- Beranda » Liputan6 » Perbandingan Jumlah Menteri di Negara ASEAN, Analisis Struktur Kabinet 2024 Berita Viral Hari Ini Rabu 23 Oktober 2024
Perbandingan Jumlah Menteri di Negara ASEAN, Analisis Struktur Kabinet 2024 Berita Viral Hari Ini Rabu 23 Oktober 2024
Liputan6.com, Jakarta Struktur kabinet pemerintahan memegang peran krusial dalam menentukan efektivitas birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara. Di kawasan ASEAN, setiap negara memiliki pendekatan berbeda dalam menyusun kabinetnya, termasuk dalam menentukan jumlah menteri yang akan membantu kepala pemerintahan.
Advertisement
Perbedaan jumlah menteri di negara-negara ASEAN tidak hanya mencerminkan kebutuhan administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor politik, sejarah, dan kompleksitas tantangan yang dihadapi masing-masing negara. Beberapa negara memilih struktur yang ramping, sementara yang lain menerapkan kabinet yang lebih besar.
Dalam artikel ini, kita akan membahas secara mendalam tentang jumlah menteri di beberapa negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Pembahasan ini juga akan meliputi bagaimana setiap negara mengatur portofolio kementerian mereka, serta peran yang dimainkan oleh menteri-menteri tersebut dalam pemerintahan.
Untuk memahami tentang bagaimana struktur kabinet yang efektif, simak penjelasan selengkapnya berikut ini seperti yang telah dirangkum Liputan6.com dari berbagai sumber, Selasa (22/10/2024).
Struktur Kabinet dan Jumlah Menteri di Beberapa Negara ASEAN
1. Indonesia
Sebagai negara dengan populasi terbesar di ASEAN, Indonesia memiliki struktur kabinet yang cukup besar. Pada periode pemerintahan 2024-2029, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan 48 menteri dalam Kabinet Merah Putih. Selain itu, terdapat 59 wakil menteri yang bertugas membantu menteri utama dalam menjalankan tugas-tugas kementerian.
Susunan kabinet ini mencakup kementerian yang menangani berbagai sektor penting seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, energi, dan hubungan luar negeri. Indonesia juga memiliki kementerian yang mengurusi masalah lokal seperti Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
2. Malaysia
Malaysia memiliki jumlah kementerian yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Pada kabinet yang dibentuk setelah pemilu 2023, Malaysia memiliki 25 kementerian, termasuk Departemen Perdana Menteri yang bertindak sebagai pengoordinasi utama kebijakan pemerintah.
Kementerian di Malaysia mencakup bidang-bidang penting seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Ekonomi. Selain itu, Malaysia juga memiliki Kementerian Perpaduan Nasional yang bertugas menjaga keharmonisan sosial di antara komunitas yang berbeda-beda di negara ini.
3. Singapura
Singapura, sebagai negara kecil dengan populasi yang lebih sedikit, memiliki struktur kabinet yang lebih ramping. Saat ini, Singapura memiliki 16 kementerian yang menangani urusan publik. Beberapa kementerian penting di Singapura termasuk Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perdagangan dan Industri. Struktur yang lebih ringkas ini disesuaikan dengan sifat Singapura sebagai negara kota dengan fokus utama pada efisiensi pemerintahan dan inovasi.
4. Thailand
Thailand memiliki total 19 kementerian, dengan beberapa kementerian utama seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendidikan. Seperti negara-negara ASEAN lainnya, Thailand juga memiliki kementerian yang menangani sektor ekonomi, kesehatan, dan hubungan luar negeri. Menariknya, Thailand juga memiliki Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Olahraga yang khusus menangani aspek sosial dan kebudayaan masyarakat.
5. Filipina
Filipina memiliki 22 kementerian dalam struktur pemerintahan mereka, dengan sejumlah kementerian utama yang berfokus pada sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, dan pertanian. Kementerian di Filipina dipimpin oleh para sekretaris yang dipilih oleh Presiden dan harus mendapatkan persetujuan dari Komisi Pengangkatan. Selain kementerian, Filipina juga memiliki sejumlah badan pemerintahan yang bekerja di bawah arahan langsung presiden.
Advertisement