Namun, menurut Pratama, BKN sebenarnya sudah melakukan MoU dengan BSSN untuk memperkuat data ASN dan meningkatkan kualitas perlindungan informasi serta transaksi elektronik pada 3 Oktober 2022.

Kendati demikian, MoU tersebut hanya berlaku selama setahun dan berakhir pada Oktober 2023. Belum diketahui apakah BKN memperpanjang BKN dengan BSSN tersebut atau tidak.

"Dengan semakin seringnya terjadi kebocoran data pribadi, hal yang perlu segera dilakuakn pemerintah adalah membentuk Badan Perlindungan Data Pribadi, sehingga bisa diambil tindakan serta memberikan sanksi pada PSE yang mengalami insiden kebocoran data tersebut," tutur Pratama.

Selain itu, menurut Pratama, harus dibuat aturan yang tegas. PSE yang tidak bisa menjaga sistemnya harus bisa dikenakan konsekuensi hukum, baik itu PSE publik maupun privat. Sebab, jika tidak demikian, PSE tersebut tidak akan jera dan memperkuat sistem keamananan siber miliknya.

Ia juga menuturkan, sudah saatnya semua Kementerian atau Lembaga Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diwajibkan melakukan assessment pada sistem IT yang dimilikinya secara menyeluruh.

Dengan demikian, mereka bisa melihat keamanan sistemnya sendiri, seperti hacker melihat sistem tersebut dari luar sana. Jadi, mereka bisa mengetahui celah keamanan yang mungkin ada di sistem dan segera menutup celah keamanan tersebut, sebelum dimanfaatkan hacker.

"Assessment ini tidak hanya dilakukan satu kali saja, tapi harus dilakukan secara rutin mengingat keamanan sistem informasi bukan hasil akhir, tapi merupakan sebuah proses, sehingga apa yang kita yakini aman saat ini belum tentu masih akan aman keesokan harinya," tutur Pratama.