Oleh : Rista Simbolon | Diterbitkan Diperbarui 16 Okt 2024, 21:00 WIB | Short link: https://sumutkota.com/liputan6/cek-fakta/read/5750466/tiktok-larang-iklan-politik-pilkada-2024-tapi-perbolehkan-konten-politik.html

Bagikan Ke : Facebook Twitter

Liputan6.com, Jakarta - TikTok Indonesia dengan tegas tidak mengizinkan penayangan iklan politik selama Pilkada 2024 di platformnya. Larangan ini sudah sesuai dengan kebijakan perusahaan platform berbagi video singkat tersebut.   

"TikTok itu prinsipnya terbuka untuk siapa saja. Jadi semua orang, sepanjang itu patuh kepada panduan komunitas. Berkaitan dengan kebijakan, kami memang tidak mengizinkan iklan politik," kata Public Policy and Government Relations TikTok Indonesia, Faris Mufid di Djakarta Theater, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

BACA JUGA: TikTok Gandeng Kominfo Gelar Lokakarya Lawan Hoaks Pilkada 2024

BACA JUGA: TikTok Gandeng Kominfo Lawan Hoaks di Pilkada 2024, Ajak Mahasiswa Jadi Agen Perubahan

BACA JUGA: Polisi Tangkap Pelaku Penipuan di Media Sosial yang Gunakan Foto dan Video Publik Figur

Advertisement

Baca Juga

Bagaimana Mekanisme Pergantian Calon Kepala Daerah yang Meninggal Dunia?

Kemenag Tegaskan Tidak Ada Larangan Nikah di Hari Libur, Ini Aturannya

Bagaimana Cara Mengurus Pindah Memilih Pilkada 2024? Ini Syarat dan Ketentuannya

Faris menjelaskan, iklan politik adalah konten berisi unsur politik yang memanfaatkan fitur monetisasi atau berbayar iklan yang ada di TikTok.  

Meski melarang iklan politik, namun TikTok Indonesia tetap mengizinkan konten politik di platformnya. Namun, tegas Faris, konten tersebut harus sesuai dengan panduan komunitas dan kebijakan TikTok. 

"Iklan politik itu, iklan yang memanfaatkan fitur monetisasi atau membayar fitur iklan yang ada di TikTok, jadi itu tidak boleh. Namun, kami tidak alergi terhadap konten politik. Konten politik silakan dibuat, sepanjang konten politik itu sesuai dengan panduan komunitas kami. Konten politik tetap bisa ada di TikTok," tutur Faris.

Menurut Faris, semua konten yang ditayangkan di TikTok harus berpedoman pada panduan komunitas dan kebijakan perusahaan. Jika konten tersebut melanggar, maka TikTok akan segera melakukan tindakan tegas dengan melakukan take down.

"Enggak cuma konten politik, seluruh konten itu batasannya panduan komunitas. Jadi sepanjang konten politik tidak melanggar panduan komunitas, itu sah-sah saja. Tapi saat itu diiklankan alias berbayar menggunakan fitur monetisasi yang ada di TikTok, itu baru tidak boleh," tegas Faris.

Larangan tentang iklan politik juga tertuang dalam laman TikTok. Akun pemerintah, politikus, dan partai politik (Government, Politician and Political Party Accounts/GPPPA), di mana sejumlah fitur akan dibatasi pada akun tersebut. 

Sejumlah hal yang dibatasi di akun GPPPA, antara lain limitasi fitur promosi atau iklan, tidak diperbolehkan melakukan self promoted, dilarang memberikan atau menerima gift, tak boleh memberi atau menerima donasi, dan dilarang melakukan kampanye politik. Berikut penjelasannya dikutip dari laman TikTok.

Tentang Akun Pemerintah, Politikus, dan Partai Politik (GPPPA)

TikTok adalah platform hiburan yang dikunjungi jutaan orang setiap hari untuk menonton, membagikan, dan menciptakan konten yang menarik dan menghibur. Sebagian konten ini menampilkan peristiwa terbaru dalam isu-isu pemilu dan politik. Di platform ini, kami berusaha sebisa mungkin untuk menyingkirkan misinformasi yang berbahaya dan memastikan komunitas kami menikmati pengalaman yang positif dan terbuka. Itulah mengapa kami mengklasifikasikan akun TikTok politik yang relevan sebagai Akun Pemerintah, Politikus, dan Partai Politik (GPPPA) dan menerapkan sejumlah kebijakan untuk mencegah penyalahgunaan fitur-fitur tertentu. 

Siapa saja yang dianggap sebagai GPPPA?

Entitas yang dikelola oleh Pemerintah Nasional atau Federal seperti badan, kementerian, atau kantor Entitas pemerintah Negara Bagian atau Provinsi dan lokal Calon pejabat dan pejabat terpilih di tingkat federal atau nasional Pejabat pemerintah di tingkat federal atau Nasional, seperti menteri kabinet dan duta besar Juru bicara resmi atau anggota staf senior untuk calon pejabat atau pejabat terpilih atau yang ditunjuk di tingkat nasional atau negara bagian. Contohnya antara lain Kepala atau Staf, Direktur Kampanye, atau Direktur Digital. Juru bicara resmi, anggota staf senior, atau pimpinan eksekutif di sebuah partai politik. Contohnya antara lain Ketua Partai atau Direktur Keuangan. Partai politik Anggota keluarga kerajaan dengan kapasitasnya sebagai pejabat pemerintahan Asosiasi pemuda politik (untuk partai politik utama sesuai kebijakan publik regional) Mantan pemimpin negara bagian dan/atau kepala pemerintahan Komite Aksi Politik (PAC) atau komite setara di negara lainnya Calon pejabat dan pejabat terpilih di tingkat negara bagian atau provinsi dan lokal sebagaimana ditentukan oleh kebijakan publik regional berdasarkan faktor pasar Pejabat pemerintahan di tingkat negara bagian atau provinsi dan lokal sebagaimana ditentukan oleh kebijakan publik regional berdasarkan faktor pasar