Merespons itu, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto tak banyak bicara. Dia meminta hal tersebut ditanyakan kembali ke Ridwan Hisjam.

"Tanya Ridwan Hisjam," kata Airlangga singkat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Airlangga tidak menjawab dan hanya berjalan ketika dikonfirmasi kembali apakah Jokowi kader Golkar sejak tahun 1997.

Menko Perekonomian ini kemudian ditanyakan perihal Jokowi diisukan akan jadi ketua umum partai beringin. Airlangga pun mempertanyakan hal itu.

"Kata siapa," tutupnya.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diisukan masuk dalam bursa calon Ketua Umum (Ketum) Golkar.

Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengakui Jokowi sudah menjadi kader partai sejak tahun 1997. Kala itu, Jokowi juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Mebel Indonesia (Asmindo) Solo Raya di periode 1997 sampai 2002.

"Makanya dia bisa jadi Ketua (Asmindo), karena dia Golkar," kata Ridwan saat dihubungi merdeka.com, Senin (18/3/2024).

Dia bercerita, di zaman orde baru mayoritas penguasa adalah kader Golkar. Dari hal ini, Golkar seolah menjadi syarat mutlak bagi siapapun pengusaha yang ingin bergabung ke dalam sebuah asosiasi.

"Kalau yang jadi pengurus, pengurus-pengurus asosiasi itu kalau dia tidak kader Golkar tidak bisa duduk di asosiasi," tuturnya.

Ridwan juga mencontohkan perjalanan karirnya. Kala itu, dia masuk ke dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Ridwan memulai sebagai pengurus Hipmi Jawa Timur, hingga akhirnya menduduki kursi ketua Umum.

"Nah itu zaman-zaman Jokowi juga di Solo Raya. Jadi Jokowi itu Ketua Asmindo namanya, Asosiasi Mabel Indonesia tahun 1997-2002. Nah 1997 itu kan masih zaman orde baru, makanya dia bisa jadi Ketua, karena dia Golkar," terangnya.

Ketika Jokowi jadi anggota, Asmindo diketuai oleh Bob Hasan. Seorang pengusaha terkenal yang diberi julukan raja hutan di era Soeharto.

"Di Pusat pada waktu itu Asmindo itu Mabel, Ketua Umumnya itu namanya Bob Hasan. Bob Hasan itu pengurus DPP Partai Golkar, orang kaya zaman ini yang punya pabrik kertas, yang dipegang Prabowo. Itu sekarang jadi IKN itu loh, di Kalimantan Timur tanahnya, itu tanahnya Bob Hasan," beber Ridwan.

Ridwan melanjutkan, dengan kondisi seperti ini, tidak mungkin pengurus DPP Golkar mengangkat pejabat struktural organisasi jika bukan berasal dari partai yang sama.

Reporter: Genantan Saputra & Alma Fikhasari/Merdeka.com