Berita Terkini Nasional Dan Internasional 2020
SUV Buatan Cina Ini Punya Bodi Boxy Tantang Toyota Land Cruiser | Pengacara Sebut Alasan Dwi Sasono Ajukan Rehabilitasi | Dana PEN untuk BUMN dan B-30, Politikus Gerindra: Menggelikan | Bursa Transfer: Juventus Siap Barter Bernardeschi dan Jorginho | Muhammadiyah Anggap Ade Armando Serang Kehormatan Din Syamsudiin | Mahathir Sebut Pemimpin Partai Lupakan Janji Lawan Korupsi | Menyemai Benih Lokomotif Ekonomi | Stop Pemberangusan Suara Kritis | Bos RB Leipzig Tak Bisa Tahan Langkah Timo Werner ke Liverpool | Hari Ini, PSSI dan Klub Bahas Nasib Kompetisi Liga 1 dan Liga 2 | Manfaat Pitera, Air Beras untuk Kulit Cegah Keriput Hingga Penuaan Dini | Tampilan Honda Freed Versi Modulo Agresif, Interior Mewah | Dukung George Floyd, 4 Pemain Bundesliga Terancam Hukuman | Cara Pelatih Persib Bandung Memaknai New Normal | 7 Jenis Pekerjaan yang Muncul Akibat Pandemi Corona | Wagub DKI: Potensi Penularan Corona Saat New Normal Lebih Tinggi | 3 Pejabat yang Minta New Normal Sekolah Ditunda karena Pandemi | Penasihat Trump Berbeda Soal Demonstrasi Rusuh George Floyd | Ketegangan di AS Meningkat, Harga Emas Diprediksi Kian Melesat | Pemprov DKI Belum Siapkan Skema New Normal di Sekolah | Din Syamsuddin Sebut 3 Syarat Pemakzulan Presiden, Apa Saja? | Iran Antisipasi Gelombang Kedua Covid-19, Kenapa? | Hasil Liga Jerman: Cologne Vs Leipzig 2-4, Timo Werner Cetak Gol | Jadwal Liga Italia: FIGC Bicara Peluang Laga Dihadiri Penonton | New Normal Salat di Masjid, Ini Protokol DMI | Sutan Zico Nikmati Pemusatan Latihan Virtual Timnas U-19 | Filipina Aktif Pasca Pelonggaran Lockdown Corona, seperti Apa? | Nurhadi dan Jejak Perkara di Mahkamah Agung | Anies Baswedan Libatkan Pakar Bahas Masa Transisi New Normal | Penumpang Sepi, Wings Air Belum akan Terbang ke Aceh | Proyek Konstruksi Mangkrak, Kinerja BUMN Karya Diprediksi Melorot | Kenormalan Baru, DMI Perbolehkan Buka Masjid Kembali | Pengedar yang Suplai Ganja untuk Dwi Sasono Masih Diburu Polisi | Menpan RB Meminta ASN Beradaptasi dengan New Normal dalam Bekerja | Berinvestasi di Era New Normal, Instrumen Apa yang Cocok? | Akhir Pelarian Nurhadi dan Cerita Uang Diguyur di Kloset | New Normal, Wagub DKI Ingatkan Warga Tak Euforia Keluar Rumah | Kata BMKG, Cuaca Jakarta Cerah Sepanjang Hari Ini | Investor Mulai Optimistis, Bursa Saham Eropa Menguat | Nurhadi Tertangkap, KPK: Bukti Bahwa Kami Terus Bekerja | Dikabarkan PHK Sejumlah Pilot, Ini Penjelasan Bos Garuda | Tangkap Nurhadi dan Menantunya, KPK Gandeng Polri | Pengemudi Ojek Online Batalkan Rencana Demo di Depan Istana | KPK Tangkap Nurhadi Eks Sekretaris MA | Ade Armando Jelaskan Postingan Muhammadiyah Gulirkan Pemakzulan | Din Syamsuddin Bicara Tiga Syarat Pemakzulan Presiden | Duel Panas Toyota Fortuner Vs Mitsubishi Pajero Sport | 5 Zodiak yang Terlahir jadi Orang Kaya, Pandai Cari Uang | Denny Indrayana: Secara Politik Jokowi Sulit Dimakzulkan | Ditarik Terawan ke Kemenkes, Dekan FK UPN: Saya Tak Tahu Kenapa | Kantor Polisi di Kalimantan Selatan Diserang, Satu Personel Tewas | Polisi New York Berlutut untuk Solidaritas kepada George Floyd | TNI Tanggapi Cuitan Veronica Koman soal Pemberitaan Media | Gaya Zaskia Gotik saat Menikah secara Negara, Gamis Dusty Pink | Waspada Virus Corona Menempel pada Kacamata, Bersihkan dengan Ini | | | | | | | | | | |
Home jadwal bola Skor bola Zodiakmu Hari Ini dairi  

Pertaruhan Kredibilitas KPU | Berita Tempo Hari Ini

Oleh : Admin | on Kamis, 2 April 2020 06:30 WIB

Pertaruhan Kredibilitas KPU | Berita Tempo Hari Ini

Tenaga medis untuk pencegahan Covid-19 yang bertugas di RSPAD, dilayani oleh Blue Bird. Foto: Kemenparekraf

DOWNLOAD APP sumutkota.com

Agus Riewanto
Dosen Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Di tengah pandemi Covid-19, masyarakat dikejutkan oleh surat Presiden Joko Widodo yang menetapkan pemberhentian komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Novida Ginting Manik, secara tidak hormat. Ini merupakan tindak lanjut dari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Nomor DKPP 317-PKE-DKPP/2019. (Koran Tempo, 26 Maret 2020).

Pemberhentian komisioner KPU ini merupakan tamparan berat bagi jajaran penyelenggara pemilihan umum. Sebab, untuk pertama kalinya dalam sejarah, DKPP memberhentikan komisioner KPU karena pelanggaran kode etik. Tentu saja putusan DKPP itu akan dicatat sebagai keputusan spektakuler dan bersejarah karena telah melakukan tindakan yang sangat tegas guna menegakkan kode etik penyelenggaraan pemilihan umum.

Pemberhentian komisioner ini tentu akan mempengaruhi kredibilitas dan legitimasi KPU di mata publik. Hal 222tersebut akan menurunkan wibawa dan martabat KPU secara kelembagaan sekaligus melahirkan stigma politik yang sulit dibantah bahwa dalam kinerja KPU selama pemilihan umum 2019, terdapat cacat moral yang tak terampuni.

DKPP memberikan sanksi teguran keras kepada Ketua KPU dan empat anggota KPU serta memberhentikan Novida. Putusan ini sebenarnya tak mulus. Sebab, tak lama berselang, Novita berencana melawan melalui gugatan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) karena putusan DKPP diduga cacat hukum dan melanggar hukum acara persidangan.

Pengadu kasus ini dikabarkan telah mencabut aduannya dan putusan hanya dilakukan oleh empat anggota majelis DKPP. Namun pelaksana tugas Ketua DKPP, Muhammad, membantahnya. Dia menyatakan semua prosedur hukum acara persidangan telah terpenuhi serta putusan DKPP bersifat final dan mengikat.

Sesungguhnya putusan DKPP tersebut akan bermuara pada perdebatan aspek keadilan normatif dan substantif. Dalam penegakan hukum, kedua aspek ini tidak boleh saling menegasikan karena tujuan penerapan norma dalam hukum adalah mencapai keadilan substantif. Sebaliknya, keadilan substantif tak akan dapat diraih jika tak melalui tahapan normatif.

Putusan DKPP berada di ranah mewujudkan keadilan substantif karena ditujukan untuk mengoreksi tindakan KPU yang mengabaikan penerapan norma Undang-Undang Pemilihan Umum, yang menganut sistem proporsional dengan penetapan calon legislator berdasarkan suara terbanyak. Ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154-02-20/PH-PU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Dalam kasus ini, seharusnya yang berhak ditetapkan oleh KPU menjadi legislator terpilih daerah pemilihan 6 Kalimantan Barat adalah Hendri Macaluasc sebagai peraih suara terbanyak. Tapi KPU justru menetapkan Cok Hendri Rampon, peraih suara terbanyak kedua di dapil tersebut. KPU beralasan, putusan MK tersebut tidak mengoreksi suara Cok Hendri Rampon. KPU mengklaim hanya melaksanakan putusan MK yang bersifat final dan mengikat, meskipun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dalam amar putusan Nomor 83/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2019, telah mengoreksi kekeliruan KPU ini.

Dalam mewujudkan keadilan substantif, putusan DKPP telah melampaui aspek normatif karena berani mengabaikan beberapa aspek prosedural hukum acara persidangan ketika subyek hukum atau pengadu (Hendri Macaluasc) mencabut aduannya. Namun DKPP tetap melanjutkan persidangan tujuan substantifnya untuk mengoreksi tindakan berbahaya KPU karena telah mengingkari sistem pemilihan umum dan memicu ketidakpastian hukum.

MK memutuskan Hendri Macalusc sebagai peraih suara terbanyak, tapi anehnya tidak mengoreksi perolehan suara Cok Hendri Rampon. Di titik inilah terjadi problem penafsiran hukum atas putusan MK. KPU merasa lebih aman melaksanakan putusan MK “apa adanya” tanpa berusaha meminta penjelasan kepada MK ihwal makna di balik putusan soal Hendri Macalusc, tapi tak mengoreksi perolehan suara Cok Hendri Rampon. Jika putusan MK meragukan, KPU seharusnya meminta penjelasan kepada MK melalui konsultasi, tapi pada kenyataannya tidak dilakukan. KPU menafsirkan sendiri putusan MK tersebut, yang mengakibatkan kerugian konstitusionalitas calon legislator tertentu dan berujung pada aduan kepada DKPP.

Tafsiran KPU menjadi pintu masuk bagi DKPP untuk menafsirkan sendiri pula putusan MK, yang berakhir dengan keputusan bahwa KPU melanggar kode etik.

Putusan DKPP dan surat presiden tentang pemberhentian komisioner KPU ini harus menjadi evaluasi internal KPU dalam melaksanakan agenda besar pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum mendatang. Ini terutama berkaitan dengan koordinasi antar-anggota KPU dengan jajaran sekretariat KPU dan KPU daerah seluruh Indonesia agar pemilu berlangsung lebih baik lagi.

Bagi DPR dan pemerintah, pemberhentian komisioner KPU ini dapat menjadi bahan untuk menyusun kebijakan dalam revisi Undang-Undang Pemilihan Umum. Tujuannya, dalam rekrutmen nanti, KPU lebih memperhatikan aspek integritas dan profesionalitas dalam bekerja, sehingga pemberhentian komisioner KPU, yang berujung pada menurunnya kredibilitas kinerja KPU, tak terulang.



Pertaruhan Kredibilitas KPU | Bang Naga | on Kamis, 2 April 2020 06:30 WIB | Rating 4.5
Cuplikan :Judul: Pertaruhan Kredibilitas KPU
Description: Di tengah pandemi Covid-19, masyarakat dikejutkan oleh surat Presiden Joko Widodo yang menetapkan pemberhentian komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Novida Ginting Manik, secara tidak hormat.
Alamat: https://sumutkota.com/tempo/read/1326808/pertaruhan-kredibilitas-kpu.html
Artikel Terkait

Bagikan Ke : Facebook Twitter Google+

CONTENT

Server Pulsa Online
» Daftar 62 RW Terapkan Pembatasan Sosial Skala Lokal Jakarta
» MotoGP Jepang Batal hingga Jordan Marah Soal Kematian Floyd
» IHSG Diramal Menguat Jelang Rilis Data Inflasi
» Trump Dilarikan ke Bunker hingga Antifa Masuk Daftar Teroris
» Din Sebut Komunisme Masih Diberi Ruang Gerak di Indonesia
» Temuan Vaksin Corona Beri Angin Segar pada IHSG
» Bahaya Gigitan Kutu Kucing bagi Manusia

Karir


Lirik


Nasional

» Gempa Bumi Hari Ini

menu


Tempo LIPUTAN DAIRI Contack Me Zodiak
© 2017 - 2020 sumutkota.com | Pers | V.DB: 3.50 | All Right Reserved

DMCA.com Protection Status

DOWNLOAD APP sumutkota.com




Page loads : seconds