Oleh : Rista Simbolon | Diterbitkan Diperbarui 18 Okt 2024, 11:19 WIB | Short link: https://sumutkota.com/liputan6/regional/read/5752018/ipda-rudy-soik-dipecat-tiga-kali-langgar-disiplin.html

Bagikan Ke : Facebook Twitter

Liputan6.com, Jakarta - Ipda Rudy Soik, eks KBO Reskrim Polresta Kupang Kota akhirnya dipecat setelah menjalankan sidang kode etik di Bidang Propam Polda NTT.

Rudi dipecat hanya karena memasang garis polisi di tempat penampungan bahan bakar minyak (BBM) diduga ilegal, milik beberapa pengusaha di Kota Kupang.

BACA JUGA: Polda NTT Dinilai Punya Alasan Kuat Memecat Ipda Rudy Soik

BACA JUGA: Polemik Pemecatan Ipda Rudy Soik, Kapolda NTT Buka Suara

BACA JUGA: Nasib Ipda Rudy Soik, Usai Dipecat Kini Dilaporkan soal Pencemaran Nama Baik

Dari hasil sidang, polisi yang terkenal karena membongkar mafia perdagangan manusia di NTT ini dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Advertisement

Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol. Ariasandy, mengatakan pelaksanaan sidang kode etik terhadap Ipda Rudy Soik sebagai respon terhadap dugaan pelanggaran terkait prosedur penyidikan.

Menurutnya, sidang itu bertujuan untuk menegakkan disiplin dan integritas di lingkungan Polri.

"Hasil pemeriksaan sidangnya Rudy Soik dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi sanksi PTDH dari dinas Polri," ujarnya.

Baca Juga

Nasihat Adem Ustadz Adi Hidayat buat Kamu yang Khawatirkan Masa Depan dan Rezeki

UAH Kisahkan Anak yang Merasa telah Bisa Membalas Jasa Ayahnya, Endingnya Bikin Meleleh

Bagaimana Cara Mengucapkan Syahadat Bagi Orang Bisu yang Ingin Mualaf? Berikut Penjelasannya

Menurutnya, Rudi telah melakukan perbuatan pelanggaran kode etik profesi polri dengan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar operasional prosedur.

Dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak, Rudi dinilai tidak profesional karena melakukan pemasangan police line (garis polisi) pada drum dan jerigen yang kosong di lokasi milik Ahmad Anshar dan Algajali Munandar.

"Tidak terdapat barang bukti dan tidak didukung dengan administrasi penyelidikan sehingga menyebabkan korban Ahmad Anshar dan Algajali Munandar merasa malu," jelasnya.

"Tindakan Rudi itu menimbulkan polimik dikalangan masyarakat dan keluarganya merasa malu dengan pemberitaan media massa seolah-olah telah melakukan kejahatan," tambahnya.

Atas tindakan Ipda RS tersebut, telah dilakukan audit investigasi serta pemeriksaan oleh akreditor.

Tindakan Ipda Rudi telah melanggar kode etik profesi polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), dan pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota polri dan/atau pasal 5 ayat (1) b, c dan pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1, dan huruf d Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri.

Sesuai fakta hukum, maka komisi berpendapat persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 telah terpenuhi sehingga sah secara hukum bagi komisi untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi.