Siapa yang mau merebut PDIP dari tangan Megawati, terungkap. Sempat sehari menjadi misteri, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan sosok yang mau merebut PDIP adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ada seorang mantan menteri yang kemudian dihubungi oleh menteri dalam kabinet Bapak Jokowi yang menyatakan keinginan dari Pak Jokowi untuk menduduki posisi ketua umum PDI Perjuangan," kata Hasto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2024.

Hasto menyatakan, walau sampai saat ini belum terbukti, tapi melihat peristiwa yang terjadi di Partai Golkar, juga diawali dari sebuah rumor. Akhirnya, rumor itu menjadi nyata, Airlangga Hartarto mendadak mundur sebagai ketua umum Partai Golkar.

Baca juga: Bahlil dan Agus Gumiwang Bantah Jokowi Cawe-cawe Internal Golkar

"Melihat apa yang terjadi pada Partai Golkar, yang mula-mula juga ada rumor seperti itu, ternyata itu kan terjadi. Maka apa yang disampaikan Bu Megawati Soekarnoputri tersebut, itu adalah benar. Di sini kami ingin menegaskan bahwa Bu Mega bukan hanya ketua umum PDI Perjuangan, beliau putri proklamator, Bu Mega sudah menjadi bagian dari suatu ide, gagasan, cita-cita bagaimana negara hukum dibangun," tegas Hasto.

Sebelum mengungkap nama Jokowi, Hasto terlebih dulu menyampaikan kisi-kisi sosok yang mau merebut PDIP dari tangan Megawati. Dia menyebut orang ini adalah sosok yang 'habis manis sepah dibuang'.

"Ada upaya untuk melakukan konsolidasi kekuasaan. Bahkan ada sosok penting yang berjuang menjalankan perintah dari pemimpin itu, tetapi kemudian orang mengatakan habis manis sepah dibuang," kata Hasto Kristiyanto, saat diwawancarai di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2024.

Baca juga: PDIP Tegaskan Jokowi Sudah Bukan Kadernya

Namun, Hasto juga meyakini bahwa rakyat takkan diam. Dia berkaca pada pengalaman di internal PDIP, yang isinya mayoritas adalah wong cilik yang siap melawan upaya pengambilalihan kepemimpinan partai dari Megawati Soekarnoputri.

"Padahal segala cara sudah coba dilakukan untuk memenuhi kehendak pemimpin. Maka ini menjadi bukti bahwa hukum ketika tidak lagi mengabdi pada merah putih akan terjadi pergerakan rakyat," ujar Hasto.

Tak hanya itu, seluruh kader partai juga siap melawan semua pihak yang mengganggu kedaulatan dan berusaha melakukan pengambilalihan kepemimpinan dari Megawati sebagai ketua umum. Sekjen PDIP itu mengingatkan agar jangan main-main dengan PDIP.

"Jadi kami akan menjaga marwah partai, kedaulatan partai, dan terlebih kehormatan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri," tegas Hasto.

Baca juga Megawati: Saya Suka Ngomong Sama Diri Sendiri, Kasihan PDIP Dikungkung

Kabar Jokowi akan merebut PDIP sebetulnya sudah pernah disampaikan Hasto pada Selasa, 2 April 2024. Ketika itu Hasto menyatakan Jokowi mengincar kursi ketua umum PDIP yang kini masih diduduki Megawati Soekarnoputri.

Menurut Hasto, Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai partai besar, yakni Golkar dan PDIP.

"Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan. Ada seorang menteri power full," kata Hasto dalam keterangannya, Selasa, 2 April 2024.

Hasto juga mengungkapkan, dalam kabinet Jokowi, ada menteri power full dan menteri superpower full. Jokowi lantas menugaskan menteri power full untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketua umum PDIP.

"Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi, dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan," kata Hasto Kristiyanto.

Sehari setelah Hasto melemparkan statement itu, Jokowi meresponsnya. Jokowi menegaskan tindakan seperti itu tidak patut dilakukan. "Jangan seperti itu," ucap Jokowi kepada awak media saat ditemui di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Rabu, 3 April 2024.

Jokowi lantas menganggap pernyataan Hasto sebagai sebuah candaan. Namun saat ditegaskan apakah benar pernyataan yang disampaikan Hasto, Jokowi hanya terkekeh dan bertanya balik kepada awak media.

"Bukannya (ketua umum) Golkar?" tanya presiden.

Jokowi lantas memastikan, rebut merebut partai politik adalah tindakan tidak baik. Sehingga dia meminta hal tersebut jangan dilakukan oleh siapa pun.

"Katanya mau ngerebut Golkar? Katanya mau ngerebut? Masak semua mau direbut semuanya? Jangan, jangan seperti itu," ucap Jokowi.

Bantah Cawe-cawe Internal PDIP

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, membantah Presiden Jokowi cawe-cawe terkait perpanjangan kepengurusan PDI Perjuangan (PDIP) 2019-2024. Dia menyebut Jokowi tidak pernah membentuk tim khusus untuk mengkaji perpanjangan pengurus PDIP.

"Cerita yang diangkat oleh media tersebut sama sekali tidak benar. Presiden tidak pernah membentuk Tim Khusus untuk mengkaji aspek hukum dari perpanjangan masa bakti pengurus PDIP," kata Ari kepada wartawan, Rabu, 7 Agustus 2024.

Dia menuturkan perpanjangan dan pergantian susunan kepengurusan partai politik merupakan urusan internal. Hal ini sesuai dengan AD/ART dari partai politik tersebut.

Ari menyampaikan berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU Partai Politik, susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dan selanjutnya akan ditetapkan dengan keputusan Menkumham.

"Mengenai tindak lanjut proses perpanjangan masa bakti dari pengurus PDIP dapat ditanyakan langsung kepada Menkumham yang berwenang menetapkan hal tersebut berdasarkan UU Partai Politik," jelas Ari.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno sebelumnya merespons isu Presiden Jokowi cawe-cawe terhadap aspek legal perpanjangan kepengurusan PDI Perjuangan 2019-2024. Bahkan, Jokowi dikabarkan memberikan tim khusus untuk mengkaji itu.

Pratikno mengaku sudah memperlihatkan pemberitaan mengenai kabar tersebut kepada Jokowi. Kepala negara pun memberikan respons.

"Ya ini tadi saya tunjukkan ke pak Presiden, beliau juga apa, 'oh ada berita apa ini?' Gitu," kata Pratikno di kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2024.

Menurut Pratikno, Jokowi sama sekali tidak mengetahui mengenai isu tersebut. Dia pun membantah cerita cawe-cawe terhadap kepengurusan Megawati Soekarnoputri tersebut.

"Beliau sama sekali tidak tahu mengenai hal itu. Jadi enggak ada sama sekali cerita itu," ujar Pratikno.