KPU RI Resmi Buka Pendaftaran KPPS Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwalnya Berita Viral Hari Ini Kamis 19 September 2024

Oleh : Rista Simbolon | Diterbitkan Diperbarui 17 Sep 2024, 15:45 WIB | Short link: https://sumutkota.com/liputan6/pemilu/read/5703954/kpu-ri-resmi-buka-pendaftaran-kpps-pilkada-2024-ini-syarat-dan-jadwalnya.html

Bagikan Ke : Facebook Twitter

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi membuka pendaftaran untuk anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pilkada 2024.

Sebanyak 3 juta lebih anggota dibutuhkan dan akan terlibat aktif dalam pelayanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) seluruh Indonesia.

"Untuk Pilkada 2024, satu TPS bisa (menampung) sampai 600 pemilih," ujar Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin si KPUD Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Secara rinci, KPU RI akan merekrut sebanyak 3.045.623 anggota yang nantinya tersebar di 435.089 Tempat Pemungutan Suara (TPS), untuk melayani sekitar 203.290.554 pemilih berdasarkan Data Pemilih Sementara (DPS) per saat ini.

Untuk syarat pendaftar anggota KPPS Pilkada 2024 antara lain, WNI, berusia 17 tahun paling rendah dan paling tinggi 55 tahun, memiliki integritas, jujur dan adil, tidak menjadi anggota partai politik minimal lima tahun.

Kemudian mampu dan sehat secara jasmani rohani, serta bebas dari penyalahgunaan narkoba. Adapun dokumen pendukung yakni fotokopi KTP elektronik.

"Kita spesifik memerhatikan tiga hal, gula darah, kolesterol, dan tensi tinggi. Yang penting pada hari pencoblosan benar-benar punya stamina yang kuat," kata Afif.

Tahapan rekrutmen KPPS Pilkada 2024 ini pun secara resmi dimulai pada hari ini. KPU RI pun akan merekrut sebanyak 3.045.623 anggota yang nantinya tersebar di 435.089 Tempat Pemungutan Suara (TPS), untuk melayani sekitar 203.290.554 pemilih berdasarkan Data Pemilih Sementara (DPS) per saat ini.

"Kami meyakini peran KPPS sangat penting, oleh karena itu kami pikir pembekalan akan kami perbanyak dibanding sebelumnya, karena kami ingin situasi menjadi kondusif, pelaksanaan pilkada sesuai dengan aturan apalagi di Jakarta," kata Afif.

Jelang perhelatan MotoGP Mandalika, pembayaran hosting fee atau dana awal ke pihak Dorna Sport sebesar 231 miliar Rupiah belum dibayarkan. Pemda Nusa Tenggara Barat (NTB) sebut anggara Pemda terkuras untuk membayar hutang dan gelaran pilkada daerah.

2 dari 2 halaman