Oleh : Rista Simbolon | Diterbitkan Diperbarui 22 Okt 2024, 18:00 WIB | Short link: https://sumutkota.com/liputan6/cek-fakta/read/5756325/mengenal-dewan-ekonomi-nasional-lembaga-yang-dipimpin-luhut-binsar-pandjaitan.html

Bagikan Ke : Facebook Twitter

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto melantik Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Pengangkatan Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 139 P tahun 2024.

Meski belum ada aturan terbaru tentang Dewan Ekonomi Nasional, namun lembaga tersebut sudah ada sejak 1999 lalu. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 144 Tahun 1999 Tentang Dewan Ekonomi Nasional.

BACA JUGA: 3 Respons Berbagai Pihak soal Pengangkatan Luhut Jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional

BACA JUGA: Diketuai Luhut Binsar Pandjaitan, Tupoksi Dewan Ekonomi Nasional Tumpang Tindih dengan Kemenko

BACA JUGA: Top 3: Prabowo Tunjuk Luhut Binsar Pandjaitan Jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional

Advertisement

Baca Juga

Prabowo Teken Perpres Pembubaran Sekretariat Kabinet, Tugas dan Fungsi Dialihkan ke Kemensetneg

DPR Setujui Muhammad Herindra Jadi Kepala BIN, Intip Profil dan Rekam Jejaknya

Jokowi Teken Perpres Pembentukan Kortastipidkor Polri, Ini Fungsi dan Tugasnya

Dalam keppres yang ditandatangani Presiden Abdurrahman Wahid pada 30 November 1999, pembentukan Dewan Ekonomi Nasional memiliki fungsi sebagai pemberi nasehat kepada Presiden di bidang ekonomi, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional, serta kesiapan dalam menanggapi dinamika globalisasi.

"Dewan Ekonomi Nasional bertanggung jawab kepada Presiden," demikian bunyi Pasal 2 Keppres 144 Tahun 1999.

Dalam mengemban fungsinya, Dewan Ekonomi Nasional juga memiliki sejumlah tugas. Berikut penjelasannya berdasarkan Pasal 3 Keppres 144 Tahun 1999.

Mengkaji masalah-masalah ekonomi sebagai masukan bagi nasehat kepada Presiden untuk saran tindakan lanjutnya; Menanggapi masalah ekonomi yang hidup di masyarakat untuk diajukan kepada Presiden; Melaksanakan penugasan lain di bidang ekonomi dari Presiden yang berkaitan dengan fungsi Dewan Ekonomi Nasional.

Dalam Pasal 4 Keppres 144 Tahun 1999, Keanggotaan Dewan Ekonomi Nasional terdiri dari seorang Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris sebagai pimpinan kolektif, serta para anggota yang berjumlah sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang.

Sedangkan pada Pasal 6 Keppres 144 Tahun 1999, Dewan Ekonomi Nasional dalam melaksanakan tugasnya bisa bekerja sama dengan instansi atau pejabat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, para ahli, kalangan masyarakat, dunia usaha, dan para pihak yang dianggap perlu.

Sebelumnya, lewat akun Instagram resmi Luhut Binsar Pandjaitan @luhut.pandjaitan, ia menceritakan kronologi penunjukan dirinya sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan alasan menerima posisi itu.

Luhut menuturkan, pada 21 Juli 2024, setelah pertemuan di kediaman, malam harinya ia mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk hadir di acara Gala Dinner AKABRI 67/70 yang dilaksanakan di Gedung Sopo Del Tower.

“Selain ikut bernostalgia bersama kawan-kawan taruna seperjuangan, beliau juga menjelaskan sedikit terkait tantangan dan potensi Indonesia di masa depan,” tulis Luhut.

Sebelum akhiri sambutan, Luhut menuturkan, Prabowo Subianto  meminta restu kepada sang istri Devi Simatupang untuk memberbolehkan Luhut menjadi Ketua DEN.

"Sebelum mengakhiri sambutannya, beliau meminta izin kepada istri saya untuk “memperbolehkan” suaminya ini menerima tanggung jawab baru di posisi yang baru. Saat itu, istri saya hanya tersenyum lebar,” tulis Luhut.

Luhut mengaku siap menerima amanat tersebut dengan tanggung jawab. Hal ini mengingat tugas yang diberikan bukan hanya sekadar posisi tetapi juga pengabdian kepada negara untuk memimpin sebuah lembaga.

"Tugas ini bukan sekadar posisi, tetapi panggilan untuk mengabdi kepada negara, memberikan yang terbaik bagi bangsa. Presiden @prabowo ingin saya memimpin satu lembaga yaitu Dewan Ekonomi Nasional,” tulis Luhut.

Luhut menjelaskan,  Dewan Ekonomi Nasional akan bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi agar program-program prioritas di bidang ekonomi bisa tercapai dengan baik. "Apalagi Presiden Prabowo Subianto ingin ada percepatan dalam koordinasi dan implementasinya," tulis Luhut.