Pihak berwenang mengatakan undang-undang yang ketat diperlukan dan ditujukan untuk mencegah orang-orang terlibat dalam praktik yang tidak higienis terkait makanan. Sementara itu, para pemimpin oposisi dan pakar hukum mempertanyakan efektivitas undang-undang ini dan menuduh aturan tersebut juga dapat disalahgunakan untuk menjelekkan komunitas tertentu.

Surat kabar Indian Express mengkritik peraturan yang diusulkan oleh negara bagian Uttar Pradesh, dengan mengatakan bahwa peraturan tersebut "bertindak sebagai isyarat komunal yang memangsa gagasan mayoritas tentang kemurnian dan polusi dan menargetkan minoritas yang sudah tidak aman".

Makanan dan kebiasaan makan merupakan subjek yang sensitif di India, negara yang memiliki keragaman budaya karena keduanya sangat terkait erat dengan agama dan sistem kasta hierarkis negara tersebut.

Norma dan tabu seputar makanan terkadang menyebabkan bentrokan antar komunitas, yang memicu perasaan tidak percaya. Akibatnya, gagasan tentang "keamanan pangan" juga telah terjerat dengan agama, yang terkadang digunakan untuk mengaitkan motif pada dugaan insiden kontaminasi.

Keamanan pangan juga menjadi perhatian utama di India, dengan Food Safety and Standards Authority (FSSAI) atau Otoritas Keamanan dan Standar Pangan memperkirakan bahwa makanan yang tidak aman menyebabkan sekitar 600 juta infeksi dan 400.000 kematian setiap tahunnya.

Para ahli menyebutkan berbagai alasan buruknya keamanan pangan di India, termasuk penegakan hukum keamanan pangan yang tidak memadai dan kurangnya kesadaran. Dapur yang sempit, peralatan yang kotor, air yang terkontaminasi, dan praktik pengangkutan dan penyimpanan yang tidak tepat semakin membahayakan keamanan pangan.

Jadi, ketika video pedagang yang meludahi makanan tersebar, banyak orang terkejut dan marah. Segera setelah itu, Uttarakhand mengumumkan denda yang besar bagi pelanggar dan mewajibkan polisi untuk memeriksa staf hotel dan memasang CCTV di dapur.

Di Uttar Pradesh, Kepala Menteri Yogi Adityanath mengatakan untuk menghentikan insiden seperti itu, polisi harus memeriksa setiap karyawan. Negara bagian itu juga berencana untuk mewajibkan pusat makanan untuk memajang nama pemiliknya, juru masak dan pelayan untuk mengenakan masker dan sarung tangan, dan memasang CCTV di hotel dan restoran.

Menurut laporan, Adityanath berencana untuk memberlakukan dua peraturan yang akan menghukum orang yang meludahi makanan dengan hukuman penjara hingga 10 tahun.