Oleh : Rista Simbolon | Diterbitkan Diperbarui 19 Mar 2024, 17:38 WIB | Short link: https://sumutkota.com/liputan6/news/read/5554220/menteri-bahlil-disebut-menyambangi-mabes-polri-ada-apa.html

Bagikan Ke : Facebook Twitter

Liputan6.com, Jakarta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia disebut menyambangi Gedung Mabes Polri, Selasa (19/3/2024) sore ini.

Berdasarkan pantuan di lokasi, kedatangan Bahlil tidak terekam awak media yang sudah menunggu di pintu masuk Gedung Awaloedin Djamin, Bareskrim Polri, sejak siang.

BACA JUGA: Menteri Bahlil Pede Pemerintah Kuasai 61% Saham Freeport Indonesia

BACA JUGA: Dokumen Lengkap, Menteri Bahlil Janji Kasih IUPK Vale Indonesia Pekan Depan

BACA JUGA: Menteri Bahlil Kejar Target Investasi Rp 1.650 Triliun pada 2024

Baca Juga

• Bahlil Yakin Amicus Curiae Megawati Tak Akan Pengaruhi Hasil Pilpres 2024
• Soal Wacana Pertemuan, Bahlil Sebut Jokowi dan Megawati Punya Pemikiran Beda dengan Hasto
• Top 3: Saat Menteri Bahlil Gelar Open House Perdana pada Lebaran 2024

Namun, secara tiba-tiba dikabarkan jika Bahlil telah masuk ke gedung Mabes Polri. Demikian hak itu dikonfirmasi oleh salah satu pejabat humas BPKM, Chandra Amalia.

“Pak Bahlil sudah tiba infonya mas. Mohon ditunggu untuk waktu tepatnya beliau keluar ya,” kaya Chandra saat dikonfirmasi.

Sayangnya, Chandra enggan membeberkan tujuan Bahlil datang ke Mabes Polri sore ini. Dia mengatakan kalau nanti semuanya akan disampaikan secara langsung.

“Nanti Pak Menteri akan menjelaskan ya untuk detailnya,” terangnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku akan meminta klarifikasi terhadap Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia terkait proses perizinan pertambangan nikel di Maluku Utara (Malut).

Hal itu buntut desakan Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto yang meminta lembaga antirasuah itu memeriksa Bahlil dalam kapasitasnya sebagai Kepala Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

"KPK mencermati informasi yang disampaikan masyarakat atau laporan investigasi majalah Tempo. KPK akan mempelajari informasi tersebut dan melakukan klarifikasi kepada para pihak yang dilaporkan mengetahui atau terlibat dalam proses perijinan tambang nikel," tutur Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat dikonfirmasi, Senin (4/3/2024).

Menurut Alex, rencana tersebut akan diawali dengan koordinasi antara penyidik bersama Kementerian Investasi/BKPM agar proses itu dapat terlaksana.

"KPK akan berkoordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM," ungkapnya.