Oleh : Rista Simbolon (Via ) | Diterbitkan | Short link: https://sumutkota.com/Berita/4085/penuhi-janji-anggota-kppu-lakukan-terobosan-di-sektor-sektor-utama
Bagikan Ke :
Facebook Twitter
![Penuhi Janji, Anggota Kppu Lakukan Terobosan Di Sektor -Sektor Utama](https://i0.wp.com/cdn.medanposonline.com/uploads/images/2024/07/_5371_Penuhi-Janji--Anggota-Kppu-Lakukan-Terobosan-Di-Sektor--Sektor-Utama.png)
Baca Juga:Terobosan itu mampu membentuk pondasi bagi pengawasan persaingan usaha
dan kemitraan untuk lima tahun mendatang. Terbilang beberapa capaian yang ditorehkan Anggota KPPU Periode V yang patut menjadi perhatian. Sebagai informasi, Anggota KPPU Periode V mulai menjalankan tugasnya paska
dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada tanggal 18 Januari 2024.
Pasar digital mendapatkan porsi besar oleh KPPU dalam 100 hari kerja. Sebagian besar tindakan dilakukan pada penegakan hukum dan pencegahan, khususnya dalam menghadapi semakin meningkatnya persoalan persaingan di sektor tersebut. Saat ini KPPU tengah melakukan berbagai penyelidikan di pasar digital, khususnya e-commerce, perangkat telekomunikasi mobile, pinjaman online, perdagangan otomotif secara elektronik, dan lokapasar lain, serta menangani perkara yang melibatkan platform besar, seperti Google dan Shopee. KPPU juga fokus pada upaya pencegahan di pasar digital dengan melakukan berbagai kajian. Khususnya dalam mendalami peran ganda platform online dominan dalam menggunakan platform mereka sendiri, sekaligus bersaing dengan pengecer yang menawarkan barang dan jasa langsung ke konsumen. Serta perjanjian di antara perusahaan teknologi untuk meningkatkan kekuatan pasar, seperti pengumpulan, kontrol, dan penggunaan data pribadi dalam jumlah besar. Isu lainnya adalah kehadiran Starlink, industri game nasional, maupun permasalahan barang impor ilegal atau murah melalui lokapasar.
Di bidang pangan, selama 100 hari kerja pertama, KPPU fokus pada dua komoditas, yakni bawang putih dan beras. Diyakini, tindakan KPPU atas komoditas tersebut mampu menurunkan harga komoditas.
Sebagai informasi, bawang putih dan beras mengalami kenaikan yang konstan sejak awal tahun. Untuk menyikapinya, KPPU melakukan kajian dan melaksanakan diskusi terpumpun mengumpulkan semua pihak yang terkait dengan komoditas tersebut.
pelanggaran UU No. 5/1999.
Kebijakan Nasional
KPPU menilai transformasi ekonomi dalam mendukung industrialisasi menuju Indonesia Emas 2045 sangat dipengaruhi oleh efektifitas kebijakan persaingan nasional.
dalam proses pembuatan atau perbaikan kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. KPPU tengah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri untuk inisiasi tersebut.
tersebut, di mana sebagian besar masih berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk menjamin efektifitas proses transformasi ekonomi nasional, KPPU menilai diperlukan penguatan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dalam mengawal proses tersebut dari gangguan perilaku pelaku bisnis yang anti persaingan. Penyesuaian tersebut diperlukan
untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi, best practices, penyelidikan administratif berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, hukum acara, kelembagaan Negara dan sistem kepegawaian sekretariat lembaga Negara, serta usulan dari Kementerian
PPN/ Bappenas terkait penyalahgunaan hak atas kekayaan intelektual oleh pelaku usaha di pasar.
Terkait bidang internasional, dalam 100 hari kerja ini, KPPU memfokuskan diri pada persiapan aksesi Indonesia ke OECD, khususnya bidang persaingan usaha, di mana KPPU ditunjuk sebagai penanggung jawab bidang tersebut. Terdapat sekitar 10 instrumen hukum
yang akan dinilai OECD di bidang persaingan usaha, namun dari penilaian sementara, bidang persaingan usaha termasuk bidang yang paling siap untuk proses aksesi. Namun proses reviu akan dimulai jika initial memorandum yang memuat komitmen kebijakan yang akan di reviu, telah ditandatangani Pemerintah. Untuk itu, KPPU mendorong Pemerintah untuk dapat mengakselerasi penyelesaian initial memorandum tersebut.
reformasi atas kebijakan tersebut.
Energi dan Minyak dan Gas
KPPU memulai gebrakannya di bidang energi dan migas dengan meminta percepatan pembangunan jaringan gas kota (jargas) guna menghindari potensi persaingan usaha tidak sehat dalam pembangunannya. Pembangunan jargas diusulkan KPPU ke pemerintah
menggunakan skema APBN dengan mengurangi alokasi gas subdisi di daerah yang telah siap dengan jargas. Secara khusus, KPPU merekomendasikan kepada pemerintahan mendatang, agar pembangunan jargas kota kembali menggunakan APBN dengan cara mengurangi alokasi subsidi LPG 3kg, di mana tercatat selama 5 tahun terakhir (2019-2024) subsidi gas mencapai Rp460 triliun dan besaran total impor gas mencapai sekitar Rp370 triliun. Pendekatan subsidi dan impor tersebut dinilai banyak tidak tepat sasaran, sementara dari target RPJMN 2019-2014 sebanyak 4 juta sambungan rumah untuk jargas, baru tercapai sekitar 20%.
Pengawasan kemitraan UMKM juga merupakan salah fokus utama KPPU dalam periode ini. Berbagai terobosan atau inisiatif baru ditelurkan dalam 100 hari kerja ini. Salah satunya, Program Sejuta Penyuluh Kemitraan, diyakini dapat menjadi solusi bagi jangkauan pengawasan kemitraan yang lebih luas. Selain itu, KPPU juga menginisiasi penyusunan Indeks Kemitraan Nasional pada tahun 2024 untuk mengukur kinerja pengawasan kemitraan di Indonesia. Terobosan lainnya, yakni adanya langkah strategis untuk meningkatkankoordinasi lintas Kementerian/Lembaga dalam pengawasan kemitraan dengan menjadikan KPPU sebagai lembaga yang mengkoordinasikan pengawasan kemitraan, sebagaimana disinggung oleh pasal 34 ayat 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. Sementara itu, proses penegakan hukum atas dugaan pelanggaran kemitraan terus dilaksanakan KPPU.
Di sektor ini, KPPU fokus pada penegakan hukum, khususnya dalam mengentasi dugaan kartel harga dan dugaan persekongkolan dalam pengadaan jasa konstruksi/infrastruktur nasional. Ada pengadaan beberapa proyek infrastruktur yang langsung ditangani, seperti Pelabuhan Nusa Penida, sistem persinyalan kereta api di Bogor, penyediaan air bersih di Lombok Utara, pembangunan air bersih di Jabodetabek, pasokan electric multiple unit jalur kereta cepat Jakarta-Bandung, dan pembangunan jalan dan jembatan di berbagai wilayah. Selain itu, KPPU juga menangani beberapa dugaan kartel harga seperti tarif jasa depo peti kemas di Lampung dan tarif jasa penyeberangan Batam dan Singapura. Rencana ke Depan
Melewati masa 100 hari kerja, KPPU akan meningkatkan fokusnya pada pengawasan pada pasar digital, serta peningkatan sumber daya manusia dan basis data internal yang kuat. Atas pencegahan, KPPU akan menyempurnakan program kepatuhan dengan melibatkan asosiasi pelaku usaha, menjadikan asesmen persaingan usaha sebagai bagian dari proses pembuatan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan adopsi Strategi Persaingan Usaha Nasional di tingkat pemerintah pusat. Sementara, KPPU akan dihadapkan dengan transformasi kelembagaan dan kepegawaian Sekretariat KPPU secara besar-besaran sebagai akibat Peraturan Presiden terdekat yang akan mengatur Sekretariat KPPU sebagai aparatur sipil negara. Untuk itu telah disiapkan berbagai langkah antisipatif agar tidak mengganggu kinerja dan layanan kepada masyarakat yang diberikan KPPU. (Dro/Rel).
Kata Kunci: