Ketua tim peneliti, Martha Ranggi Primanthi, S.E., MIDEC., Ph.D., menjelaskan bahwa pemberdayaan perempuan diukur menggunakan Women’s Empowerment in Agriculture Index (WEAI).

“Sebanyak 79% petani perempuan di Kolaka masih belum berdaya, dengan rata-rata skor ketidakberdayaan mencapai 36%. Petani perempuan Kolaka kurang berdaya dalam pengambilan keputusan produktif, otonomi pada kegiatan produksi, akses dan keputusan kredit, dan bicara di depan umum,” ujar Martha.

Namun, ada temuan menarik bahwa perempuan di Kolaka lebih berdaya dalam mengatur waktu kerja dan menentukan waktu luang mereka dibandingkan rata-rata nasional.

Pemberdayaan perempuan juga berkaitan dengan akses layanan kesehatan. Penelitian menemukan bahwa perempuan yang lebih berdaya cenderung memiliki BPJS, tetapi mereka justru lebih jarang mendapatkan bantuan pemerintah seperti PKH dan BPNT. Ini menunjukkan bahwa perempuan yang semakin mandiri cenderung kurang bergantung pada bantuan pemerintah.

Penelitian ini juga menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan, seperti kepemilikan rumah, pekerjaan suami, dan pendidikan. Namun, perempuan yang bekerja sebagai buruh tani atau memiliki banyak tanggungan rumah tangga lebih sulit untuk berdaya.

Diseminasi hasil penelitian di Kabupaten Kolaka melibatkan dinas terkait, petani perempuan, dan ‘Aisyiyah. Perwakilan dinas menyarankan peningkatan pelatihan literasi keuangan bagi petani perempuan, sementara perwakilan Muhammadiyah menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan baik saat produksi maupun pascapanen.

Para petani perempuan juga diberi kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan mereka, seperti akses yang lebih baik terhadap sarana pertanian. Tim peneliti berharap hasil penelitian ini, bersama dengan masukan dari stakeholder, dapat membantu pembangunan sektor pertanian yang lebih inklusif di Kolaka dan di Indonesia.