"Danantara bertugas mengelola investasi di luar APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara), sehingga semua aset pemerintah yang dipisahkan akan dikelola oleh badan investasi, tetapi itu akan dilakukan secara bertahap," kata Muliaman.

Muliaman menambahkan bahwa Danantara berpotensi bergabung dengan INA dalam jangka panjang.

"Idealnya penggabungan antara Danantara dan INA harus terjadi," ujarnya.

"Awalnya, kami akan mengkonsolidasikan aset dan menyusun undang-undang yang relevan. Kemudian, kami akan bekerja sama dengan kementerian lain untuk membentuk struktur lembaga dan tujuan kami adalah untuk merampingkan dan meningkatkan pengelolaan investasi pemerintah yang tersebar," jelas Muliaman

Secara terpisah, dalam acara di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta pada hari Senin, Wakil Menteri Keuangan Indonesia Anggito Abimanyu menyatakan keyakinan bahwa aset yang dikelola oleh Danantara bisa bersaing dengan negara-negara maju, sebagaimana dilaporkan oleh media lokal.

Ini termasuk dana investasi nasional serta dana dari BUMN. Hingga tahun 2021, terdapat lebih dari 100 BUMN yang berada di bawah pengawasan kementerian, dengan total aset mencapai USD 600 miliar atau sekitar Rp 9,4 triliun, menurut Asian Development Bank.

Dia menekankan bahwa hampir semua negara yang mengkonsolidasikan aset keuangan dan investasinya berhasil meningkatkan keuangan negara mereka secara signifikan.

"Hampir semua negara yang mengkonsolidasikan keuangannya mampu memanfaatkannya, yang berarti mereka dapat menggunakan untuk meningkatkan dana," kata Anggito 

"Presiden akan mengumumkan pada peluncuran berapa banyak dana yang telah kami kumpulkan dari saham kami, modal kami di perusahaan milik negara Pertamina dan PLN, serta dari BUMN dan dana pensiun," tambahnya.

Wakil Menteri Keuangan yang baru dilantik, Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa dana yang dikelola oleh Danantara bukan untuk pengeluaran langsung karena sifatnya yang tidak likuid, tetapi dapat meningkatkan pendanaan dan menarik investasi asing yang substansial.

"Itu adalah pendanaan yang tidak likuid, tetapi jika kami mengkonsolidasikannya, itu akan menjadi entitas super-holding yang solvabel yang dapat menarik pendanaan dari pihak lain dan ini akan membiayai proyek-proyek strategis," jelasnya.

Norwegia menduduki peringkat pertama dalam berhasil mengkonsolidasikan aset keuangannya melalui NBIM, yang mengelola aset senilai hampir USD 1,8 triliun, diikuti oleh Bank Pembangunan China dengan aset senilai USD 1,24 triliun.

Ini diikuti oleh badan investasi di Timur Tengah, dengan Otoritas Investasi Abu Dhabi mengkonsolidasikan lebih dari USD 993 miliar aset dan Dana Investasi Publik Arab Saudi (PIF) senilai USD 847 miliar. 

Pendirian lainnya yang mencolok termasuk Otoritas Investasi Qatar dengan USD 765 miliar, Dana Kekayaan Nasional Rusia (NWF) dengan USD 510 miliar, Temasek Holdings Singapura dengan USD 332 miliar, Dana Kuwait untuk Pembangunan Ekonomi Arab dengan USD 302 miliar, dan Khazanah yang berbasis di Malaysia dengan USD 30 miliar.