Herry menerangkan membandingkan ADHI, Abipraya dan Nindya juga sudah timpang. Nindya dieliminasi dari posisi pemimpin karena statusnya yang masih menjadi ’pasien’ PPA. Sedangkan jika membandingkan ADHI dan Abipraya, secara laporan keuangan misalnya, aset Abipraya sekitar 8 triliun, sedangkan ADHI sekitar 40 triliun.

Kemudian secara nilai proyek yang dikerjakan ADHI jauh lebih besar, demikian juga dengan sektor proyek yang dikerjakan ADHI jauh lebih banyak. Jadi menurut Herry pengalaman dan pemahaman ADHI itu jauh lebih besar ketimbang Abipraya.

ADHI menurut Heryy biasa menangani masalah yang lebih kompleks dan jauh lebih tahan banting ketika dihadapkan dengan masalah. Sebaliknya, Abipraya karena mengerjakan proyek yang ukurannya kecil maka resikonya juga kecil- kecil. ”Kalo dianalogikan yang satu ngurusin pembuatan sepeda yang satu lagi udah ngurusin pembuatan mobil. Nah, kalo saya jadi investor atau shareholder yang punya duit kira kira uang saya nih mau kembangkan, kira-kira nih, saya mau taruh di yang ngurusin sepeda atau mobil?” ucap Herry.

Selain itu, ADHI sebagai perusahaan yang tercatat di bursa terbiasa dengan laporan tahunan yang cukup kompleks karena mengacu aturan OJK yang mengutamakan keterbukaan dan GCG Sedangkan Abipraya ketika membuat laporan tahunan, cukup mengacu satu indikator, yaitu Kementerian BUMN.

Sebagai perusahaan publik sejak tahun 2021 ADHI sudah diwajibkan oleh OJK sebagai otoritas dan regulator di bidang keuangan, untuk membuat laporan yang disebut dengan keuangan yang berkelanjutan atau sustainability report sebagai standar dari ESG. Sebuah standar yang sudah menjadi perhatian pemerintah maupun dunia.

Herry melihat ADHI dari sisi tata kelola, baik tata kelola di bidang pengelolaan perusahaan maupun tata kelola di bidang keberlanjutan lingkungan sudah lebih kuat secara fundamental dan lebih dipercaya oleh calon investor, kreditor ataupun shareholder bukan hanya lokal namun juga global.

Tenggat Waktu Tidak Relevan.Integrasi BUMN karya telah masuk dalam peta jalan BUMN 2024-2034. Kementerian BUMN dipastikan bertanggung jawab atas rencana tersebut dan tidak akan terputus setelah pemerintahan berganti. Sehingga pada dasarnya tenggat waktu menjadi tidak relevan. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Herry. Selain tidak relevan juga jika dipaksakan akan menjadi warisan yang buruk Menteri BUMN Erick Thohir.

”Misalnya gini, kita ambil contoh kembali dari kluster ADHI, ini ada tiga perusahaan, ketika digabungkan, size-nya misalnya akan menjadi sekitar Rp60 triliun. Kita ibaratkan sebagai sebuah restoran ternama yang berlokasi di Sudirman. Tapi mohon maaf ya, yang memimpin tiba-tiba karena integrasinya dipaksakan selesai segera, yang tadinya megang warteg di Mampang. Gimana investor bisa percaya taruh modal disitu” tutur Herry.

Menurut Herry persoalan teknis yang sifatnya masalah jangka pendek, seperti persoalan administrasi integrasi atau anggota BUMN Karya yang akan diintegrasikan adalah perusahaan publik, tidak boleh mengalahkan subtansi yang memiliki pengaruh jangka panjang terhadap kluster hasil integrasi.

”Kenapa saya terus menekankan soal substansi, karena ini soal masa depan, 10-20 tahun kedepan kita masih akan bergerak di bidang infrastruktur dan sangat bergantung pada BUMN. Jadi saya pikir pemerintah segera tunjuk saja BUMN Karya yang memiliki kapasitas untuk memimpin integrasi, kemudian yang tidak memiliki kapasitas bisa menerima secara legowo, juga siap ketika ditugaskan membantu.” pungkasnya.