"Kami menyadari masalah ini, tapi kami memiliki puluhan ribu aplikasi visa kedatangan setiap hari," kata seorang juru bicara dari departemen tersebut pada ABC. "Beberapa anomali seperti ini telah terjadi sebelumnya, tapi itu tidak berarti kami menormalkannya, kami terus belajar dari masalah untuk memperbaiki sistem kami."

Anggota Parlemen Andrew Charlton, yang ditunjuk sebagai Utusan Khusus untuk Keamanan Siber dan Ketahanan Digital Australia, mengatakan bahwa jika Anda merasa data paspor Anda telah dibobol, "pertama-tama, jangan panik." "Paspor fisik Anda masih aman untuk perjalanan dan verifikasi identitas. Namun, jika Anda khawatir, Anda dapat membatalkan dan mengajukan paspor baru kapan saja," kata Charlton.

Ia menyambung, "Jika Anda (warga Australia) khawatir tentang pencurian identitas, hubungi IDCARE di 1800 595 160 untuk mendapatkan rekomendasi yang relevan. Anda juga dapat mengunjungi Pusat Keamanan Siber Australia atau Scamwatch untuk informasi lebih lanjut."

Hal ini terjadi saat Indonesia berjuang melawan beberapa pelanggaran data dahsyat pada Juni 2024. Kejadian itu melumpuhkan layanan pemerintah selama berhari-hari, termasuk serangan ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara.

Pusat tersebut dibobol kelompok peretas Brain Cipher yang mengakibatkan gangguan layanan bagi hampir 300 lembaga negara bagian pusat dan daerah. Ini termasuk layanan imigrasi dan bandara besar.

Serangan siber tersebut memaksa petugas imigrasi mencatat manual rincian pelancong saat antrean berjam-jam mengular di titik masuk. Operatornya telah menargetkan beberapa industri penting, termasuk medis, pendidikan, manufaktur, dan lembaga pemerintah, dengan korban terakhirnya adalah Pusat Data Nasional Indonesia.

Kelompok peretas tersebut meminta tebusan sebesar 12 juta dolar Australia (sekitar Rp124,8 miliar) untuk membuka kunci data, yang ditolak pemerintah Indonesia. Namun menurut Yayasan Asia Pasifik Kanada, dalam rangkaian peristiwa yang misterius, Brain Cipher meminta maaf dan merilis kunci dekripsi secara gratis pada 3 Juli 2024.

Sementara itu, pada 22 Juni 2024, Sistem Identifikasi Sidik Jari Otomatis Indonesia (INAFIS) juga diretas. Menurut Indeks Keamanan Siber Global (GCI) 2020, yang mengukur komitmen negara-negara untuk mengatasi tantangan siber, Indonesia berada di peringkat ke-24 dari 194 negara, lebih tinggi dari Vietnam (peringkat ke-25), Thailand (peringkat ke-44), dan Filipina (peringkat ke-61).

Menyusul serangkaian pelanggaran data, pemerintah Indonesia bermaksud meninjau praktik keamanan siber pusat data di sejumlah negara, termasuk Kanada, untuk lebih melindungi diri dari serangan siber di masa mendatang.

Pemerintah Indonesia juga mengaku akan membentuk pasukan siber baru, Angkatan Siber, yang akan jadi cabang keempat militer, di samping angkatan darat, laut, dan udara.

"Kerentanan Indonesia terhadap ancaman keamanan siber bisa dibilang salah satu yang tertinggi di kawasan ini," kata Edbert Gani Suryahudaya, seorang peneliti di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), pada The Strait Times. "Seringnya ancaman serangan siber mengharuskan respons yang lebih komprehensif dan strategis dari pemerintah."

Bulan lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyampaikan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait kebocoran data enam juta NPWP itu sejak pertengahan September 2024, lapor kanal News Liputan6.com.

Dia menyatakan, saat ini proses klarifikasi masih dilakukan, termasuk langkah mitigasi terhadap enam juta data NPWP yang bocor. "Di saat bersamaan, upaya mitigasi dan tindaklanjut terus dijalankan bersama dengan BSSN dan Kepolisian RI," kata Budi Arie.