Untuk Kementerian Lingkungan Hidup, yang jadi penekanan utama adalah fokus pada ketaatan dan aturan yang harus lebih tegas, terutama dalam mengatasi polusi udara, masalah sampah, pemanasan global sampai pencemaran sungai, ungkap Hanif Faisol. Ia menyatakan setiap pencemaran, khususnya sungai, akan ditangani secara regional atau per wilayah.

"Harus ada tindakan tegas terhadap mereka yang mencemari sungai karena bisa merugikan banyak pihak. Begitu juga masalah sampah, kita harus atas masalah TPA (Tenmpat Pembuangan Akhir) yang kapasitasnya semakin berkurang untuk menampung sampah yang jumlahnya semakin menggunung," sambungnya.

Sedangkan untuk Kemenhut, Raja Juli menyebut Presiden Prabowo meminta untuk menjaga hutan Indoesia dengan sebaik-baiknya karena termasuk paru-paru dunia. Kalau hutan Indonesia sampai tercemar, bisa berdampak juga pada negara-negara lainnya.

"Kata Pak Prabowo, hutan ini sangat penting karena bisa jadi landasan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kalau ada masalah harus segera diatasi dan diselesaikan dengan baik, jangan sampai ditunda-tunda karena bisa berdampak buruk buat bangsa kita," terang Raja Juli.

Mengenai tempat kerja, Raja Juli mengatakan ada kemungkian Kementerian Lingkungan Hidup akan pindah sebagian ke Gedung KLHK di Kebon Nanas, Jakarta Timur.

"Jadi, kantor KLHK ini tanahnya punya Sekneg tapi bangunannya punya Kementerian Kehutanan. Tapi sekarang kan Kementeriian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipisah, walaupun di sini jadi kantor utama Kemenhut, kita tidak mau terlalu jauh dengan KemenLH kalau memang kantornya harus dipisah. Jadi nanti kita lihat bagaimana pembagiannya," ujar Raja Juli.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menerangkan tujuan pemisahan KemenLH dengan Kemenhut adalah untuk meningkatkan efisiensi dan fokus dalam pelaksanaan tugas serta fungsi masing-masing kementerian. KLH juga diharapkan menjadi garda depan implementasi ekonomi hijau dan memastikan kebijakan investasi pembangunan di Indonesia memenuhi prinsip keberlanjutan.

Pada periode pemerintahan 2024--2029, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dibentuk sebagai upaya yang lebih responsif, strategis, dan fokus dalam menghadapi tantangan kondisi kualitas lingkungan dan efek perubahan iklim.

"Perubahan kelembagaan memang akan diikuti dengan proses transisi. Namun pelayanan publik di kementerian akan tetap berjalan sesuai peraturan yang ada. Masyarakat dapat mengakses layanan seperti biasa tanpa harus kuatir akan adanya gangguan," tutur Hanif dalam keterangan tertulis yang diterima Lifestyle Liputan6.com, Minggu, 20 Oktober 2024.

Hanif Faisol Nurofiq bukan orang baru di Kementerian Lingkungab Hidup. Ia sebelumnya merupakan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen PKTL KLHK). Dirinya menjadi sorotan publik sebagai salah satu calon menteri di kabinet Prabowo-Gibran sebelum pelantikan keduanya sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Presiden Terpilih Prabowo Subianto saat itu memanggil 49 tokoh di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, pada pekan lalu. Mereka diundang untuk mengisi posisi calon menteri potensial dalam pemerintahan periode 2024-2029. Setelah pertemuan tersebut, Hanif menyatakan bahwa Prabowo meminta bantuannya dalam menyusun kabinet yang sedang dipersiapkan.

Hanif lahir di Bojonegoro pada 21 Maret 1971. Saat ini, ia menjabat sebagai Dirjen PTKL KLHK, sebuah posisi yang dipegangnya sejak 2023. Sebelum menjabat sebagai Direktur Jenderal, Hanif merupakan Sekretaris Direktorat Jenderal PTKL KLHK. Pengangkatannya dilakukan berdasarkan penilaian dari Tim Penilai Akhir yang saat itu dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Selain itu, Hanif pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Kalimantan Selatan (Kalsel), di mana ia menerima kenaikan pangkat luar biasa dari Jokowi. Ia lulus S1 dan S2 dari Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan.