Oleh : Rista Simbolon | Diterbitkan Diperbarui 18 Okt 2024, 15:40 WIB | Short link: https://sumutkota.com/liputan6/cek-fakta/read/5752189/jokowi-teken-perpres-pembentukan-kortastipidkor-polri-ini-fungsi-dan-tugasnya.html

Bagikan Ke : Facebook Twitter

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri. Dalam Perpres tersebut berisi tentang pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.

Perpres Nomor 122 Tahun 2024 ditandatangani Presiden Jokowi pada Selasa 15 Oktober 2024. Dikutip dari Perpres tersebut, Kortastipidkor merupakan unsur pelaksana tugas pokok bidang pemberatasan tindak pidana korupsi. Korps tersebut berada di bawah Kapolri.

BACA JUGA: Perpisahan dengan Menteri, Jokowi: 20 Oktober Saya ke Solo, Silakan Kalau Ingin Mampir ke Rumah

BACA JUGA: Jokowi Pamitan dengan Menteri Jelang Pensiun: Terima Kasih Dukungan dan Kerja Kerasnya

BACA JUGA: Sidang Disertasi Doktor, Hasto Ungkap Cara PDIP Bertahan dari Dinamika Politik

Advertisement

Baca Juga

Cek Fakta: Hoaks Video Messi dan Ronaldo Bermain Gitar

TikTok Larang Iklan Politik Pilkada 2024 tapi Perbolehkan Konten Politik

Bagaimana Mekanisme Pergantian Calon Kepala Daerah yang Meninggal Dunia?

Tugas Kortastipidkor Polri

Pasal 20A Perpes Nomor 122 Tahun 2024 dijelaskan mengenai tugas dari Kortastipidkor Polri. Di antaranya yaitu melakukan pencegahan, penyelidikan, dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Kortastipidkor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan pencegahan, penyelidikan dan penyidikan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dari tindakpidana korupsi serta melaksanakan penelusuran dan pengamanan aset dari tindak pidana korupsi," demikian bunyi Pasal 20A ayat (2) Perpres Nomor 122 Tahun 2024.

Pada ayat (2) Pasal 20A Perpres Nomor 122 Tahun 2024, Kortastipidkor akan dipimpin oleh Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kakortastipidkor) yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kortastipidkor nantinya akan memiliki tiga direktorat.

"Kakortastipidkor dibantu oleh seorang Wakil Kakortastipidkor disingkat Wakakortastipidkor," demikian bunyi Pasal 20A ayat (4) Perpres Nomor 122 Tahun 2024.

Dilansir dari Antara, wacana Kortastipidkor disampaikan pertama kali oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat melantik 44 orang mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi ASN Polri pada 9 Desember 2021.

Menurut Sigit, Kortastipidkor nantinya dilengkapi dengan divisi-divisi, seperti divisi pencegahan, kerja sama antarlembaga, dan penindakan sehingga di dalamnya berdiri divisi lengkap mulai dari pencegahan, kerja sama sampai penindakan.

Ia menambahkan, upaya Polri memperkuat bidang pemberantasan korupsi membutuhkan peran 44 orang mantan pegawai KPK yang telah dilantik menjadi ASN Polri.

Selain Kortastipidkor, Polri juga mengembangkan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang yang sudah diterbitkan peraturan presiden pada awal Februari 2024.

Polri juga mengembangkan direktorat siber di delapan kepolisian daerah dalam rangka memperkuat penanganan perkara tindak pidana siber.