David menambahkan segala tindakan para tergugat tersebut jelas perbuatan melawan hukum sehingga warga menuntut penggantian kerugian immateriil sebesar Rp 3 triliiun akibat telah terganggunya kenyamanan hidup warga berupa gangguan fisik dan psikis. David sangat menyesalkan Kedutaan India tidak menghormati hukum, bahkan malah melanggar hukum di Indonesia.

"Dan juga PT Waskita Karya yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai prinsip AKHLAK yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif. Dan Kolaboratif telah mencoreng citranya karena turut melanggar hukum dan peraturan yang ada,” ujar dia.

"Mereka (Waskita) kontraktor besar dan berpengalaman, seharusnya tahu prosedur perijinan pembangunan,” ia menambahkan.

"Para Tergugat tersebut melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak juga menghentikan Pembangunan Kedubes India yang tanpa AMDAL dan Izin Lingkungan serta menganggu kenyamanan, kesehatan, fisik dan mental karena kebisingan yang ditimbulkan setiap hari bahkan dari pagi sampai tengah malam." ujar David 

Selain Para Tergugat, untuk melengkapi Gugatan maka diikutsertakan Turut Tergugat I: Kepala Dinas Penamaan Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dan Turut Tergugat II: Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan. 

Saat dikonfirmasi, SVP Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita belum membalas pesan singkat Liputan6.com.

Adapun petitum gugatan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III untuk menghentikan Pembangunan Gedung Kedutaan Besar India yang terletak di Jl. HR. Rasuna Said Kav S-1 RT. 008, RW. 003, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Dalam Pokok Perkara

Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menghukum PARA TERGUGAT untuk menghentikan pembangunan gedung Kedutaan Besar India di Jl. HR. Rasuna Said Kav S-1 RT. 008, RW. 003, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;

Menghukum TERGUGAT II tidak menggunakan dan memanfaatkan Gedung Kedutaan Besar India di Jl. HR. Rasuna Said Kav S-1 RT. 008, RW. 003, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;

Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tanggung renteng untuk memberikan penggantian kerugian immateriil secara tunai dan seketika kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp 3.000.000.000.000 (Tiga Triliun Rupiah);

Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) masing-masing sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) per hari dari setiap keterlambatan tidak melaksanakan Putusan menghentikan pembangunan Gedung TERGUGAT II;

Memerintahkan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh pada Putusan Perkara ini;

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum bantahan (verzet), banding, maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, untuk membayar biaya perkara seluruhnya menurut ketentuan hukum yang berlaku.