Berita Terkini Nasional Dan Internasional 2019
Kasus Meikarta, Eks Presdir Lippo Cikarang Ditahan KPK | Kasus HAM Masa Lalu Disebut Kurang Bukti, Komnas HAM: Lagu Lama | Polisi Kembali Menggrebek Pabrik Obat Penenang Palsu di Bogor | Kodam Jaya Akan Kosongkan 10 Rumah Dinas Cijantung Hari Ini? | Komisi Hukum DPR Larang Kapolri Idham Azis ke Istana | Ahok Jawab Rizal Ramli Disebut Hanya Kelas Glodok | Anggota Komisi Hukum Sindir Polisi yang Perutnya Buncit | Sebut Ahok Kelas Glodok, Rizal Ramli Usul Dua Nama Jadi Bos BUMN | Selain Nia Ramadhani, Ini Momen Lain Seleb Amprok Busana Kembar | Fahri Hamzah Kritik Tommy Soeharto dan PKS: Tak Pahami Oposisi | Mengenal Pilkada Asimetris yang Diwacanakan Tito Karnavian | Mahfud Md dan Jaksa Agung Sepakat Akan Bubarkan TP4 | Ahok: Kayaknya Hidupku Ditolak Melulu | Ketua KPK Minta Anak Buahnya Tak Pakai Peci Saat OTT | Kasus Meikarta, Eks Presdir Lippo Cikarang Ditahan KPK | Kasus HAM Masa Lalu Disebut Kurang Bukti, Komnas HAM: Lagu Lama | Polisi Kembali Menggrebek Pabrik Obat Penenang Palsu di Bogor | Kodam Jaya Akan Kosongkan 10 Rumah Dinas Cijantung Hari Ini? | Porsche, Mercedes Embark on New Era of Electric Racing | ASFC U-18: Timnas U-18 Pelajar Indonesia Dikalahkan Cina 1-2 | Kemenpora Pastikan Anggaran SEA Games 2019 Cair Pekan Depan | Desember ke Solo, Favehotel Bagi-Bagi Hadiah |
Home jadwal bola Skor bola Zodiakmu Hari Ini dairi  

Anggaran Janggal Penataan Kampung Kumuh Disebut Mengacu Pergub | Berita Tempo Hari Ini

Oleh : Admin | on Jumat, 8 November 2019 19:11 WIB

Anggaran Janggal Penataan Kampung Kumuh Disebut Mengacu Pergub | Berita Tempo Hari Ini

Foto udara kampung warna-warni yang biasa dikenal dengan sebutan Kampung Bekelir di Tangerang, Banten, Jumat, 23 Agustus 2019. Dahulu kawasan ini dikenal sebagai pemukiman kumuh. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

SUMUTkota.com, Jakarta - Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jakarta Selatan Herry Purnama mengatakan keperluan konsultan untuk penataan kampung kumuh mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu.

Menurut Herry, dalam aturan itu diatur bahwa peningkatan kualitas pemukiman dilakukan dengan penataan fisik lingkungan, pemberdayaan sosial dan budaya, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ketentuannya tertuang dalam Pasal 5 ayat 1. Pergub ditandatangani Gubernur DKI Anies Baswedan pada 29 Agustus 2018.

"Itu kan tidak mungkin kami untuk melaksanakannya sendiri. Makanya kami butuh tenaga ahli sebagai tenaga konsultan," kata Herry saat dibubungi, Jumat, 8 November 2019.

Pasal 9 disebutkan Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman menyusun community action plan (CAP) untuk pelaksanaan peningkatan kualitas pemukiman. Penyusunan itu melibatkan perangkat daerah atau unit kerja terkait, kecamatan, kelurahan, dan lembaga kemasyarakatan.

Selanjutnya Pasal 10 mengatur bahwa penyusunan CAP dilakukan secara bertahap, mulai dari persiapan, survei, identifikasi, penyusunan data dan fakta, analisis, penyusunan konsep penanganan, penyusunan rencana aksi, dan penyusunan dokumen Detail Engineering Design (DED).

Dari kebijakan ini, Herry berucap, membutuhkan tenaga ahli di banyak bidang, misalnya seperti lingkungan, sosial, dan ekonomi. Tak hanya itu, pemerintah DKI perlu tenaga lain untuk mengurus survei dan administrasi. Semua sumber daya ini, lanjutn dia, bakal kerja bersama guna merumuskan DED.

"Itu semua untuk saling melengkapi karena nanti ujung-ujungnya kan penyusunan DED. Itu kan harus bagus dan bisa diimplementasikan ke warga," ujar dia.

Sudin Perumahan Jaksel memerlukan 8-9 konsultan di setiap kelurahan. Menurut dia, pihaknya mengusulkan anggaran penataan 13 RW kumuh di 9 kelurahan pada 2020.

Sebelumnya, anggaran konsultan penataan kawasan kumuh diprotes oleh DPRD DKI. Mereka menilai anggaran tersebut janggal karena nilainya terlalu besar, yakni Rp 556 juta per Rukun Warga (RW).

Kepala Bidang Perencanaan Teknis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Rommel Pasaribu menyatakan bahwa anggaran tersebut sebenarnya untuk satu kelurahan dengan perhitungan terdapat satu RW di satu kelurahan. Apabila terdapat lebih dari satu RW dalam satu kelurahan, maka pemerintah daerah hanya menambah biaya untuk survei dan sosialisasi.

Anggaran dengan nama kegiatan Community Action Plan (CAP) itu diajukan oleh Dinas Perumahan DKI dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2020. Pemerintah DKI Jakarta memiliki rencana untuk menata 200 RW kumuh selama lima tahun dari 2017 hingga 2022 dengan konsep CAP.



Anggaran Janggal Penataan Kampung Kumuh Disebut Mengacu Pergub | Bang Naga | on Jumat, 8 November 2019 19:11 WIB | Rating 4.5
Cuplikan :Judul: Anggaran Janggal Penataan Kampung Kumuh Disebut Mengacu Pergub
Description: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman menyatakan tak bisa melakukan sendiri penataan kampung kumuh. Hal itu sesuai Peraturan Gubernur Anies Baswedan.
Alamat: https://sumutkota.com/tempo/read/1270014/anggaran-janggal-penataan-kampung-kumuh-disebut-mengacu-pergub.html
Artikel Terkait

Bagikan Ke : Facebook Twitter Google+

CONTENT

» VIDEO: Wakil Sherif di Georgia Tewas Ditembak
» Pemkot Surabaya Pasang 280 CCTV Pengenal Wajah
» Polisi Kembali Ciduk Pembuang Bangkai Babi Hog Cholera
» Tes MotoGP: Vinales Tercepat, Alex Marquez ke-20
» Ikut Gugat UU KPK, Laode Sebut Proses Formil Salahi Aturan
» Dana Buka Peluang Jadi Alat Pembayaran Gojek
» Ahmad Yani Didakwa Obral Proyek sebagai Bupati Muara Enim

Karir


Lirik

  • AYDI – Kita Indonesia
  • The Virgin – Diakah Jodohku
  • Abiel Jatnika – Kapalang Nyaah
  • Michiel Eduard – Kau Telah Pergi (OST ROMPIS 2018)
  • Hary – Biarkan Ku Pergi
  • Anggun – Siapa Bilang Gak Bisa
  • Smash – Fenomena
  • Adipati – Lempar Batu Sembunyi Tangan
  • LaoNeis Band – Insya Allah
  • Michael Mario – Jangan Menolak

  • Nasional

    » Gempa Bumi Hari Ini

    menu


    Tempo LIPUTAN DAIRI QUICK COUNT PILPRES Zodiak
    © 2017 - 2019 sumutkota.com | Pers | V.DB: 3.50 | All Right Reserved

    DMCA.com Protection Status


    Page loads : seconds