitian dalam disertasi ini menunjukkan bahwa, pengembalian kerugian negara dari kasus korupsi yang ditangani lembaga penegak hukum meliputi Kejaksaan, Polri, dan KPK, masih jauh lebih kecil dibanding nilai korupsinya," kata Sahroni dalam keterangannya.

Dia pun menyebut, perlu ada terobosan untuk mengembalikan kerugian negara tersebut.

"Makanya, perlu ada terobosan dalam pendekatan penanganan korupsi. Dari primum remedium, menjadi ultimum remedium, yaitu hukum pidana sebagai jalan terakhir," jelas Sahroni.

Menurut dia, Ingin negara dapat lebih mengedepankan proses pengembalian kerugian yang dialami. Walau hal tersebut bukan berarti serta merta meringankan beban pidana yang harus ditanggung para pelaku korupsi.

"Karena selama ini, penanganan kasus korupsi terlalu mengedepankan hukum pidana sebagai alat penyelesaiannya. Seperti dari yang sudah-sudah, penanganan kasus korupsi terlalu berfokus pada pemenjaraan pelaku, yang itu pun tidak terbukti memberi efek jera," jelas Sahroni.

"Sehingga perangkat hukum kita jadi tidak serius dan tidak maksimal dalam memastikan pengembalian kerugian yang dialami oleh negara. Padahal sebenarnya, itu yang paling esensial," kata dia.