Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan meminta penjelasan dari Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Maruf. Dia menyebut posting-an itu tidak benar.

"Kami tegaskan itu hoaks ya. Tidak ada aturan seperti disebutkan dalam posting-an atau pesan berantai yang viral itu," ujar Iqbal saat dihubungi Jumat (11/2/2022).

"Untuk penerima bantuan iuran, iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Dan kita bisa memeriksa status kepesertaan melalui aplikasi JKN atau cek status melalui Chika di nomor WA 08118750400," ujarnya menambahkan.

Dalam akun Instagram resmi BPJS Kesehatan, @bpjskesehatan_ri juga mengunggah posting-an terkait hal tersebut pada 10 Februari 2022. Berikut isi posting-annya:

Sumber:

https://www.instagram.com/stories/bpjskesehatan_ri/2770513042574602357/

Postingan yang mengklaim kartu BPJS Kesehatan atau KIS harus digunakan minimal setahun sekali jika tidak mau dinonaktifkan adalah tidak benar.

Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi partner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silakan menyampaikan di email [email protected].

Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.