Liputan6.com, Bitung - Pemkot Bitung terus melakukan penanganan pascabencana banjir dan longsor yang terjadi pada, Minggu (7/4/2024) silam. Selain proses rehabilitasi fisik, pemerintah juga fokus dalam pemberian bantuan bagi warga terdampak.

Wali Kota Bitung Maurits Mantiri mengatakan bantuan bencana alam Kota Bitung harus melalui Posko Tanggap Darurat Bencana yang ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD

) Kota Bitung.

"Hal ini kami lakukan agar semua bantuan yang masuk dan keluar bisa tercatat dengan jelas, sehingga penyaluran bisa merata," kata Maurits Mantiri pada Sabtu (13/4/2024).

Dia mengatakan, Pemkot Bitung melalui BPBD Kota Bitung membuat Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir Bandang, Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Kencang yang menjadi pusat informasi masuk dan keluar bantuan yang terdata dalam posko.

"Bencana yang melanda Kota Bitung mendapat perhatian serius pemerintah, dan langsung menerbitkan Surat Keputusan atau SK Tanggap Darurat dalam rangka penanganan bencana," ujarnya.

Wali Kota Bitung mengeluarkan SK Tanggap Darurat, bahwa BPBD Kota Bitung wajib mendirikan posko.

"Ini sesuai aturan, semua pekerjaan menyangkut tanggap darurat dan pascabencana diatur dari posko," ujarnya.

Dia berharap, semua bantuan akan melalui Posko Bencana BPBD Bitung, sehingga tercatat baik masuk maupun keluar. Ini untuk mengantisipasi kecemburuan sosial di kalangan warga terdampak bencana.