Oleh : Rista Simbolon | Diterbitkan Diperbarui 21 Jul 2024, 18:58 WIB | Short link: https://sumutkota.com/liputan6/bisnis/read/5649954/dpr-minta-dugaan-mark-up-harga-beras-impor-segera-diusut.html

Bagikan Ke : Facebook Twitter

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi III DPR RI Santoso meminta aparat penegak hukum untuk bertindak cepat apabila dugaan penggelembungan harga atau mark up impor beras.

 

BACA JUGA: KPPI Selidiki Tindakan Pengamanan Perdagangan Impor Terpal Plastik Serat Sintetis

BACA JUGA: BPS: Impor Indonesia Agustus 2024 Turun 4,93 Persen

BACA JUGA: Neraca Perdagangan Indonesia Surplus 52 Bulan Berturut-turut, Agustus 2024 Sentuh USD 2,90 Miliar

Baca Juga

• Industri Plastik Dalam Negeri Terancam Lonjakan Impor LLDPE
• Australia Stop Penyelidikan Antidumping Nanas Indonesia, Ekspor Rp 170,5 Miliar Terselamatkan
• Pengusaha Ekspor Impor Kini Lebih Mudah Kirim Barang Pakai Kereta Api

“Kita berharap KPK dapat membongkar kasus mark up impor beras ini sebagai kotak pandora agar terbongkar. Kenapa selama ini harga beras harganya semakin melambung tinggi? Karena memang adanya mark up impor beras ini,” kata Santoso dikutip dari Antara, Minggu (21/7/2024).

Menurut dia, tindakan cepat aparat penegak hukum diperlukan karena mark up impor beras tersebut diduga menimbulkan kerugian senilai Rp8,5 triliun. Ia berharap, apabila terbukti, pelaku dapat dihukum berat.

“Perilaku lancung (tidak jujur, red.) oknum yang menyengsarakan rakyat harus dihukum seberat-beratnya. Mengingat dengan mahalnya harga beras bukan hanya membuat rakyat mengurangi jatah makannya tapi juga menimbulkan dampak sosial yang lebih banyak,” kata Santoso.

Selain dapat mengurangi jatah makan rakyat Indonesia, menurut dia, mark up impor beras juga memicu kenaikan harga komoditas lain yang akan mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat.

“Harga beras naik berdampak pada naiknya harga komoditas lainnya yang mengakibatkan daya beli rakyat menurun,” kata Santoso.

Sementara itu, disebutkan juga ada 490 ribu ton beras impor yang tertahan di sejumlah pelabuhan hingga mengakibatkan denda mencapai Rp 350 Miliar. Dengan impor beras menggunakan kontainer, ada waktu lebih lama dalam pembongkaran imbas penumpukan di pelabuhan.

Fakta Teranyar Dugaan Mark Up Impor Beras Perum Bulog dengan Vietnam

Fakta baru mulai terungkap pada polemik beras impor yang tidak saja menghebohkan pemegang kebijakan di Indonesia, tapi juga di negara Vietnam.

Sebagaimana yang pernah disampaikan Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto, yang menyatakan bahwa isu penggelembungan (mark up) harga beras impor itu tidak benar.

“Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini,”ucap Suyamto, di Jakarta, Jumat (12/7/2024)