Lebih lanjut, Menko Luhut menuturkan sejumlah manfaat yang bisa dihasilkan jika penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Menurut hitungannya, ada potensi penghematan hingga Rp 90 triliun per tahun.

"Jadi yang kita subsidi adalah orang-orang yang berhak. Jadi sebenarnya target dengan teknologi sekarang itu bisa, dulu 5 tahun yang lalu enggak bisa, dan itu kita bisa menghemat bertahap sampai Rp 90 triliun per tahun," bebernya.

Dengan demikian, anggaran yang sebelumnya untuk subsidi BBM bisa dialihkan kepada aspek yang lebih bermanfaat.

"Kalau itu angka itu sekarang kita bisa bikin berapa banyak pendidikan Indonesia? berapa banyak industri yang kita bahas? dan seterusnya dan seterusnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, meluruskan informasi terkait rencana pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite yang sempat beredar.

Menurut Luhut, tidak akan ada pembatasan pembelian Pertalite mulai 1 Oktober 2024. Namun, pemerintah akan memperketat penyaluran BBM subsidi ini agar lebih tepat sasaran.

Luhut menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan pembatasan, melainkan pengetatan distribusi BBM subsidi hanya kepada pihak yang berhak menerimanya.

"Bukan pengetatan, orang yang tidak berhak, jadi tidak dapat. Itu saja," jelas Luhut kepada media di JCC Senayan, Jakarta, pada Kamis (5/9/2024).

Saat ini, pemerintah sedang mematangkan rencana penyaluran BBM subsidi jenis Pertalite agar lebih tepat sasaran. Proses ini dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Luhut menjelaskan bahwa pemerintah akan mengadakan rapat lanjutan dengan Presiden untuk membahas detail implementasi kebijakan ini.

"Kita akan rapat sekali lagi dengan Presiden, dan nanti keputusan akhir akan diambil oleh Presiden," kata Luhut.

Luhut juga mengonfirmasi bahwa kebijakan penyaluran BBM subsidi secara lebih tepat sasaran direncanakan akan mulai diterapkan pada 1 Oktober 2024, sesuai dengan informasi yang telah beredar sebelumnya.

"Kita berharap itu," tambah Luhut.