Sebelumnya, Presiden Terpilih Prabowo Subianto didorong untuk membentuk Badan Logistik Nasional (BLN) dalam periode pemerintahannya. BLN dianggap memiliki potensi memberikan dampak ekonomi besar dengan nilai hingga Rp400 triliun.

Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Akbar Djohan, menilai bahwa BLN dapat menjadi solusi dalam mengatasi masalah logistik nasional yang kompleks.

“Diperlukan langkah besar untuk mengurai permasalahan logistik nasional, salah satunya dengan kehadiran Badan Logistik Nasional (BLN),” ungkap Akbar dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan bahwa sektor logistik memiliki peluang perputaran ekonomi mencapai Rp400 triliun, yang dapat memberikan kontribusi besar bagi negara. BLN dinilai mampu menarik investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, dan mendukung optimalisasi sektor logistik.

Akbar juga menyatakan bahwa BLN berpotensi menjadi “bahan bakar” baru untuk memulihkan sektor manufaktur yang lesu dan mencegah deindustrialisasi.

“Inisiatif strategis ini bisa menjadi panglima yang mengatur dan menyelaraskan kerja 16 kementerian dan lembaga, karena logistik meliputi seluruh proses dari hulu ke hilir,” tambahnya.

Akbar menilai BLN dapat membentuk ekosistem logistik nasional yang terintegrasi, yang pada akhirnya akan menyelesaikan berbagai kendala logistik nasional.

“Indonesia membutuhkan Badan Logistik Nasional yang independen dan berbasis undang-undang untuk menciptakan harmonisasi serta integrasi regulasi antar-kementerian,” jelasnya.

Akbar juga mengingatkan adanya permasalahan regulasi pada tahun lalu yang menyebabkan ribuan kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Hal ini menimbulkan citra negatif bagi sektor logistik Indonesia dan menghambat rantai pasok nasional.

“Jika tidak ada badan khusus yang mengelola dan bertanggung jawab atas persoalan ini, masalah seperti ini pasti akan terus berulang,” ucapnya.

Dengan adanya BLN, diharapkan ada satu lembaga dengan kewenangan penuh untuk mengintegrasikan regulasi lintas kementerian. Hal ini akan menjadi lompatan besar bagi sektor logistik nasional.

“Para pelaku usaha logistik tentu akan mendukung, karena operasional bisnis akan lebih efisien dan dampaknya akan positif bagi perekonomian nasional secara keseluruhan,” tutup Akbar.