Berita Terkini Nasional Dan Internasional 2019
Razia Pajak di Jakbar, Ada Apartemen Tunggak PBB Rp 1,1 Miliar | Edhy Prabowo Janji Urus Izin Kapal 1 Jam, Fakta Saat Ini ... | Pokja Tolak Rancangan Perpres Komisi Nasional Disabilitas | Paket Lengkap ASUS ROG Phone II Dibanderol Rp 20 Jutaan | Bola Api Diduga Meteor Melesat di Langit Malam Alabama | Studi: Ekspedisi Antartika Bikin Otak Manusia Mengecil | Ilmuwan AS: Ukuran Burung Menyusut dari Waktu ke Waktu | Ari Askhara Selamat di Tangan Rini, Mental di Era Erick Thohir | PWNU Jawa Timur Instruksikan Banser Kawal Gus Muwafiq | Kejanggalan Karyawan Garuda Klaim Punya Harley Versi Sri Mulyani | Laskar Umat Islam: Penolak Ceramah Gus Muwafiq Perkeruh Suasana | Klaim Awal Garuda Soal Harley yang Terbantahkan Erick Thohir | Istri Direksi Garuda Ikut Dalam Pesawat Pengangkut Harley | Jokowi: Menkes Terawan Temukan Jurus Atasi Defisit BPJS Kesehatan | Beredar Telegram Rahasia, Mantan Ajudan Jokowi Jadi Kabareskrim | Jafar Shodik Jadi Tersangka, PA 212: Darurat Penista Agama | Harley Davidson Ilegal, Begini Manajer Garuda Diduga Pasang Badan | Razia Pajak di Jakbar, Ada Apartemen Tunggak PBB Rp 1,1 Miliar | Edhy Prabowo Janji Urus Izin Kapal 1 Jam, Fakta Saat Ini ... | Pokja Tolak Rancangan Perpres Komisi Nasional Disabilitas | Paket Lengkap ASUS ROG Phone II Dibanderol Rp 20 Jutaan | Bola Api Diduga Meteor Melesat di Langit Malam Alabama | Studi: Ekspedisi Antartika Bikin Otak Manusia Mengecil | Ilmuwan AS: Ukuran Burung Menyusut dari Waktu ke Waktu | Kebakaran di Ruang eks Diskotik, Api di Lokasari Square Merembet | Police Shoot Dead Illegal Drug Dealer in Koja | Tinju Dunia: Bobot Andy Ruiz Jr 128,7 Kg, Anthony Joshua 107,5 Kg |
Home jadwal bola Skor bola Zodiakmu Hari Ini dairi  

Wacana Omong Kosong Amendemen UUD | Berita Tempo Hari Ini

Oleh : Admin | on Selasa, 3 Desember 2019 07:30 WIB

Wacana Omong Kosong Amendemen UUD | Berita Tempo Hari Ini

Pancasila dan UUD 1945 adalah kesepakatan dan rujukan bersama dalam bernegara dan ber-Indonesia.

Petrus Richard Sianturi
Kandidat Magister Ilmu Hukum UGM

Muncul isu bahwa semakin banyak elite menginginkan presiden boleh menjabat sampai tujuh tahun. Ada juga kabar bahwa, dengan masa jabatan tiga periode, masa kepresidenan akan lebih efektif dalam konteks pembangunan. Isu ini merupakan kelanjutan dari desakan amendemen UUD 1945 dan menghidupkan kembali konsep Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ada apa sebenarnya?

Tulisan ini tidak ingin membahas intrik-intrik politik yang dilakukan elite, melainkan ingin membahas mengapa amendemen UUD, termasuk desakan untuk kembali ke konsep GBHN; masa jabatan presiden yang ditambah dan model pemilihan presiden kembali ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); dari kacamata hukum adalah tidak lebih dari sebuah wacana omong kosong.

Pertama, sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki sejarahnya sendiri. Indonesia sudah merasakan sistem pemerintahan baik parlementer maupun presidensial. Jika beranjak saja dari masa Orde Baru, kita bisa tahu betapa merusaknya sistem (semi-)parlementer kala itu. Tirani mayoritas akan selalu menang.

Kedua, reformasi dengan jelas menginginkan negara ini terbebas dari segala bentuk otoritarianisme dan segala potensi yang memungkinkannya. Empat kali amendemen UUD pasca-kejatuhan Orde Baru jelas menjadi tanda bahwa konsep pemerintahan yang pernah dijalankan pada masa itu memang lemah sama sekali. Mengapa kita malah hendak kembali ke sana?

Ketiga, amendemen terhadap konstitusi, sebagai instrumen hukum tertinggi dalam hierarki perundang-undangan, menentukan arah Indonesia sebagai negara hukum. Dalam konsep negara hukum, ada dua hal yang harus dijamin: setiap instrumen hukum harus berorientasi pada nilai-nilai masyarakat dan keterlibatan subyek hukum dalam penyusunan dan pembangunan instrumen-instrumen hukum itu. Sejak isu amendemen UUD digulirkan belakangan ini, elite sibuk sendiri dan masyarakat dibiarkan menjadi penonton.

Mudah dipahami bahwa wacana amendemen UUD sekarang ini memang hanya untuk kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Selain itu, dalam logika hukum, wacana amendemen tersebut telah menyalahi semangat pembaruan hukum nasional, yang sejatinya mendudukkan masyarakat sebagai subyek hukum utama. Pelibatan langsung masyarakat adalah semangat UUD saat ini.

Wacana menghidupkan GBHN, misalnya, berarti ingin membuat MPR memiliki kewenangan tertinggi. Sebab, tidak mungkin konsep GBHN dijalankan tanpa menempatkan MPR kembali sebagai lembaga tertinggi negara. Implikasinya jelas bahwa presiden akan kembali menjadi mandataris MPR dan otomatis bertanggung jawab kepada MPR.

Apa dampaknya pada pelibatan masyarakat? Pemilihan presiden secara langsung tidak akan dijalankan lagi, karena kekuasaan menetapkan presiden berada di tangan MPR. Jika demikian, pertanggungjawaban presiden untuk setiap program dan janjinya bukan lagi kepada rakyat, melainkan kepada MPR. Jika konfigurasi politik antara legislatif dan eksekutif seperti yang kita lihat sekarang, hampir tidak ada checks and balances, karena semua dengan sengaja dimasukkan ke dalam satu "kapal". Maka, praktis kepemimpinan eksekutif dan kekuasaan legislatif tidak memiliki kontrol sama sekali.

Itulah mengapa mudah dipahami bahwa, selain keinginan menghidupkan kembali GBHN, usulan amendemen UUD akan selalu terkait dengan masa jabatan presiden. Dalam kacamata negara hukum modern, jika suatu konsep perubahan sistem pemerintahan justru ingin "mematikan" nilai-nilai demokrasi, mengikuti alur pikir Jurgen Habermas mengenai demokrasi deliberatif, konsep itu adalah suatu bentuk kegagalan.

Negara ini memang memerlukan sebuah rancangan besar mengenai arah pembangunan nasional. Namun konsep ini tidak melulu harus berbentuk GBHN, apalagi mengikuti konsep pra-amendemen UUD.

Undang-Undang Rencana Pembangunan Nasional, baik yang jangka menengah maupun panjang, sebenarnya tetap bisa mengakomodasi. Jika persoalannya adalah pada jangka waktu keberlakuan, konsep penyusunan undang-undang ini tidak terbatas pada jangka waktu tertentu. Selama ditentukan oleh undang-undang, berapa pun jangka waktunya sebenarnya tetap bisa diatur.

Ada argumentasi bahwa jika bentuknya adalah undang-undang, ia akan rentan untuk dicabut jika pemerintahan berganti. Argumentasi ini hanya dibuat-buat, karena GBHN juga berpotensi dicabut. GBHN diatur berdasarkan ketetapan MPR dan, sama seperti undang-undang, tetap bisa dicabut jika ada political will untuk itu.

Soal masa jabatan presiden yang ingin ditambah, tidak bisa dibantah, ini semata-mata bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan kelompok tertentu. Indonesia adalah negara hukum dan isu amendemen UUD serta segala desakan yang mengikutinya akan merusak legitimasi rule of law yang sejak reformasi sudah diusahakan dan ditegakkan. Dampaknya, substansi infrastruktur budaya hukum juga akan rusak.

Kita berada dalam kondisi yang memalukan, karena isu-isu seperti amendemen UUD adalah sebuah kemunduran lantaran tidak didasarkan pada semangat Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Upaya mengubahnya hanyalah berdasarkan kepentingan jangka pendek sekelompok orang yang rela mempertaruhkan masa depan bangsa. Dalam logika negara hukum, isu-isu demikian tidak lebih dari wacana omong kosong yang harus dihentikan.

 


Wacana Omong Kosong Amendemen UUD | Bang Naga | on Selasa, 3 Desember 2019 07:30 WIB | Rating 4.5
Cuplikan :Judul: Wacana Omong Kosong Amendemen UUD
Description: Muncul isu bahwa semakin banyak elite menginginkan presiden boleh menjabat sampai tujuh tahun.
Alamat: https://sumutkota.com/tempo/read/1279363/wacana-omong-kosong-amendemen-uud.html
Artikel Terkait

Bagikan Ke : Facebook Twitter Google+

CONTENT

» Revisi UU Pemilu, PDIP Ingin Ada Aturan Koalisi Permanen
» PPP Minta Pemerintah Tak Intervensi Ponpes Lewat UU Pesantren
» Lima Tewas Akibat Ledakan Gas di Slovakia
» Menag Restui Jemaah Haji Jabar Berangkat dari Kertajati
» Ma'ruf Minta Ulama Jaga Umat dari Gerakan Islam Menyimpang
» Bagus Lawan Tim Papan Atas Jadi Modal MU Hadapi Man City
» Empat Pasien Dirawat Terkait Difteri di Medan, 1 Meninggal

Karir


Lirik

  • AYDI – Kita Indonesia
  • The Virgin – Diakah Jodohku
  • Abiel Jatnika – Kapalang Nyaah
  • Michiel Eduard – Kau Telah Pergi (OST ROMPIS 2018)
  • Hary – Biarkan Ku Pergi
  • Anggun – Siapa Bilang Gak Bisa
  • Smash – Fenomena
  • Adipati – Lempar Batu Sembunyi Tangan
  • LaoNeis Band – Insya Allah
  • Michael Mario – Jangan Menolak

  • Nasional

    » Gempa Bumi Hari Ini

    menu


    Tempo LIPUTAN DAIRI QUICK COUNT PILPRES Zodiak
    © 2017 - 2019 sumutkota.com | Pers | V.DB: 3.50 | All Right Reserved

    DMCA.com Protection Status


    Page loads : seconds