Berita Terkini Nasional Dan Internasional 2020
Afganistan Kembali Bebaskan 900 Milisi Taliban dari Penjara | WHO Peringatkan Puncak Kedua Covid-19 Saat Lockdown Dibuka | Polisi Depok Tangkap 7 Pelaku Penganiayaan Petugas Ronda | DPR, Mendagri, KPU Bahas Kelanjutan Tahapan Pilkada Hari Ini | Iwan Fals: Seumur Hidup Baru Sekali Ini Jadi Imam Salat | Kasus Reksa Dana Sinarmas AM, Manajer Investasi Lain Juga Riskan | Teten Masduki: Usul Agar Kementerian Buat Marketplace Itu Lelucon | Menpora Susun Grand Design Olahraga, Akan Lahirkan Zohri Baru | Awas, Tekanan Pekerjaan Sebabkan Gangguan Kejiwaan dan Kematian | Garam dan 5 Obat Alami untuk Mengatasi Sakit Gigi Berlubang | 3 Fase Pemulihan Pariwisata Thailand, Mengincar Wisatawan Cina | Jelang Pendaftaran Sekolah, Banyak Daerah Belum Gelar Sosialisasi | Ilmuwan Bikin Mata Bionik untuk Pasien Gangguan Penglihatan | Sindir Inggris, Belanda Ungkap PM Mark Rutte Patuhi Lockdown | Corona, Penjualan Mobil di Eropa April 2020 Turun 67 Persen | Tinju Dunia: Tyson Fury Dapat Tawaran Hadapi Mike Tyson | Daftar 25 Kabupaten dan Kota yang Disiapkan Menuju New Normal | 3 Poin Instruksi Jokowi Soal TNI - Polri Kawal New Normal | Sisa-sisa 60 Ekor Gajah Purba Ditemukan di Meksiko | Polisi Kejar Pelaku Perampokan Minimarket di Kembangan | Mau Berpergian Saat Pandemi Covid-19? Simak dan Siapkan Syaratnya | Bersiap New Normal, Petugas Kamar Hotel Diberi Pelatihan Khusus | Moratorium Utang Negara Berkembang | Lapas di Bogor Berikan Remisi ke 1.975 Narapidana | Normal Baru Covid-19 | New Normal Olahraga, Menpora: Tunggu Panduan Gugus Tugas Covid-19 | Hawa Gerah Hampir Sepekan, BMKG: Fenomena Menjelang Kemarau | Memahami Kepribadian Pasangan Berdasarkan Zodiak | Potret New Normal di Jepang Sehari Setelah Darurat Corona Dicabut | New Normal, Ini 6 Tips Pakai Masker agar Nyaman dan Cegah Iritasi | Febri Hariyadi Kenang Sumbangan Dua Brace buat Persib Bandung | Kabupaten Bogor Perpanjang PSBB hingga 29 Mei 2020 | Erling Haaland Cedera Saat Dortmund Dikalahkan Bayern Munchen | Nasib Nasabah Minna Padi Terkatung-katung Sejak Akhir 2019 | Menpora: Persiapan Piala Dunia U-20 Disesuaikan New Normal | Anies Baswedan Ungkap Syarat untuk Akhiri PSBB Jakarta | Kota Tangerang Bersiap Menuju New Normal | Rapat dengan PSSI, Asosiasi Pelatih Minta Kompetisi Dilanjutkan | Anies Baswedan: Operasi Pemberlakuan SIKM Sampai 7 Juni 2020 | Teten Masduki Jawab Kritik Farid Gaban Soal Blibli dan UMKM | Hari Ini PSSI Rapat dengan Klub dan PT LIB, Bahas Nasib Liga 1 | Tampil di Formula E Virtual, Pembalap Audi Ini Nekat Pakai Joki | BMKG Perkirakan Cuaca Jakarta Cerah Sepanjang Hari Ini | Peristiwa Langka, Bayi Kucing dengan Dua Wajah Lahir di AS | Klasemen Liga Jerman Setelah Bayern Munchen Kalahkan Dortmund 1-0 | Kebiasaan Sehat saat Ramadan yang Selalu Bisa Diteruskan | 8 Cara Menambah Tinggi Badan Anak, Renang dan Tidur Cukup | Rumah Olga Syahputra Dijual, Raffi Ahmad Berani Beli Rp 17 Miliar | Mal Dibuka Lagi, Ini Rincian SOP yang Diterapkan Pengelola | Hasil Liga Jerman: Bayern dan Wolfsburg Menang, Bremen Seri | Wali Kota Bekasi Perkirakan Rumah Ibadah Bisa Dipakai Pekan Depan | Hasil Liga Jerman: Borussia Dortmund Vs Bayern Munchen 0-1 | Bima Arya Sebut Pasca PSBB Bogor 3 Lanjut ke Transisi, Apa Itu? | Erick Thohir Sebut BUMN di 3 Sektor Ini Tahan Hadapi Pandemi | Petugas Jaring 5 Penumpang Kereta yang Tak Punya SIKM | Palsukan SIKM Jakarta Diancam Denda Milyaran dan 12 Tahun Penjara | H+2 Lebaran, Jalur Puncak Dipadati Kendaraan Asal Jakarta | Gugus Tugas Tambah Syarat Orang Bepergian Saat Pandemi Covid-19 | Anies Baswedan Pantau Pembatasan Orang Masuk Jakarta di Tol Japek | Perampokan Minimarket di Palmerah, Pelaku Gasak 50 Slop Rokok | Misteri Medan Magnet Bumi Melemah, Kutub Utara-Selatan Berbalik? | Tante Ernie Judojono Cerita Lebarannya, Netizen Gagal Fokus | Ditjen PAS Persalahkan Wawancara Deddy dengan Siti Fadilah Supari | Ada 2 Jenis SIKM, Simak Cara Buat Surat Izin Keluar Masuk Jakarta | Mahfud MD: New Normal Masih Wacana Pemerintah, Belum Keputusan | Pakar: Vitamin C di Protokol Kesehatan Hanya Untungkan Farmasi | Sering Dibully, Jerinx SID Unggah Foto Nora Alexandra Berkerudung | Gagal OTT di UNJ, Deputi Penindakan KPK Dilaporkan ke Dewas | Skenario Kerja New Normal untuk ASN Siap Diterbitkan Pekan Ini | Ini Agenda Presiden Jokowi ke Bekasi Siang Ini, Bukan Buka Mal | | | | | | | | | | |
Home jadwal bola Skor bola Zodiakmu Hari Ini dairi  

Jangan Mekarkan Papua | Berita Tempo Hari Ini

Oleh : Admin | on Jumat, 8 November 2019 07:30 WIB

Jangan Mekarkan Papua | Berita Tempo Hari Ini

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di Lapangan Bola Irai, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, Ahad, 27 Oktober 2019. Foto: Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden

DOWNLOAD APP sumutkota.com

RENCANA pemekaran Provinsi Papua dengan mendirikan provinsi baru di wilayah selatan Papua membuktikan ketidakmampuan pemerintah pusat memahami akar masalah di sana. Kebijakan itu mungkin memuaskan keinginan sebagian elite di Papua, tapi jelas tak bakal menyelesaikan keresahan yang dialami sebagian besar warga Papua selama bertahun-tahun.

Pada periode pertama pemerintahannya, Presiden Joko Widodo sudah mencoba menyelesaikan masalah Papua dengan pendekatan ekonomi. Pembangunan infrastruktur, terutama Jalan Trans Papua, diharapkan bisa mengurangi ketimpangan pendapatan dan memicu pertumbuhan. Namun kerusuhan yang meletus di banyak wilayah Papua sejak Agustus hingga Oktober lalu membuktikan pola itu tidak efektif.

Karena itu, sungguh mengherankan jika pemerintah tidak mengevaluasi kebijakannya dan mencari alternatif solusi yang lebih baik. Pemekaran provinsi umumnya dilakukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan mendekatkan struktur pemerintahan dengan warga. Memekarkan Papua berarti pemerintah lagi-lagi memilih politik redistribusi kesejahteraan. Padahal yang dituntut orang Papua adalah politik pengakuan bahwa derajat dan martabat mereka sebagai warga asli dan pemilik hak ulayat di sana telah dilecehkan bertahun-tahun.

Tak bisa dimungkiri, sebagian besar pemekaran wilayah yang terjadi setelah reformasi 1998 memang dipicu oleh tuntutan politik. Tapi kekeliruan itu belakangan dikoreksi setelah Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menemukan 80 persen dari 223 daerah otonomi baru gagal memperbaiki kualitas pelayanan publik. Karena itulah sejak 2014 diberlakukan moratorium untuk pemekaran daerah baru. Tanpa kajian yang mendalam dan persiapan yang matang, mendirikan Provinsi Papua Selatan hanya akan mengulangi cerita kegagalan di daerah-daerah lain.

Sejauh ini, hasil riset yang ada tak terlampau menggembirakan. Sejumlah penelitian menunjukkan daerah hasil pemekaran justru membebani keuangan negara. Pendirian provinsi dan kabupaten baru pasti membutuhkan pembangunan berbagai kantor pemerintah serta penempatan tambahan aparat kepolisian dan pasukan militer. Walhasil, yang diuntungkan oleh pemekaran Papua hanya segelintir elite yang kini punya kesempatan berebut kursi kepala daerah, berbagai jabatan di kedinasan, dan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bukan hanya itu, pemekaran juga bisa memicu konflik. Tengok saja pemekaran Kabupaten Polewali Mamasa, Sulawesi Selatan, yang berujung rusuh. Juga pemekaran Kabupaten Luwu Tengah pada 2013 yang diwarnai unjuk rasa dan bentrokan hingga satu orang tewas. Di wilayah yang menyimpan bara dalam sekam seperti Papua, potensi kerusuhan akibat pemekaran pasti jauh lebih tinggi. Ini harus menjadi pertimbangan pemerintah.

Sekali lagi, penyelesaian konflik berkepanjangan di Papua harus berangkat dari akarnya. Hasil penelitian bersambung Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (2009 dan 2017) yang memetakan empat akar konflik Papua bisa dipakai sebagai dasar. Selain soal sejarah dan status integrasi Papua yang kontroversial, ada masalah pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan oleh aparat negara yang belum diselesaikan secara adil. Marginalisasi dan diskriminasi terhadap orang asli Papua dan kegagalan pembangunan di Papua juga dipersoalkan.

Pemecahan terbaik untuk menyelesaikan masalah Papua saat ini hanya mungkin dicapai melalui dialog. Memang melelahkan dan tak mudah, tapi proses ini harus dimulai dan dijalankan secara konsisten.

Catatan:

Ini merupakan artikel majalah tempo edisi 04-10 November 2019



Jangan Mekarkan Papua | Bang Naga | on Jumat, 8 November 2019 07:30 WIB | Rating 4.5
Cuplikan :Judul: Jangan Mekarkan Papua
Description: Rencana pendirian Provinsi Papua Selatan dapat memicu konflik baru. Pemerintah gagal memahami akar masalah.
Alamat: https://sumutkota.com/tempo/read/1268930/jangan-mekarkan-papua.html
Artikel Terkait

Bagikan Ke : Facebook Twitter Google+

CONTENT

Server Pulsa Online
» Twitter Labeli Kicauan Donald Trump Sebagai Klaim Palsu
» FOTO: Bayern Munchen Taklukkan Borussia Dortmund
» Bansos Tak Mampir di Rumah Nyaris Ambruk Nenek Sumi di Serang
» AS Tuding Rusia Kirim Jet-jet Tempur yang Disamarkan ke Libya
» Harga Minyak Dunia Terangkat Kenaikan Permintaan
» Kenali Gaya Belajar Anak saat 'di Rumah Aja'
» Wakil Wali Kota Yogya Keluhkan Kebijakan Mudik Tak Terpusat

Karir


Lirik


Nasional

» Gempa Bumi Hari Ini

menu


Tempo LIPUTAN DAIRI Contack Me Zodiak
© 2017 - 2020 sumutkota.com | Pers | V.DB: 3.50 | All Right Reserved

DMCA.com Protection Status

DOWNLOAD APP sumutkota.com




Page loads : seconds