MKMK Sebut DPR-Pemerintah Membangkang Putusan MK Soal Pilkada 2024 Berita Viral Hari Ini Selasa 1 Oktober 2024

Oleh : Rista Simbolon | Diterbitkan Diperbarui 22 Agu 2024, 04:16 WIB | Short link: https://sumutkota.com/liputan6/news/read/5680028/mkmk-sebut-dpr-pemerintah-membangkang-putusan-mk-soal-pilkada-2024.html

Bagikan Ke : Facebook Twitter

 

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna angkat suara soal rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah yang hasilnya dinilai membangkang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait putusan 60 dan 70 tahun 2024 yang dibacakan Rabu, (21/8/2024). Namun secara kelembagaan, MKMK tidak berwenang untuk melakukan apapun.

BACA JUGA: Ahli Hukum Tata Negara Sebut KPU Boleh Tak Konsultasi soal Putusan MK, Prabowo-Gibran Tetap Menang

BACA JUGA: NasDem Akui Putusan MK Meminimalisir Kotak Kosong di Pilkada 2024

Baca Juga

• Tsania Marwa Ucap Jihad fi Sabilillah Saat Jadi Saksi Fakta MK, Andalkan Jalur Langit Demi Hak Asuh Anak
• Tsania Marwa Minta Polri Terapkan Fatwa Hukum MK, Pasal 330 KUHP untuk Lindungi Anak Korban Perceraian
• Survei SIKAP: Pasca Demo Kawal Putusan MK, Approval Rating Jokowi Tetap Tinggi

"Cara ini, buat saya pribadi, adalah pembangkangan secara telanjang terhadap putusan pengadilan, c.q. Mahkamah Konstitusi yang tidak lain adalah lembaga negara yang oleh Konstitusi (UUD 1945) ditugasi untuk mengawal UUD 1945," kata Palguna kepada awak media, Rabu (21/8/2024).

"MKMK kan tidak perlu bersikap apa-apa, kami tidak punya kewenangan memeriksa Baleg DPR," imbuh dia.

Palguna pun menyerahkan keputusan Parlemen kepada rakyat dan elemen sipil termasuk civitas akademika untuk menindaklanjuti situasi hari ini. Menurut dia, MK hanya bisa kembali bertindak ketika ada permohonan.

“Tinggal kelakuan itu dihadapkan dengan rakyat dan kalangan civil society serta kalangan kampus. Itu pun jika mereka belum kecapean. MK adalah pengadilan yang sebagaimana galibnya pengadilan, baru bisa bertindak kalau ada permohonan,” dia menandasi.

Sebagai informasi, rapat Baleg DPR bersama pemerintah terkait RUU Pilkada sudah selesai. Selanjutnya hasil rapat akan dibawa ke rapat paripurna terdekat. 

Badan legislatif (Baleg) DPR RI sepakat, Revisi Undang-undang (UU) Pilkada dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi UU. 

Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja dengan pemerintah di Ruang Baleg, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

"Apakah hasil pembahasan RUU tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang dapat diproses sesuai peraturan perundang-undangan?" kata Wakil Baleg DPR RI, Achmad Baidowi, dalam rapat tersebut. 

Peserta rapat kemudian menyetujui agar RUU Pilkada dapat dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU. Kemudian, Awiek mengetok palu.