- Beranda » Liputan6 » Anggota Fraksi PAN Nazaruddin Dek Gam Ditunjuk Jadi Ketua MKD DPR Berita Viral Hari Ini Selasa 22 Oktober 2024
Anggota Fraksi PAN Nazaruddin Dek Gam Ditunjuk Jadi Ketua MKD DPR Berita Viral Hari Ini Selasa 22 Oktober 2024
Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Nazaruddin Dek Gam ditunjuk menjadi Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Dia menyatakan akan komitmen menjaga marwah Legislatif.
"Nanti kami akan gaspol lakukan kerja-kerja menegakkan dan menjaga kehormatan DPR," kata Nazaruddin di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (22/10/2024).
Nazaruddin mengatakan, ada dua hal yang menjadi prioritasnya dalam mengemban tugas sebagai Ketua MKD. Pertama, membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membuat laporan atau memberikan informasi tentang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPR RI.
Advertisement
"Kami akan menindaklanjuti setiap laporan secara hati-hati, profesional dan serius," kata Nazaruddin.
Ia juga berjanji akan menjatuhkan sanksi yang sesuai ketentuan jika menemukan bukti pelanggaran dari anggota dewan. Sebaliknya, kata dia, jika tidak tidak terbukti maka MKD DPR akan melakukan melakukan segala upaya untuk memulihkan nama baik anggota DPR sebagai terlapor.
"Jika terjadi pelanggaran maka kami akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan, tapi jika tidak terbukti terjadi pelanggaran maka kami akan merehabilitasi nama baik anggota DPR yang dilaporkan," kata Nazaruddin.
Dia melanjutkan, prioritas kedua ialah mengingatkan kepada seluruh fraksi agar menertibkan anggotanya. Khususnya, terkait tingkat kehadiran dalam rapat rapat di DPR.
"Kami menargetkan tingkat kehadiran anggota DPR meningkat daripada periode sebelumnya," ucap Nazaruddin.
Paripurna DPR Tetapkan Pimpinan Komisi dan AKD, Berikut Susunan dan Mitra Kerjanya
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat paripurna ke-5 masa persidangan I tahun 2024-2025. Paripurna ini digelar untuk menetapkan struktural alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI periode 2024-2029.
Totalnya ada 17 AKD yang meliputi 13 Komisi, Badan Anggaran, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama Antar Parlemen, Mahkamah Kehormatan Dewan, Badan Legislatif, dan Badan Aspirasi Masyarakat.
Setiap AKD berisi minimal 41 serta maksimal 49 anggota.
“Sehubungan itu kami meminta persetujuan fraksi-fraksi apakah komposisi fraksi-fraksi pada pimpinan komisi ketua dan wakil ketua alat kelengkapan DPR RI masa keanggotaan 2024-2029 sebagaimana tabel yang ditayangkan dapat disetujui?" tanya Ketua DPR Puan Maharani kepada anggota dewan.
"Setuju," jawab anggota dewan kompak.
Adapun komposisi pimpinan komisi di DPR paling banyak diisi oleh Fraksi PDI Perjuangan (PDIP). Berikut adalah susunan pimpinan komisi DPR dan mitra kerjanya di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka:
Komisi I
Ketua: PDIP
Wakil Ketua: Golkar, Gerindra, PKS, Demokrat
Ruang lingkup: Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatika
Mitra kerja:
-
Kementerian Luar Negeri
Kementerian Pertahanan
Kementerian Komunikasi dan Digital
Panglima TNl/Mabes TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU
Badan Intelijen Negara (BIN)
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
Badan Keamanan Laut (Bakamla)
Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
Dewan Pers
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
Komisi Informasi Pusat (KIP)
Lembaga Sensor Film (LSF)
Komisi II
Ketua: NasDem
Wakil Ketua: PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat
Ruang lingkup: Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur
Mitra kerja:
-
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kementerian Agraria dan Tata Ruang
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
Advertisement
Komisi III - Komisi VIII
Komisi III
Ketua: Gerindra
Wakil Ketua: PDIP, Golkar, NasDem, PKB
Ruang lingkup: Penegakan Hukum
Mitra kerja:
-
Kejaksaan Agung
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Badan Narkotika Nasional (BNN)
Komisi IV
Ketua: Gerindra
Wakil Ketua: PDIP, Golkar, PKS, PAN
Ruang lingkup: Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan
Mitra kerja:
-
Kementerian Pertanian
Kementerian Kehutanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Badan Urusan Logistik (Bulog)
Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)
Badan Pangan Nasional (Bapanas)
Badan Karantina Indonesia
Komisi V
Ketua: PDIP
Wakil Ketua: Golkar, Gerindra, NasDem, PKB
Ruang lingkup: Infrastruktur dan Perhubungan
Mitra kerja:
-
Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kementerian Perhubungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
Kementerian Transmigrasi
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)
Komisi VI
Ketua: PKB
Wakil Ketua: PDIP, Golkar, Gerindra, PAN
Ruang lingkup: Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha
Mitra kerja:
-
Kementerian Perdagangan
Kementerian BUMN
Kementerian Koperasi
Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)
Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)
Komisi VII
Ketua: PAN
Wakil Ketua: PDIP, Golkar, Gerindra, PKB
Ruang lingkup: Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Sarana Publikasi
Mitra kerja:
-
Kementerian Perindustrian
Kementerian Pariwisata
Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
Kementerian UMKM
Badan Standardisasi Nasional (BSN)
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)
Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)
Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara
Komisi VIII
Ketua: PKB
Wakil Ketua: PKS, Gerindra, Golkar, PDIP
Ruang lingkup: Agama, Sosial, dan Perempuan dan Anak
Mitra kerja:
-
Kementerian Agama
Kementerian Sosial
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
Badan Wakaf Indonesia (BWI)
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
Komisi IX - Komisi XIII
Komisi IX
Ketua: NasDem
Wakil Ketua: PKB, Gerindra, Golkar, PDIP
Ruang lingkup: Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial
Mitra kerja:
-
Kementerian Kesehatan
Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Kementerian Penempatan Migran
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJS Kesehatan)7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)8. Badan Gizi Nasional
Komisi X
Ketua: Golkar
Wakil Ketua: PDIP, Gerindra, PKB, PKS
Ruang lingkup: Pendidikan, Olah Raga, Riset
Mitra kerja:
-
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Kementerian Kebudayaan
Kementerian Pemuda dan Olahraga
Perpustakaan Nasional (Perpusnas)
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)7. Badan Pusat Statistik
Komisi XI
Ketua: Golkar
Wakil Ketua: PDIP, Gerindra, NasDem, PKB
Ruang lingkup: Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, Sektor Jasa Keuangan
Mitra kerja:
-
Kementerian Keuangan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
Bank Indonesia (BI)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
BUMN (PMN dan Privatisasi)
Komisi XII
Ketua: Golkar
Wakil Ketua: PDIP, Gerindra, NasDem, PAN
Ruang lingkup: Energi
Mitra kerja:
-
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Penanaman Modal
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
Dewan Energi Nasional (DEN)
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
Badan Informasi Geospasial (BIG)
Komisi XIII
Ketua: NasDem
Wakil Ketua: PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat
Ruang lingkup: Reformasi, regulasi, dan HAM
Mitra kerja: hukum dan HAM
-
Kementerian Hukum
Kementerian HAM
Kementerian Sekretariat Negara
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Komnas HAM
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
Sekretariat Jenderal DPD RI
Sekretariat Jenderal MPR RI
Kantor Staf Presiden (KSP)
Advertisement
Banggar - Badan Aspirasi Masyarakat
Badan Anggaran
Ketua: PDIP
Wakil: Golkar, Gerindra, NasDem, PKB
Mitra kerja:
-
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Kementerian Koordinator Bidang Pangan
BAKN
Ketua: PDIP
Wakil: Golkar, Gerindra, PKS, Demokrar
BURT
Ketua: Demokrat
Wakil: PAN, Gerindra, Golkar, PDIP
BKSAP
Ketua: PKS
Wakil: Demokrat, Gerindra, Golkar, PDIP
MKD
Ketua: PAN
Wakil: PDIP, Golkar, Gerindra, PKS
Baleg
Ketua: Gerindra
Wakil: PDIP, Golkar, NasDem, PKB
Badan Aspirasi Masyarakat
Ketua: PKS
Wakil: PDIP, Golkar, PKB, Demokrat
Reporter: Alma Fikhasari
Merdeka.com
Saksikan Video Anggota Fraksi PAN Nazaruddin Dek Gam Ditunjuk Jadi Ketua MKD DPR Berita Viral Hari Ini Selasa 22 Oktober 2024 Berikut ini..