Berita Terkini Nasional Dan Internasional 2019
Penahanan Eks Presdir Lippo Cikarang, Kuasa Hukum Tuding Rekayasa | Kasus Meikarta, Eks Presdir Lippo Cikarang Ditahan KPK | Kasus HAM Masa Lalu Disebut Kurang Bukti, Komnas HAM: Lagu Lama | Polisi Kembali Menggrebek Pabrik Obat Penenang Palsu di Bogor | Kodam Jaya Akan Kosongkan 10 Rumah Dinas Cijantung Hari Ini? | Komisi Hukum DPR Larang Kapolri Idham Azis ke Istana | Ahok Jawab Rizal Ramli Disebut Hanya Kelas Glodok | Anggota Komisi Hukum Sindir Polisi yang Perutnya Buncit | Sebut Ahok Kelas Glodok, Rizal Ramli Usul Dua Nama Jadi Bos BUMN | Selain Nia Ramadhani, Ini Momen Lain Seleb Amprok Busana Kembar | Fahri Hamzah Kritik Tommy Soeharto dan PKS: Tak Pahami Oposisi | Mengenal Pilkada Asimetris yang Diwacanakan Tito Karnavian | Mahfud Md dan Jaksa Agung Sepakat Akan Bubarkan TP4 | Ahok: Kayaknya Hidupku Ditolak Melulu | Ketua KPK Minta Anak Buahnya Tak Pakai Peci Saat OTT | Penahanan Eks Presdir Lippo Cikarang, Kuasa Hukum Tuding Rekayasa | Kasus Meikarta, Eks Presdir Lippo Cikarang Ditahan KPK | Kasus HAM Masa Lalu Disebut Kurang Bukti, Komnas HAM: Lagu Lama | Polisi Kembali Menggrebek Pabrik Obat Penenang Palsu di Bogor | Kodam Jaya Akan Kosongkan 10 Rumah Dinas Cijantung Hari Ini? | Porsche, Mercedes Embark on New Era of Electric Racing | ASFC U-18: Timnas U-18 Pelajar Indonesia Dikalahkan Cina 1-2 | Kemenpora Pastikan Anggaran SEA Games 2019 Cair Pekan Depan |
Home jadwal bola Skor bola Zodiakmu Hari Ini dairi  

DPR: Korporasi Mudah Dapat Lahan, Warga Asli Malah Tergusur | Berita Tempo Hari Ini

Oleh : Admin | on Jumat, 8 November 2019 08:41 WIB

DPR: Korporasi Mudah Dapat Lahan, Warga Asli Malah Tergusur | Berita Tempo Hari Ini

Kelompok Orang Rimba berada di tempat hunian sementara mereka di lahan perkebunan kelapa sawit warga, Pamenang, Merangin, Jambi, Selasa, 20 Novmber 2018. Kelompok adat ini mau tak mau mulai mengubah cara hidupnya dari bercocok tanam di hutan secara berpindah-pindah menjadi menetap. ANTARA/Wahdi Septiawan

SUMUTkota.com, Palangkaraya - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengatakan, hutan adat harus mendapatkan jaminan kepastian dari negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Menurut dia, selama ini terbalik, korporasi begitu mudah mendapat aspek pertanahan untuk membuka lahan, sedangkan rakyat yang asli orang di situ tergusur dari waktu ke waktu dari tempat ke tempat sehingga habitatnya semakin tak ada kepastian.

“Jangan terbalik, negeri ini memberikan perlindungan kepada yang harus dilindungi,” ujar Dedi Mulyadi saat melakukan pertemuan dengan jajaran Pemprov Kalteng di Palangkaraya, Kamis, 7 November 2019.

Selain itu dia juga meminta agar korporasi yang melakukan kesalahan tidak hanya sekedar di-blacklist atas nama lembaga bisnis atau kemudian ditutup usahanya atau disegel istilahnya, tapi kemudian bisa bikin PT baru.

Menurut mantan Bupati Puwakarta itu sebaiknya  KLHK  harus bisa mengidentifikasi pemilik usaha ini siapa,  punya siapa, CEO nya siapa kemudian dicatat sehingga bisa diketahui.

“Jadi mereka tak boleh lagi muncul untuk berbisnis di lingkungan pertambangan dan  kehutanan manakala sudah terbukti tidak memiliki tanggung jawab," katanya.

Menyinggung masalah kebakaran hutan yang saat ini terjadi di Indonesia termasuk Kalteng, menurut dia, karhutla merupakan puncak dari ketidakteraturan pengelolaan hutan.

Hal ini karena tradisi membakar hutan itu bukan hal  baru dan ini sejak lama dilakukan masyarakat. Ada kearifan yang dikelola karena dalam diri masyarakat tidak ada keserakahan.

Misalnya,  menanam padi dan tanaman lain untuk kepentingan konsumsi jangka pendek. Dari aspek kebudayaan dia tak mungkin melakukan pengrusakan  pada alamnya

Dan yang  terjadi pada saat ini adalah masyarakat kehilangan ruang untuk bertan karena ekspansi dunia industri, baik pertambangan maupun kelapa sawit sangat masif. Akhirnya masyarakat kehilangan tempat hidup layak, katanya.

“Dari yang awalnya  menanam padi di tempat itu kemudian bisa hidup dari padi itu, akhirnya  kehilangan tempat berladang sehingga harus makan beras yang disubsidi pemerintah,” ujarnya.

Asisten II Pemprov Kalteng Nurul Edy menjelaskan, saat terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kalteng tahun ini, pemerintah provinsi sudah melakukan siaga darurat terhitung mulai 28 Mei-26 Agustus yang kemudian diperpanjang lagi dari  hingga 30 Oktober 2019.  



DPR: Korporasi Mudah Dapat Lahan, Warga Asli Malah Tergusur | Bang Naga | on Jumat, 8 November 2019 08:41 WIB | Rating 4.5
Cuplikan :Judul: DPR: Korporasi Mudah Dapat Lahan, Warga Asli Malah Tergusur
Description: Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi menegaskan, negara harus melindungi masyarakat adat
Alamat: https://sumutkota.com/tempo/read/1269633/dpr-korporasi-mudah-dapat-lahan-warga-asli-malah-tergusur.html
Artikel Terkait

Bagikan Ke : Facebook Twitter Google+

CONTENT

» Pajak Facebook dkk Diklaim Untuk Bangun Infrastruktur Digital
» Asrul Sani akan Undang Semua Kubu dalam Mukernas PPP
» Agen Ibrahimovic Gelar Pembicaraan dengan AC Milan
» Curhat Hyeri Girl's Day Berpacaran dengan Ryu Jun-yeol
» VIDEO: Wakil Sherif di Georgia Tewas Ditembak
» Pemkot Surabaya Pasang 280 CCTV Pengenal Wajah
» Polisi Kembali Ciduk Pembuang Bangkai Babi Hog Cholera

Karir


Lirik

  • AYDI – Kita Indonesia
  • The Virgin – Diakah Jodohku
  • Abiel Jatnika – Kapalang Nyaah
  • Michiel Eduard – Kau Telah Pergi (OST ROMPIS 2018)
  • Hary – Biarkan Ku Pergi
  • Anggun – Siapa Bilang Gak Bisa
  • Smash – Fenomena
  • Adipati – Lempar Batu Sembunyi Tangan
  • LaoNeis Band – Insya Allah
  • Michael Mario – Jangan Menolak

  • Nasional

    » Gempa Bumi Hari Ini

    menu


    Tempo LIPUTAN DAIRI QUICK COUNT PILPRES Zodiak
    © 2017 - 2019 sumutkota.com | Pers | V.DB: 3.50 | All Right Reserved

    DMCA.com Protection Status


    Page loads : seconds