Fasilitas Utusan Khusus Presiden, Benarkah Setara Menteri? Berita Viral Hari Ini Rabu 23 Oktober 2024
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4977012/original/072610900_1729648310-Raffi_Ahmad_1.jpg)
Liputan6.com, Jakarta Perhatian publik tertuju pada pengangkatan tujuh tokoh sebagai utusan khusus presiden yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Menariknya, fasilitas utusan khusus presiden yang diberikan kepada para pejabat ini setara dengan fasilitas setingkat menteri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024.
Advertisement
Berbagai spekulasi muncul terkait besaran gaji dan fasilitas utusan khusus presiden yang akan diterima oleh tokoh-tokoh ternama seperti Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Keputusan memberikan fasilitas setingkat menteri ini didasarkan pada pertimbangan strategis untuk mendukung kelancaran tugas-tugas kepresidenan yang akan diemban oleh para utusan khusus.
Masyarakat perlu memahami bahwa pemberian fasilitas utusan khusus presiden ini bukan tanpa dasar hukum yang jelas. Seluruh ketentuan telah diatur secara rinci dalam berbagai regulasi yang menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara untuk mendukung kinerja para utusan khusus presiden.
Berikut ulasan lengkap tentang fasilitas yang diterima utusan khusus presiden, yang telah Liputan6.com rangkum pada Rabu (23/10).
Raffi Ahmad mengunjungi Istana Kepresidenan, Selasa (22/10/2024). Suami dari Nagita Slavina ini dikabarkan bakal dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Dasar Hukum Pemberian Fasilitas
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4977365/original/027254800_1729665433-Screenshot_20241023_132628_Instagram.jpg)
Pemberian fasilitas untuk utusan khusus presiden dilandasi oleh kerangka hukum yang kuat melalui beberapa regulasi utama, yaitu:
-
Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 - Mengatur secara spesifik tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden. Peraturan ini ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 18 Oktober 2024.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000 - Menetapkan besaran gaji pokok dan struktur penggajian yang berlaku bagi pejabat setingkat menteri, yang menjadi acuan bagi fasilitas utusan khusus presiden.
Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 - Mengatur secara detail tentang tunjangan jabatan dan berbagai tunjangan tambahan yang menjadi hak para pejabat negara tertentu.
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 - Memberikan landasan hukum untuk pemberian hak keuangan dan administratif, termasuk berbagai fasilitas pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.
Keempat regulasi ini membentuk kerangka hukum yang komprehensif untuk memastikan bahwa setiap fasilitas yang diberikan memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Advertisement
Rincian Gaji dan Tunjangan
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, utusan khusus presiden menerima kompensasi finansial yang terdiri dari gaji pokok dan berbagai tunjangan. Para utusan khusus presiden menerima paket kompensasi finansial yang substansial dan terstruktur:
Komponen Gaji Utama:
-
Gaji pokok sebesar Rp 5.040.000 per bulan, sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2000
Tunjangan jabatan sebesar Rp 13.608.000 per bulan, berdasarkan Keppres Nomor 68 Tahun 2001
Total pendapatan dasar mencapai Rp 18.648.000 per bulan
Tunjangan Tambahan:
-
Tunjangan istri/suami yang dihitung berdasarkan persentase dari gaji pokok
Tunjangan anak yang diberikan untuk mendukung kesejahteraan keluarga
Dana operasional untuk menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari
Tunjangan perjalanan dinas yang mencakup biaya transportasi, akomodasi, dan uang harian
Fasilitas Pendukung Kerja
Utusan khusus presiden dilengkapi dengan fasilitas penunjang yang komprehensif untuk memastikan efektivitas kerja:
Fasilitas Transportasi:
-
Mobil dinas dengan spesifikasi yang setara dengan kendaraan pejabat tinggi negara
Biaya pemeliharaan kendaraan yang mencakup perawatan rutin dan perbaikan
Tunjangan bahan bakar untuk operasional kendaraan dinas
Pengemudi yang ditugaskan khusus untuk mendukung mobilitas
Fasilitas Tempat Tinggal:
-
Rumah dinas yang representatif sesuai dengan standar pejabat tinggi negara
Biaya pemeliharaan rumah dinas termasuk renovasi dan perbaikan
Fasilitas utilitas lengkap mencakup listrik, air, dan telepon
Petugas keamanan untuk menjaga keamanan rumah dinas
Fasilitas Kesehatan:
-
Jaminan kesehatan komprehensif yang mencakup seluruh keluarga
Layanan pengobatan di rumah sakit rujukan terbaik
Perawatan medis preventif dan kuratif
Program rehabilitasi kesehatan jika diperlukan
Jaminan kecelakaan kerja dengan cakupan maksimal
