Sekarang, menurut Hilmar, Direktorat Jenderal Kebudayaan berada di bawah Kemendikbudristek yang fokus utamanya adalah pendidikan. "Kebudayaan tentu mendapat perhatian besar, tapi fungsi utamanya untuk mendukung proses pendidikan," kata dia.

"Bila ditempatkan secara terpisah, ada banyak sekali kemungkinan pengembangan kekayaan budaya yang semasa berada di bawah Kemendikbudristek belum bisa dikembangkan. Misalnya, hal-hal terkait ekonomi berbasis kekayaan budaya, itu bukan fungsinya Direktorat Jenderal Kebudayaan."

"Kami (Direktorat Jenderal Kebudayaan) juga tidak bisa bicara mengenai hubungannya dengan sektor-sektor lain, seperti pariwisata. Jadi ketika dibentuk kementerian yang membidangi kebudayaan secara terpisah, levelnya sejajar dengan kementerian/lembaga lain, sehingga kerja sama mengembangkan kebudayaan bisa dilakukan ke berbagai arah."

"Implementasi dari semua rencana-rencana besar (Direktorat Jenderal Kebudayaan) akan punya rumah lebih solid kalau benar dibentuk (Kementerian Kebudayaan)," tandasnya.

Pada Juni 2024, Reza Rahadian mengusulkan agar Indonesia punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri. Aktor berusia 37 tahun itu menyebut banyak negara dengan budaya lebih homogen telah memiliki Kementerian Kebudayaan sendiri. 

Kehadiran Kementerian Kebudayaan, menurut Reza, mampu mendorong kemajuan budaya dan meningkatkan soft power. "Indonesia punya begitu banyak aset kebudayaan. Kita punya ragam budaya. Jadi, saya sangat berharap di pemerintahan yang baru nanti, mudah-mudahan kita bisa memiliki Kementerian Kebudayaan," ucapnya di acara Jalan Kebudayaan di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024.

Ketika terwujud nanti, Reza menekankan pentingnya kementerian tersebut diisi orang-orang yang sepenuhnya memahami kebudayaan. "Semoga ini bukan jatah dari partai A atau B, tapi memang diisi orang-orang yang memahami apa itu kebudayaan," harap bintang "24 Jam Bersama Gaspar" tersebut.

Di kesempatan yang sama, Reza mengungkap rasa syukur dapat bekerja sama di momen pemerintah menunjukkan dukungan konkret dalam memajukan kebudayaan. Aktor itu berbagi, "Saya melihat perhatian besar dari pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Kebudayaan, terhadap film dan kebudayaan lain."

Aktor itu juga merayakan kemampuan film Indonesia tampil di kancah internasional. "Kalau kita lihat, film-film Indonesia yang meraih prestasi di festival luar negeri, dan ini kita bicara festival-festival yang sangat besar dan lama usia festivalnya, juga jadi salah satu magnet tersendiri," kata dia.

Saat itu, Hilmar Farid menyambut baik usulan pembentukan Kementerian Kebudayaan, karena diyakini akan membuat upaya memajukan dan melestarikan kebudayaan jadi lebih efektif. "Misalnya, hubungan dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan di satu organisasi," kata dia.

"Ini jadi sepadan dengan upaya memajukan dan melestarikan kebudayaan, sehingga diharapkan (dengan adanya Kementerian Kebudayaan) ke depan akan jauh lebih efektif," menurut dia.

Hilmar menyebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan telah mentransformasi pengelolaan kebudayaan di Indonesia secara signifikan. Dampak positifnya dirasakan para pelaku budaya, sebut dia.

"Tentu ada capaian dan tantangan dalam memperkuat ekosistem (kebudayaan lokal). Tapi, setidaknya kami sudah meletakkan pondasi, rangka ekosistemnya sekarang sudah jauh lebih jelas terlihat, kendati PR-nya memang masih banyak," ia menambahkan.

Namun, melihat perkembangan di daerah dalam dua hingga tiga tahun terakhir, Dirjen Kebudayaan mengaku "optimis." Ratri Anindyajati, Direktur Indonesian Dance Festival (IDF), yang turut hadir di kesempatan itu, mengatakan bahwa keberlanjutan merupakan aspek strategis yang harus dilakukan bersama pelaksanaan kebijakan kebudayaan.