Wajibkan Lembaga Survei Laporkan Sumber Dana, KPU: Hasil Survei Biar Adil

Sedang Trending 22 jam yang lalu 18

Komisioner KPU RI August Mellaz saat diwawancara wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (25/11). Mellaz menjelaskan soal keharusan lembaga survei melaporkan sumber dananya.

Foto: Republika/Febryan. A

Aturan ini beraksi bagi lembaga yang mau terlibat dalam survei Pemilu 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewajibkan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan sigap untuk melaporkan sumber biaya mereka kepada KPU RI. Hal tersebut diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

PKPU ini ditandatangani Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Jakarta pada 11 November 2022. Menurut personil KPU RI August Mellaz, aturan mengenai pelaporan sumber biaya lembaga survei itu bertujuan untuk memastikan hasil survei yang dibagikan kepada publik bersifat setara atau tak berpihak kepada pihak mana pun, terutama mereka yang menjadi peserta pemilu.

"Ya biar kami tahu. Kalau misalnya berasal dari pasangan calon, peserta pemilu, hasil surveinya bagaimana pun akan dikonsumsi publik. Minimal lebih fair. (Dana) Lembaga survei dari pasangan calon atau dari peserta pemilu tentu punya tendensi tertentu. Kalau sumber dananya itu berasal dari di luar peserta pemilu, efeknya ke pemilih beda," ujar August, saat ditemui wartawan di Gedung KPU RI, Jakarta, Jumat (25/11/2022).

Meskipun begitu, ia menyampaikan bahwa aturan tersebut hanya beraksi bagi lembaga-lembaga survei yang hendak mendaftarkan diri kepada KPU. Artinya, aturan ini beraksi hanya bagi lembaga survei yang mau memeroleh akreditasi dan terlibat melakukan survei terkait dengan Pemilu 2024.

Di samping untuk memastikan keadilan dalam hasil survei, ia menyampaikan bahwa aturan mengenai pelaporan pendanaan pemilu itu sebagai tindak lanjut pertanggungjawaban dari lembaga survei yang diakreditasi KPU sebagai suatu badan hukum.

"Yang jelas, dia badan hukum. Kemudian, dia proses keuangannya transparan, diaudit, menyatakan sumber dananya dari mana. Itu paling penting," ucap August.

Sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 17 ayat (4) huruf g PKPU Nomor 9 Tahun 2022 disebutkan bahwa lembaga survei yang hendak mendaftarkan diri untuk memperoleh akreditasi dari KPU diwajibkan melampirkan surat pernyataan yang di dalamnya memuat sumber dana.

sumber : Antara

Saksikan Video Wajibkan Lembaga Survei Laporkan Sumber Dana, KPU: Hasil Survei Biar Adil Selengkapnya di bawah ini:
Please Subscribe our channel