Oleh : Rista Simbolon | Diterbitkan Diperbarui 16 Apr 2024, 11:34 WIB | Short link: https://sumutkota.com/liputan6/news/read/5573868/serahkan-kesimpulan-ke-mk-kubu-ganjar-mahfud-bawa-4-bagian-penting-fakta-sengketa-pilpres.html

Bagikan Ke : Facebook Twitter

Liputan6.com, Jakarta - Tim Kuasa Hukum Ganjar-Mahfud menyerahkan kesimpulan sidang sengketa Pilpres 2024. Anggota Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Finsensius Mendrofa menyatakam ada sejumlah poin yang ditegaskan yang dibagi ke dalam empat bagian fakta persidangan.

"Kesimpulan Pemohon II (Ganjar Mahfud) sebanyak 51 halaman dan terbagi dalam 4 bagian penting yang terungkap di persidangan," ujar Finsensius kepada awak media, Selasa (16/4/2024).

BACA JUGA: TPN Ganjar-Mahfud Resmi Bubar

BACA JUGA: 5 Pernyataan Ganjar-Mahfud Md Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden-Wapres Terpilih

Baca Juga

• Mahfud Md: Saya Akan Kembali Bangun Demokrasi Melalui Civil Society
• Ganjar: Dalam atau Luar Pemerintahan Sama-Sama Terhormat, Enggak Perlu Saling Mencibir
• TPN Resmi Bubar, Ganjar: Terima Kasih Kita Sama-Sama Perjuangkan Demokrasi dan Kebenaran

Bagian pertama, adanya pelanggaran etika di sepanjang perhelatan Pilpres 2024. Kedua, Ganjar-Mahfud menilai telah terjadi nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, meski pihak terkait (Prabowo-Gibran) mencoba menyangkal beberapa di antaranya.

“Ketiga, telah terjadi abuse of power terkoordinasi di semua lini pemerintahan dan keempat telah terjadi berbagai pelanggaran prosedur pemilihan umum selama periode Pilpres 2024, baik sebelum, pada saat dan setelah hari pemungutan suara yang terjadi di Sirekap,” ungkap Finsensius.

Diketahui, kesimpulan adalah dokumen yang diserahkan ke pihak Mahkamah Konstitusi (MK) dari para pihak, mulai dari pemohon, termohon, pihak terkait seperti kubu Prabowo-Gibran dan Bawaslu.

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan, kesimpulan para pihak bersengketa di hasil Pilpres 2024 paling lambat diserahkan hari ini hari ini, Selasa (16/4/2024) Pukul 16.00 WIB. Jika terlambat, maka hal-hal yang menjadi pokok selama persidangan tidak akan dipertimbangkan para hakim MK.

"Kalau terlambat, tidak ikut dipertimbangkan," ujar Fajar saat dikonfirmasi terpisah.

Fajar menjelaskan, saat ini MK secara formal mulai melakukan rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk membahas dan memutuskan perkara sengketa hasil Pilpres 2024 yang akan disampaikan pada 22 April 2024.