Yudi menambahkan bahwa meskipun berbagai langkah preventif telah diterapkan, perundungan masih terjadi. Dia memastikan bahwa pihaknya tidak akan berhenti berusaha untuk mengatasi masalah ini dan terus berupaya memberantas perundungan di FK Unpad dan RSHS.

Sebelumnya, kasus perundungan di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Unpad, khususnya di RSHS, melibatkan interaksi antara dokter pengajar dan residen. Direktur Utama RSHS, dr. Rachim Dinata Marsidi, mengonfirmasi adanya perundungan tersebut dan tindakan yang telah diambil terhadap pelaku.

"Kasus ini terjadi beberapa bulan lalu di spesialis bedah saraf. Kami akan terus memberantas perundungan dan melindungi korban," ujarnya.

Rachim juga menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk melindungi korban yang melapor dan menerapkan sanksi yang sesuai untuk pelaku perundungan, termasuk skorsing atau pengeluaran dari program jika diperlukan.

Kasus ini terungkap setelah seorang peserta didik bedah saraf mengajukan permohonan pengunduran diri pada Juni 2024.

Klarifikasi dari dekanat mengungkap dugaan perundungan yang melibatkan permintaan penyewaan kamar hotel, pengeluaran uang hingga Rp65 juta per orang, dan dugaan kekerasan fisik serta pelecehan verbal.

Komite Etik dan Hukum telah menyimpulkan bahwa perundungan terjadi dan melanggar sejumlah aturan, serta menyerahkan keputusan sanksi kepada Dekan FK Unpad dan Rektor Unpad.