Calon presiden dari Partai Demokrat adalah Kamala Harris, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden di pemerintahan Biden. Terjadi peningkatan keterlibatan pemerintah dengan sektor kripto di bawah pemerintahan Biden. 

Dilansir dari Investing News, Biden telah dengan cermat menavigasi industri kripto, yang bertujuan untuk menyeimbangkan inovasi dan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan konsumen dan pengawasan regulasi.

Pada Maret 2022, Biden menandatangani perintah eksekutif yang menguraikan strategi untuk menilai risiko dan manfaat mata uang kripto. Perintah tersebut berfokus pada enam bidang utama, termasuk perlindungan konsumen, inovasi yang bertanggung jawab, dan daya saing global.

Saat ini belum diketahui apakah pemerintahan Harris akan memberlakukan kebijakan kripto yang ditetapkan dalam proposal anggaran Biden tahun 2025, Namun, Demokrat kripto memiliki beberapa alasan untuk berharap akan pendekatan yang moderat di bawah Harris.

Harris belum lama ini mengungkapkan dukungannya untuk kripto dan teknologi kecerdasan buatan (AI). Harris memiliki hubungan dengan industri teknologi sejak ia menjabat sebagai Jaksa Agung di California pada 2010-an, di mana ia berpengaruh dalam memfasilitasi kesepakatan tentang kebijakan privasi.

Pada awal Agustus, Harris juga secara terbuka didukung oleh anggota dewan platform kripto Uphold JP Thieriot, dan ia dilaporkan telah bertemu dengan pejabat industri dalam beberapa minggu menjelang acara daring pada 14 Agustus dari Demokrat kripto, Crypto4Harris, yang tidak memiliki hubungan dengan kampanye resmi.

Sejak itu, Harris telah menunjukkan dukungannya terhadap industri mata uang kripto di berbagai acara.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.