Selama berbulan-bulan sebelumnya, telah ada spekulasi bahwa Beijing sedang bersiap untuk meninggalkan aturan keluarga berencana yang memecah belah, yang diperkenalkan pada tahun 1980 karena kekhawatiran akan ledakan populasi.

Para ahli demografi di dalam dan luar China telah lama memperingatkan bahwa tingkat kesuburannya yang rendah – yang menurut para ahli berkisar antara 1,2 hingga 1,5 anak per wanita – mendorong negara tersebut menuju krisis demografi.

Sejatinya sejak 2013 telah terjadi pelonggaran bertahap terhadap undang-undang keluarga berencana China, yang telah mengizinkan keluarga etnis minoritas dan pasangan pedesaan yang anak pertamanya adalah perempuan untuk memiliki lebih dari satu anak.

Pengumuman pada Kamis 29 Oktober 2015 yang menyebutkan bahwa semua pasangan akan diizinkan memiliki dua anak mengejutkan banyak ahli.

"Jujur saja, saya terkejut," kata Stuart Gietel-Basten, ahli demografi Universitas Oxford yang memperjuangkan diakhirinya kebijakan satu anak. "Itu salah satu hal yang telah Anda kerjakan dan katakan selama bertahun-tahun dan rekomendasikan agar mereka melakukan sesuatu dan akhirnya terjadi. Hanya sedikit mengejutkan."

Partai Komunis menganggap kebijakan satu anak itu berhasil mencegah 400 juta kelahiran, sehingga berkontribusi pada lepas landas ekonomi China yang dramatis sejak tahun 1980-an. Namun, korban manusia sangat besar, dengan sterilisasi paksa, pembunuhan bayi, dan aborsi selektif jenis kelamin yang telah menyebabkan ketidakseimbangan gender yang dramatis berarti jutaan pria tidak akan pernah menemukan pasangan wanita.

"Ketidakseimbangan gender akan menjadi masalah yang sangat besar," Steve Tsang, profesor studi China kontemporer di Universitas Nottingham, memperingatkan. "Kita berbicara tentang sekitar 20 juta hingga 30 juta pria muda yang tidak akan dapat menemukan istri. Itu menciptakan masalah sosial dan menciptakan sejumlah besar orang yang frustrasi."

"Sejarah menunjukkan bahwa negara-negara dengan jumlah pria yang belum menikah dan berusia wajib militer yang sangat besar cenderung mengejar inisiatif kebijakan luar negeri yang agresif dan militeristik," kata Tsang.

Dalam salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia belum lama ini yang paling mengejutkan terkait dengan kebijakan anak pertama, seorang wanita yang sedang hamil tujuh bulan diculik oleh petugas keluarga berencana di provinsi Shaanxi pada tahun 2012 dan dipaksa melakukan aborsi.

Para penentang kebijakan satu anak tersebut mengatakan bahwa kebijakan tersebut telah menciptakan "bom waktu" demografi, dengan populasi Tiongkok yang berjumlah 1,3 miliar orang menua dengan cepat, dan jumlah tenaga kerja negara tersebut menyusut. PBB memperkirakan bahwa pada tahun 2050 Tiongkok akan memiliki sekitar 440 juta orang berusia di atas 60 tahun. Populasi usia kerja – mereka yang berusia antara 15 dan 59 tahun – turun sebesar 3,71 juta tahun lalu, sebuah tren yang diperkirakan akan terus berlanjut.

"Dari sudut pandang politik dan pragmatis, pelonggaran kebijakan itu baik untuk partai," kata ahli demografi Stuart Gietel-Basten.

Kendati demikian, saat itu belum ada perincian langsung tentang bagaimana atau kapan two-child policy (kebijakan dua anak), kebijakan pengganti one-child policy akan diterapkan. Namun Gietel-Basten mengatakan perubahan kebijakan itu adalah kabar baik bagi rakyat Tiongkok dan para pemimpinnya, yang akan memperoleh keuntungan dari diakhirinya aturan yang sangat tidak populer itu.

"Jutaan pasangan Tiongkok biasa akan diizinkan memiliki anak kedua jika mereka mau - ini jelas merupakan hal yang sangat positif," ujar Stuart Gietel-Basten.

Para ahli mengatakan pelonggaran aturan keluarga berencana tidak mungkin memiliki dampak demografis yang bertahan lama, terutama di daerah perkotaan di mana pasangan sekarang enggan memiliki dua anak karena biayanya yang tinggi.

“Hanya karena pemerintah mengatakan Anda bisa punya anak lagi, bukan berarti masyarakat akan langsung mengikutinya,” kata Liang Zho.

Para ahli mengatakan pelonggaran aturan keluarga berencana kemungkinan tidak akan berdampak besar pada demografi, khususnya di daerah perkotaan tempat pasangan sekarang enggan memiliki dua anak karena biaya yang mahal.

“Hanya karena pemerintah mengatakan Anda dapat memiliki anak lagi, bukan berarti orang-orang akan langsung mengikutinya,” kata Liang Zhongtang, seorang demografer di Akademi Ilmu Sosial Shanghai.

Gietel-Basten berkata: “Dalam jangka pendek, mungkin akan ada sedikit ledakan kelahiran bayi khususnya di beberapa provinsi miskin tempat aturannya sangat ketat, seperti di Sichuan atau di beberapa bagian selatan. Namun dalam jangka panjang saya rasa itu tidak akan membuat banyak perbedaan.”

Dai Qing, seorang penulis Tiongkok yang secara terbuka menyerukan agar semua aturan keluarga berencana dihapuskan, mengatakan pengumuman itu merupakan langkah positif.

“Itu menunjukkan bahwa pihak berwenang telah memahami perubahan dalam total populasi dan struktur demografi dan mulai mengatasinya,” katanya.

Namun Dai mengatakan pertanyaan tetap ada, khususnya tentang bagaimana Beijing akan menegakkan two-child policy atau kebijakan dua anak yang baru.

“Bahkan jika orang diizinkan memiliki dua anak, bagaimana jika mereka ingin memiliki tiga anak atau lebih? Bagaimana jika wanita yang belum menikah ingin memiliki anak sendiri? Pada akhirnya, ini tentang hak dan kebebasan reproduksi wanita,” tutur Dai Qing.

"Mereka harus menghapus sistem keluarga berencana. Hanya dengan cara itu mereka dapat meluruskan hubungan mereka dengan masyarakat," kata ahli demografi Liang Zhongtang.

Yang lain menyatakan kekhawatiran bahwa pengumuman kebijakan dua anak baru, yang merujuk pada pasangan Tiongkok, menunjukkan bahwa anak-anak yang lahir di luar nikah akan terus dihukum oleh pemerintah.

Liang meminta partai Komunis untuk sepenuhnya membongkar aturan keluarga berencana yang tidak populer dan ketinggalan zaman.

"Saya pikir mereka harus menghapus [sistem] keluarga berencana untuk selamanya dan membiarkan orang memutuskan berapa banyak anak yang mereka inginkan. Hanya dengan cara itu mereka dapat meluruskan hubungan mereka dengan masyarakat.”

Tetapi Gietel-Basten mengatakan bahwa hampir tidak terpikirkan bagi Beijing untuk sepenuhnya meninggalkan aturan keluarga berencananya.

“Itu dalam beberapa hal menyiratkan bahwa kebijakan itu salah … yang tentu saja akan menjadi tamparan bagi dua generasi pembuat kebijakan terakhir yang tetap berpegang teguh pada kebijakan itu,” kata Gietel-Basten.

“Menghilangkan sepenuhnya mungkin bukan pilihan dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang, tentu saja bukan tidak mungkin mereka akan beralih ke kebijakan pronatalis di beberapa titik, mungkin dalam lima atau 10 tahun ke depan, dan mereka akan mengembangkan kebijakan yang mirip dengan di Korea atau Taiwan, atau di Hong Kong atau di Singapura, di mana akan ada insentif bagi pasangan dengan satu anak untuk memiliki anak kedua. Saya yakin itu adalah arah masa depan yang mungkin diambil oleh [kebijakan] itu.”

Ketika berita bahwa kebijakan terkenal soal satu anak itu akan segera berakhir menyebar pada hari Kamis 29 Oktober 2015, warga Tiongkok merayakannya di media sosial, sambil juga menyesali betapa lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai perubahan.

Beberapa kritikus pemerintah menyatakan penghinaan mereka terhadap kebijakan satu anak itu dengan mengubah foto spanduk propaganda Partai Komunis berwarna merah yang menghiasi kota-kota dan desa-desa di seluruh Tiongkok yang mendesak penduduk untuk mematuhi peraturan keluarga berencana.

"Kami memberi penghargaan kepada keluarga yang memiliki dua anak dan mendenda mereka yang hanya memiliki satu anak," tulis salah satu poster parodi yang mengejek perubahan hati Beijing. "Mereka yang memutuskan untuk tidak memiliki anak atau yang mandul harus dijebloskan ke penjara."