Cegah Curi Start Kampanye, KPU Minta Bawaslu Awasi Para Calon di Pilkada 2024 Berita Viral Hari Ini Rabu 18 September 2024

Oleh : Rista Simbolon | Diterbitkan Diperbarui 09 Sep 2024, 13:05 WIB | Short link: https://sumutkota.com/liputan6/pemilu/read/5697290/cegah-curi-start-kampanye-kpu-minta-bawaslu-awasi-para-calon-di-pilkada-2024.html

Bagikan Ke : Facebook Twitter

Liputan6.com, Jakarta Rangkaian tahapan Pilkada 2024 sudah berjalan. Saat ini, diketahui Komisi Pemilihan Umum (KPU) di masing-masing daerah masih melakukan tahap verifikasi daftar calon.

Artinya, belum ada kandidat yang dibolehkan berkampanye.

BACA JUGA: Simak Tahapan dan Jadwal Rekrutmen KPPS Pilkada 2024, Dibuka Hari Ini

BACA JUGA: Pendaftaran KPPS Pilkada 2024 Dibuka Hari Ini, Ada 3 Juta Lowongan

Baca Juga

• KPU dan Bawaslu Tapsel Dilaporkan ke DKPP RI, Apa Sebab?
• Aksi Damai, Ratusan Warga Dorong KPU Kukar Patuh Putusan MK
• KPU Nyatakan 3 Bakal Cabup-Cawabup Kabupaten Tangerang Sudah Penuhi Syarat Administrasi

Namun seperti di Jakarta dan wilayah lain, para kandidat yang mendaftar sebagai bakal calon sudah memulai bersafari. Saat disinggung mereka menolak disebut kampanye, namun hanya silaturahmi. 

Menanggapi hal itu, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin meminta Badan Pengawas Pemilu turun tangan. Dia meminta, Bawaslu mampu merespon adanya dugaan pelanggaran pemilu perihal curi strart berkampanye.

“Ada batasan-batasan ini kan ketat dan ada lembaga yang punya kewenangan untuk kemudian menindak jika memang apa yang dilakukan para calon ini dianggap kampanye,” kata Afif kepada awak media di Jakarta, Senin (9/9/2024).

Namun demikian, Afif tidak melarang jika kandidat melakukan kegiatan silaturahmi atau sosisalisasi sebab dalam aturan memang tidak ada pelarangan. 

“Sosialisasi tentu kami menghormati upaya sosialisasi atau apapun namanya (silaturahmi), yang dilakukan oleh pasangan atau calon kepala daerah yang sudah mendaftar, meskipun belum ditetapkan, dalam konteks sosialisasi. Yang pasti kami ingin Pilkada ini serentak serempak nuansanya gembira, kalau ada hal yang dianggap melanggar, tentu biarkan lembaga-lembaga yang punya kewenangan untuk menindak itu melakukan (Bawaslu),” jelas Afif.