Oleh : Rista Simbolon | Diterbitkan Diperbarui 09 Sep 2024, 11:00 WIB | Short link: https://sumutkota.com/liputan6/cek-fakta/read/5697154/tekan-penyebaran-hoaks-saat-pilkada-2024-polda-sumbar-tingkatkan-patroli-siber.html

Bagikan Ke : Facebook Twitter

Liputan6.com, Jakarta - Polda Sumatera Barat (Sumbar) akan meningkatkan patroli siber untuk mengawasi berbagai bentuk pelanggaran di dunia maya selama Pilkada 2024.

"Patroli siber diaktifkan untuk mengantisipasi berbagai pelanggaran yang berpotensi terjadi di dunia maya terkait Pilkada 2024," kata Kepala Bidang Humas Polda Sumbar, Kombes Dwi Sulistyawan dilansir dari Antara, Senin (9/9/2024).

BACA JUGA: Simak Ragam Hoaks terkait BMKG, Mulai Isu Bencana hingga Sepak Bola

BACA JUGA: Kumpulan Hoaks Seputar Penampakan Hantu, Jangan Takut Dulu Sebelum Tahu Faktanya

BACA JUGA: Cek Fakta: Hoaks Foto Apel Berwarna Ungu, Diklaim Berasal dari Kanada

Advertisement

Baca Juga

Fakta Tentang Kotak Kosong, Berpotensi Muncul Saat Pilkada 2024

Fakta Anggota DPRD Jateng Berusia 22 Tahun yang Dilantik Bersama Sang Ayah

Ancam Culik Wartawan, Pria Diduga Pengawal Atta Halilintar Minta Maaf

Tim yang melaksanakan patroli siber ini adalah Satuan Tugas (Satgas) Humas yang terlibat dalam Operasi Mantap Praja Singgalang 2024. Operasi ini untuk mengawal serta mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Sumbar.

Menurut Dwi Sulistyawan, patroli siber perlu dilakukan guna mencegah sekaligus menindak segala bentuk kejahatan siber yang berpotensi mengganggu jalannya Pilkada 2024. Satgas Humas yang berada di bawah komandonya akan memantau segala isu yang berkembang di media sosial terkait Pilkada 2024.

Dwi menambahkan, pihaknya juga telah memetakan berbagai potensi pelanggaran yang berpotensi terjadi di media sosial, seperti penyebaran hoaks, provokasi, ujaran kebencian, propaganda, fitnah, dan hal-hal lain yang berpotensi memecah belah masyarakat.

Oleh karenanya, Polisi mengingatkan seluruh pihak yang berkaitan dengan kontestasi Pilkada 2024 agar bisa menahan diri dan tidak terlibat pelanggaran di dunia maya.

"Setiap calon perlu mengingatkan para pendukung maupun simpatisannya masing-masing agar tidak terlibat dalam pembuatan hoaks atau kampanye hitam," tambah Dwi.

Selain itu, Dwi mengingatkan, masyarakat agar selalu bijak saat menggunakan media sosial, menerapkan prinsip saring sebelum sharing. Ia juga menegaskan bahwa para pelaku serta penyebar hoaks di media sosial dapat dijerat dengan pidana karena melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Jika melihat suatu konten ataupun informasi dari media sosial jangan langsung percaya, verifikasi terlebih dahulu dan uji kebenarannya," tutup Dwi.