Ditegaskannya lagi, sikap itu mereka ambil karena mereka menilai KPU telah mengangkangi proses mediasi yang dilakukan oleh Bawaslu untuk melakukan perbaikan dokumen pada 16-17 September lalu.

Seperti diketahui, Pemohon, Ahmad Rizal-Darno, menyatakan pada saat mediasi akan mengantarkan dokumen di tanggal 16-17 September.

Jika hasil verifikasi tidak sesuai kebutuhan, maka itu bukan memenuhi syarat, melainkan sudah pasti tidak memenuhi syarat.

"Artinya mereka paslon Ahmad Rizal-Darno juga tidak mengindahkan keputusan mediasi saat di Bawaslu," sebutnya.

Sebenarnya, diungkapkan Baginda Azmi Ansyari, mereka sudah gerah dengan perubahan-perubahan peraturan yang dilakukan KPU.

"Aturan yang sudah mereka buat, malah mereka langgar. Makanya kami menilai ini ada perlakuan khusus oleh KPU," tegasnya lagi.

Pihaknya atas nama partai politik peserta Pemilu menginginkan kepada pihak penyelanggara dalam hal ini KPU Labura agar berlaku adil, profesional dan transparan.

KPU Labura harus melaksanakan putusan mediasi yang mereka lakukan, di mana pemohon dan termohon sepakat untuk menyerahkan dukomen pada 16 dan 17 September 2024.

"Harusnya di situ Paslon Ahmad Rizal-Darno sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dan dokumennya tidak lengkap," ujarnya.

"Apalagi Ketua KPU sempat mengatakan ada dokumen mislanya ijazah yang belum dilegalisir dan lain sebagainya. Tapi sampai hari ini itu masih ditunggu KPU," bebernya lagi.

Seperti diketahui, tahapan proses melengkapi data dokumen pendaftaran Paslon Bupati-Wakil Bupati Labura Ahmad Rizal-Darno yang diusung dari PDIP belum mencukupi syarat sesuai peraturan perundangan undangan.

Paslon Ahmad Rizal-Darno kembali mendaftar ke KPU Labura pada 17 September 2024 lalu, setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak dimediasi oleh Bawaslu Labura.

Kesepakatan penyelesaian sengketa Pemilu tertuang dalam surat Bawaslu Labura Nomor Registrasi: 001/PS.REG/12.1223/IX/2024 tanggal 15 September 2024.

Pemohon diberi kesempatan menyerahkan dokumen pendaftaran tanggal 16-17 September 2024. Beriring waktu berjalan, pemohon (Paslon) menyerahkan dokumen pada 17 September 2024.

Namun dalam penelitian administrasi, KPU Labura tidak transparan sehingga sempat terjadi gesekan kecil dengan sejumlah masa. KPU juga menunggupanya sampai 20 September 2024 pukul 23.59 WIB.