Oleh : Rista Simbolon | Diterbitkan Diperbarui 05 Mei 2024, 14:39 WIB | Short link: https://sumutkota.com/liputan6/news/read/5588791/jalani-instruksi-presiden-ahy-tinjau-lahan-relokasi-warga-terdampak-erupsi-gunung-ruang.html

Bagikan Ke : Facebook Twitter

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau calon lahan relokasi warga pengungsi yang terdampak erupsi Gunung Ruang di Desa Modisi, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Minggu (5/4/2024).

Perjalanan ini dilakukan untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Negara, Jakarta, pada (3/5/204) kemarin.

BACA JUGA: AHY Tak Mau Masalah Lahan Hambat Investasi Elon Musk

BACA JUGA: Tunggu Jawaban Prabowo, AHY dan Tito Karnavian Usul Bentuk Badan Air Nasional

Baca Juga

• Aksi AHY Diskusi dengan Bahasa Inggris Tanpa Teks di Amerika Bikin Warganet Terpana
• Tanggapi Usulan AHY Soal Pembentukan Badan Air Nasional, Menteri PUPR: Koordinasi Makin Rumit
• AHY Berbicara Tentang Manajemen Air di KTT WWF Bali

"Saat ini, ada 301 keluarga yang akan segera direlokasi karena memang mereka selama ini berpenghidupan di sekitar Gunung Ruang yang berpotensi terdampak secara langsung dari erupsi, sehingga keputusan pemerintah dalam rapat terbatas yang dipimpin Bapak Presiden Joko Widodo kita ingin merelokasi masyarakat tersebut agar lebih aman," kata AHY, Minggu (5/4/2024).

Ketua Umum Partai Demokrat ini menjelaskan, pemerintah sudah menetapkan Desa Modisi ini sebagai lahan relokasi, baik untuk permukiman warga pengungsi.

"Saya ingin meyakinkan apakah lahan yang dipersiapkan di Bolaang Mongondow Selatan ini sudah siap, statusnya sudah clean and clear, karena kita berharap relokasi ini segera bisa dilakukan," jelasnya.

Pemerintah Provinsi Sulut akan membebaskan tanah di wilayah yang sudah ditetapkan menjadi tempat relokasi. Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN bertugas memastikan tanah di lokasi relokasi tersebut berstatus clean and clear.

Setelah semua syarat administrasi pertanahan terpenuhi, barulah pembangunan hunian masyarakat bisa dilakukan.