Kepala divisi riset ekonomi Pemeringkat Efek Indonesia atau Pefindo, Suhindarto mengungkapkan penerbitan surat utang korporasi alami tren peningkatan sepanjang pemerintah Joko Widodo.

“Tren penerbitan surat utang korporasi sejak 2014-2024 meningkat signifikan, utamanya sejak tahun 2016 mengingat tahun tersebut adalah tahun-tahun dimulainya proyek strategis nasional,” kata Suhindarto dalam konferensi pers, Kamis (24/10/2024). 

Suhindarto menyebut, hal ini didorong karena banyaknya kebutuhan pembangunan infrastruktur sehingga membuat perusahaan yang umumnya dekat dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menerbitkan surat utang.

Suhindarto menambahkan, dalam rentang 2016 hingga 2024 cukup banyak BUMN yang menerbitkan surat utang untuk kebutuhan pendanaan. 

Jika dibandingkan sebelum era pemerintahan Jokowi atau di bawah 2013, Suhindarto menyebut penerbitan surat utang korporasi memang lebih rendah. 

“Dilihat dari sebelum 2014, atau 2013 ke belakang penerbitan surat utang tidak pernah melampaui triple digit, biasanya hanya sekitar double digit.  Saat pemerintahan Jokowi selama 10 tahun penerbitan surat utang korporasi memang meningkat signifikan,” jelasnya. 

Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Pemeringkatan Non Jasa Keuangan 1 Pefindo, Martin Johannes Haholongan menjelaskan total penerbitan surat utang korporasi secara keseluruhan pada periode Januari hingga September 2024 mencapai Rp 94,9 triliun. 

Penerbitan korporasi tersebut terdiri dari obligasi korporasi dan sukuk tercatat sebesar Rp 93,4 triliun, naik dibandingkan Rp 89,3 triliun periode yang sama tahun sebelumnya. 

“Tujuan penggunaan dana sebagian besar adalah untuk modal kerja (65,4 persen) dan refinancing (24,5 persen),” kata Martin. 

Adapun Pefindo telah melakukan pemeringkatan pada 85,6 persen surat utang korporasi yang diterbitkan selama periode Januari hingga September 2024.