Atang berpandangan bahwa anggaran tanggap bencana pada biaya tak terduga (BTT) ini dapat disisihkan untuk memberi bantuan bagi warga terdampak. Bukan hanya untuk keperluan evakuasi, kebutuhan mengungsi, tetapi juga menjaga semangat dan suasana kebatinan mereka jelang Idul Fitri.

DPRD bersama Pemkot Bogor telah menyiapkan anggaran BTT hingga tiga kali lipat dari tahun 2019 pada anggaran belanja daerah 2024, dengan total nilai Rp98,5 miliar dari Rp30 miliar sebelumnya.

Atang menerangkan, dari anggaran BTT Dinas Perumkim dan Dinas PUPR bisa segera mengajukan segala kebutuhan perbaikan rumah, turap atau bangunan lain yang rusak.

Sementara, pemerintah melalui Dinas Sosial dapat menghitung, menyisihkan dan menggandeng pengusaha, PNS, dewan untuk memberi bantuan "THR Lebaran" kepada mereka yang terdampak bencana.

"Tidak harus besar, tapi ada perhatian kita terhadap warga terdampak bencana di tengah rumahnya rusak, kebutuhan meningkat, harga-harga naik. Ini betul-betul kemanusiaan dan kepedulian pemerintah dan empati sesama umat beragama," ungkapnya.

Pemerintah, kata Atang, dapat memverifikasi dan validasi kondisi mereka yang terdampak bencana selama tiga bulan terakhir jelang Ramadan dan Idul Fitri ini untuk menentukan berapa dan apa yang mungkin diberikan sebagai bantuan atau THR Lebaran.

Alternatif anggaran yang dapat digunakan untuk memberikan "THR Lebaran" warga terdampak dapat dialokasikan dari anggaran bantuan sosial, urunan PNS, dewan dan CSR atau tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) dari perusahaan.

"Saya kira ini momen pas memastikan bahwa pemerintah dan para wakil rakyat konsisten, tetap bekerja, responship kepada warga hingga akhir jabatan yang tinggal hitungan bulan ini," pungkas Ketua DPD PKS Kota Bogor ini.